Menelisik polemik sawah di Bunda Tanah Melayu (I)

Erafzon Saptiyulda AS
·Bacaan 5 menit

Informasi tentang percetakan sawah di sejumlah kawasan Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau sejak tahun 2016 menuai polemik.

Sejumlah pihak menganggap kebijakan yang gigih dilakukan Alias Wello kala menjabat sebagai Bupati Lingga itu, kontroversial. Namun, banyak pula yang mendukung kebijakan itu.

Alias Wello sejak awal menyadari kebijakan yang diambilnya tidak terlalu populis, namun ia tetap melangkah sehingga mendapat dukungan dari pemerintah pusat.

Dalam berbagai pemberitaan di media massa, isu terkait keberhasilan percetakan sawah padi belakangan mengundang komentar tajam dari berbagai pihak, terutama para pemuda. Di media sosial, perdebatan tajam pun terjadi lantaran informasi yang beredar tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Untuk mengetahui permasalahan itu secara jelas, Antara melakukan penelusuran di sejumlah kawasan percetakan sawah yang konon berhasil memproduksi padi dalam jumlah yang banyak.

Baca juga: Menelisik polemik sawah di Bunda Tanah Melayu (II)

Mencari padi

Mentari pagi mulai meninggi di kawasan yang masih terbilang asri. Udara segar menyapa lembut sekelompok pemuda yang ingin menelusuri sawah padi yang heboh dibanggakan pemimpin negeri.

Jarum jam masih menunjukkan pukul 07.15 WIB. Sejumlah pemuda mengengkol kendaraan roda duanya bergegas melintasi jalan berliku di Pulau Daik, ibu kota Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau.

Jalan beraspal mulus dilalui menuju Panggak Darat di Kecamatan Lingga. Rumah warga tampak masih jarang sehingga terlihat sepi.

Hujan lebat seolah menyambut kedatangan para pemuda itu yang telah memasuki jalan tanah berlubang menuju sawah padi, yang digadang-gadang telah berulang kali dipanen.

Kubangan air di jalan berlubang itu pun dilewati saking ingin mengetahui bentuk beras yang diproduksi dari petani di Panggak Darat.

Hampir setengah jam perjalanan dilalui. Di sebelah kanan jalan tampak sejumlah petakan sawah yang tidak terawat, ditumbuhi ilalang dan tumbuhan lainnya, seperti semak belukar.

Dua petakan sawah yang ukurannya tidak mencapai 3.000 meter persegi, persis di dekat gubuk papan yang tidak berpenghuni, tumbuh padi setinggi sekitar 20 cm meter.

"Ini fakta sebenarnya, yang kita lihat. Padi ini di sawah kecil ini apakah mampu menutupi kebutuhan masyarakat Daik, seperti yang diinformasikan dalam berita sejumlah media massa," kata Agung, pemuda di daerah setempat yang sejak awal belum pernah mengonsumsi beras dari hasil pertanian tersebut.

Di bibir sawah terdapat alat berat yang sudah tertutup rumput. Alat berat itu sepertinya sudah lama ditinggalkan.

"Saya lihat sawah ini sudah berubah menjadi semak belukar, dan banyak pohon pisang," ucap Salim, rekan Agung yang sampai sekarang belum pernah melihat bentuk fisik dari padi yang diproduksi petani lokal.

Penelusuran pun dilakukan ke Desa Panggak Laut, yang kondisi sawah juga tidak terawat.

Sawah di Desa Bukit Langkap pun lebih banyak terlihat semak belukar. Di dekat sawah yang kering terdapat plang bertuliskan "Daerah Irigasi Bukit Langkap".

"Kami akan menelusuri berapa anggaran negara yang terkuras untuk pencetakan sawah ini," ucapnya, yang juga aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kepri.

Perjalanan dari Pelabuhan Pancur menuju pusat Pemerintahan Lingga melintasi Sungai Besar. Di Sungai Besar tampak sejumlah petakan sawah yang tidak terawat.

