Mengapa 'ambisi hijau’ proyek biodiesel dan PLTU dapat memperburuk emisi Indonesia

Konferensi iklim tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau COP27 di Sharm el Sheikh, Mesir, turut membicarakan persoalan energi sebagai isu utama dalam upaya global memangkas emisi gas rumah kaca.

Berdasarkan catatan Badan Energi Internasional (IEA), sektor energi dan proses industri merupakan penyebab utama perubahan iklim dengan kontribusi emisi sebesar 89% dari total emisi global selama 1990-2021.

Pemerintah pun tak mau ketinggalan untuk menanggapi momen ini. Berdasarkan komitmen pengurangan emisi terbarunya, (yang biasa disebut dengan Nationally Determined Contribution/NDC) 2022, Indonesia menargetkan pemangkasan emisi sektor energi hingga 358 juta ton setara karbon dioksida (MTCO2e) atau 12,5% dari total target pengurangan emisi nasional pada 2030. Target tersebut lebih besar dibandingkan versi NDC 2021 yang hanya sebesar 314 MTCO2e atau 11%.

Berdasarkan rencana pemerintah, pemenuhan target akan disokong oleh beberapa program. Dua di antaranya adalah program pemanfaatan bahan bakar nabati hingga 40% (B40) dari saat ini 30% (B30) untuk campuran bahan bakar solar atau biodiesel, dan pemakaian biomassa (bahan bakar dari material tumbuhan seperti kayu) maupun sampah untuk menyalakan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) – dikenal sebagai program co-firing.

Sekilas, dua program ini seperti terlihat ‘hijau’ lantaran memakai sumber daya terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi di tanah air. Padahal, jika dilihat lebih dalam, program biodiesel dan co-firing PLTU justru berisiko merusak langkah Indonesia memangkas emisi gas rumah kaca.

Artikel ini akan menjabarkan alasannya.

Risiko deforestasi dari biodiesel