Mendongkrak Kesejahteraan Petani Desa

Syahdan Nurdin, ranggiadityan-567
·Bacaan 3 menit

VIVA – Sektor pertanian sudah seharusnya menjadi perhatian utama dalam hal pembangunan. Sebab, sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian di Indonesia.

Terbukti dari konstribusi sektor Lapangan usaha Indonesia selama tahun 2020 yang didominasi oleh tiga lapangan usaha utama. Sektor Industri Pengolahan menjadi paling berkontribusi dengan 19,88 persen, diikuti Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,70 persen dan sektor Perdagangan Besar-Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,02 persen.

Selain menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional, sektor pertanian pun menjadi salah satu yang pertumbuhan ekonominya positif di tengah kondisi pandemi covid-19 ini. Tidak hanya mendongkrak perekonomian Indonesia, Sektor pertanian, Kehutanan, dan Perikanan juga menyerap tenaga kerja yang paling besar dibandingkan sektor lainnya.

Badan Pusat Statistik pada Agustus 2020 mencatat ada sebanyak 38,22 juta jiwa atau 29,75 persen masyarakat Indonesia yang berumur 15 tahun ke atas bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Diikuti sektor perdagangan besar dan eceran yang menjadi sektor kedua yang menyerap pekerja, yaitu sebanyak 19,23 persen. Dan urutan ketiga yaitu sektor Industri pengolahan dengan 13,61 persen.

Dominasi dan Krisis Kesejahteraan Petani Desa

Desa menjadi tempat gudangnya petani. Sebab dari 38,22 juta jiwa masyarakat 15 tahun ke atas yang bekerja di pertanian, sebanyak 78,03 persennya ada di desa. Dengan besarnya dominasi penduduk desa yang bekerja di sektor pertanian, pemerintah harus lebih memperhatikan kesejahteraan petani di perdesaan.

Namun, dari besarnya sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia dan penyerapan tenaga kerja, terselip fakta yang memiris hati yaitu kesejahteraan petani desa. Sektor pertanian diidentikkan dengan kesan sebagai masyarakat yang miskin.

Hal tersebut dinyatakan juga dari data Tahun 2020, sebanyak 46,30 persen rumah tangga miskin mengandalkan sektor pertanian sebagai tumpuan hidupnya.

Sampai saat ini belum ada program pembangunan yang mampu memberi jaminan kepada mereka yang memilih petani sebagai profesi yang menyejahterakan. Dana desa yang diformulasikan untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan yang ada di desa belum mampu menyentuh kesejahteraan petani.

Dana desa yang digulirkan di pedesaan tempat tinggal sebagian besar petani, belum mampu membuat petani sejahtera. Adanya dana desa memang cukup menyerap tenaga kerja terutama kalangan muda untuk berwirausaha, mengembangkan wisata dan perbaikan sarana dan prasarana desa. Tetapi dana desa ini seakan semakin menjauhkan pemuda dengan pertanian.

Pemuda seperti dininabobokkan dengan dana desa yang diperuntukkan untuk sektor di luar pertanian. Tetapi bagaimana dengan generasi tua yang notabene bekerja sebagai petani. Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018 yang dilakukan BPS mencatat umur petani Indonesia berada di dominasi pada umur 45 tahun ke atas, yaitu sebanyak 60,71 persen. Petani yang berumur 35 sampai 44 tahun sekitar 24,39 persen dan petani yg berumur kurang dari 35 tahun sebanyak 14,90 persen.

Petani generasi “tua” hanya menonton. Petani yang renta hanya pasrah menerima nasib dan tetap dengan ikhlas bergantung pada hasil pertaniannya. Petani tidak punya pilihan lain atau mengembangkan usahanya karena keterbatasan lahan, fisik dan pendidikan yang rata-rata di bawah tamatan SD.

Ini masalah serius yang harus segera ditangani. Rendahnya tingkat kesejahteraan petani tentunya akan berimplikasi terhadap banyak hal, salah satunya krisis regenerasi petani.

Padahal, beberapa tahun ke depan Indonesia akan mengalami bonus demografi. Pemuda tidak tertarik dengan pertanian yang pekerjaannya kotor dan pendapatan yang diterima masih kurang dan tidak pasti. Bahkan banyak petani itu sendiri yang menginginkan untuk bekerja di sektor usaha lain. Kalau ini terjadi maka kelak akan menyebabkan krisis petani.

Dongkrak Kesejahteraan Petani

Pemerintah Pusat sebenarnya telah memperhatikan desa. Terbukti jumlah rumah tangga miskin yang bekerja sebagai petani turun sebanyak 3,11 persen dibandingkan tahun 2019. Selain itu, pemerintah terus gencar membangun infrastruktur untuk semua wilayah Indonesia khususnya di Timur Indonesia.

Infrastruktur yang dibangun dimulai dari jalan desa, jembatan, pasar desa, dan lain sebagainya. Dengan dibangun banyaknya infrastruktur, diharapkan dapat membantu dan meningkatkan pendapatan petani. Namun sepertinya belum berdampak pada kesejahteraan petani secara langsung.

Dana desa yang begitu besar sebaiknya mampu mengaplikasi kebutuhan petani yang membutuhkan modal dan menjual hasil panennya pasca panen. Pemerintah desa harus memahami ini kalau ingin kesejahteraan petani meningkat.

Dengan menggerakkan pemuda desa dalam pengelolaan pertanian dan pemasaran hasil pertanian bisa menjadi sinergi yang mampu memperkuat pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Petani sebagai subjek pembangunan perlu didongkrak kesejahteraan kehidupannya. Dan sudah seharusnya pertanian menjadi perhatian utama dalam pembangunan. Sebab petani merupakan pahlawan pangan bagi 270,2 juta rakyat Indonesia.