"Kami juga sudah melakukan investigasi di kawasan Sungai Besar. Pertanian di kawasan ini kabarnya ada masalah pembebasan lahan," ujarnya.

Salim menegaskan dirinya tidak menantang keinginan Bupati dan Wakil Bupati Lingga, Alias Wello dan Nizar, menjadikan daerah tersebut sebagai lumbung padi. Niat Wello-Nizar mencetak sawah di atas lahan seluas 3 ribu hektare itu, baik.

Namun setiap kebijakan yang diambil seharusnya terukur karena menggunakan anggaran negara.

"Jangan jadikan ini hanya sebagai program prestise yang heboh, melainkan harus sesuai fakta. Fakta sampai sekarang masyarakat masih menikmati beras dari daerah lain," ujarnya.

Zainudin (62), warga Kecamatan Senayang, di Daik Lingga, Selasa, mengaku belum pernah melihat beras lokal yang berasal dari berbagai kawasan di Lingga.

"Saya mau beli kalau ada yang jual. Saya mau rasakan, enak atau tidak," katanya, yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan.

Sejak awal, ia tidak terlalu yakin padi yang diproduksi petani lokal mampu menutupi kebutuhan masyarakat. Hal itu disebabkan rata-rata warga pesisir Lingga bekerja sebagai nelayan, bukan petani.

"Kecuali kami dibimbing, diarahkan orang yang paham, dan dapat kepastian kalau ini pekerjaan yang menghasilkan untuk keluarga," ujarnya.

Sutina (43), warga Daik pun belum mengonsumsi beras yang diproduksi petani lokal tersebut. Namun, ia mengetahui ada sejumlah persawahan di Daik seperti di Panggak dan Sungai Besar.

Sementara terkait sawah di Sungai Besar, Narto tidak ingin menjelaskan lebih terperinci.

"Saya tidak begitu paham soal itu," ucapnya tersenyum.

Baca juga: Moeldoko dukung kawasan food estate di Kabupaten Lingga

Belum diperjualbelikan

Pedagang di sejumlah kawasan pesisir di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau tidak pernah menjual beras yang diproduksi petani lokal.

Narto, pedagang kelontong di Daik, ibu kota Lingga, Rabu, mengatakan padi yang diproduksi petani lokal hanya sedikit tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Kami jual beras dari Jambi, tidak pernah jual beras lokal," katanya, yang juga bekerja sebagai petani pada waktu tertentu.

Ia tidak ingin menjawab permasalahan pertanian di Sungai Besar, Panggak Darat dan Panggak Darat, meski mengetahuinya.

"Saya ini juga petani di kawasan SP Satu, Daik sejak Lingga dipimpin Pak Daria. Padi yang dipanen juga sedikit," ujarnya.

Sementara itu, Ijal, pedagang kelontong lainnya di Daik juga tidak pernah menjual beras lokal yang dibanggakan kepala daerah. Namun, ia pernah membeli beras yang berasal dari padi yang ditanam di Panggak Darat.

"Beras itu ada yang enak, ada juga tidak enak. Berasnya hanya sedikit," ucapnya.

Sejumlah pedagang makanan siap saji di Dabo Singkep, juga tidak pernah menjual nasi yang berasal dari beras lokal.

"Beras kami dari luar daerah. Kalau ada beras lokal, kami mau coba juga," kata Iyan, salah seorang pedagang.

Wakil Ketua DPRD Lingga Aziz Martindas juga tidak pernah mengonsumsi beras dari petani lokal. "Produktivitas beras tersebut masih rendah, tidak mampu menutupi kebutuhan masyarakat," katanya.

Anggota DPRD Lingga Sui Hiok juga tidak pernah mengonsumsi beras lokal, meski menginginkannya. "Saya penasaran, ingin sekali membeli beras lokal," ucapnya.*

Baca juga: Daik, pulau sunyi di ibu kota negeri