Mengenal Sistem Pensiun PNS yang Disebut Sri Mulyani Beratkan APBN

Merdeka.com - Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa skema pembayaran pensiunan PNS, TNI dan Polri selama ini memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap tahunnya, pemerintah menyisihkan ratusan triliun rupiah untuk membayar pensiun para ASN yang masuk dalam anggaran belanja pegawai. Karena itu, pemerintah ingin merombak skema dana pensiun yang selama ini yang menggunakan sistem pay as go.

Staf Ahli Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengatakan, setiap tahunnya pemerintah mengalokasikan pembayaran pensiun yang dimasukkan dalam pos anggaran belanja pegawai. Tahun ini saja, anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp136,4 triliun.

"Faktanya tahun 2022 ini alokasi APBN sebesar Rp 136,4 triliun," kata Yustinus dalam cuitannya di akun Twitter @prastow, dikutip Jumat (26/8).

Saat ini, pensiun PNS menggunakan UU 11/1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. UU ini mengatur program jaminan pensiun (JP) dan jaminan hari tua (JHT) untuk PNS. JP menggunakan skema 'pay as you go' yang dibayar pemerintah via APBN.

"Mandat UU 11/1969 memang demikian, sampai terbentuknya dana pensiun," kata dia.

Berdasarkan UU tersebut setiap bulannya, PNS dikenai potongan 8 persen per bulan. Rinciannya, 4,75 persen untuk program jaminan pensiun, 3,25 persen untuk program JHT. Kemudian Iuran 4,75 persen tersebut diakumulasikan sebagai Akumulasi Iuran Pensiun (AIP), dan bukan dana pensiun. Sementara itu iuran 3,25 persen dikelola PT Taspen dan diterimakan sekaligus saat PNS pensiun.

"Jadi jelas ya, kenapa pensiun jadi 'beban APBN?' karena sampai saat ini manfaat pensiun PNS Pusat dan Daerah masih dibiayai pemerintah melalui APBN," kata dia.

Usulan Skema Baru

Untuk itu, sejak tahun 2017 pemerintah sudah membahas rencana perubahan skema pensiun PNS dan berencana diterapkan pada tahun 2020. Hanya saja rencana tersebut batal lantaran pandemi Covid-19.

"Karenanya perlu dilakukan perubahan skema agar kewajiban tersebut terkontrol. skema fully funded yang diusulkan untuk dapat diterapkan," kata dia.

Makanya, Sri Mulyani mengusulkan perubahan skema ke fully funded agar terjadi pemupukan dana pensiun yang lebih pasti. Hal ini juga mendapat dukungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Kita ingin pemerintah yang mendukung rakyat, dan melalui APBN belanja yang tepat sasaran terus dilakukan," kata dia.

Berapa Dana Pensiun Diterima PNS

Gaji pensiunan atau uang pensiun yang diterima oleh PNS yang sudah tidak bekerja sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Gaji Pokok Pensiun PNS

Besaran gaji pokok atau pensiun pokok pensiunan PNS yang akan diterima jika sudah purna atau tidak bekerja:

PNS Golongan I: Rp 1.560.800 sampai dengan Rp 2.014.900

PNS Golongan II: Rp 1.560.800 sampai dengan Rp 2.865.000

PNS Golongan III: Rp 1.560.800 sampai dengan Rp 3.597.800

PNS Golongan IV: Rp 1.560.800 sampai dengan Rp 4.425.900

2. Pensiun Pokok Pensiunan Janda/Duda PNS

Besaran pensiun pokok pensiunan janda atau duda PNS berbeda tergantung dari golongannya. Adapun rinciannya:

Pensiunan Janda/Duda PNS Golongan I : Rp 1.170.600

Pensiunan Janda/Duda PNS Golongan II : Rp 1.170.600 sampai dengan Rp 1.375.200

Pensiunan Janda/Duda PNS Golongan III : Rp 1.170.600 sampai dengan Rp 1.727.000

Pensiunan Janda/Duda PNS Golongan IV : Rp 1.170.600 sampai dengan Rp 2.124.500

3. Uang Pensiun Janda/Duda yang Ditinggal Mati

Bila ada janda maupun duda yang ditinggal mati PNS saat berjalannya masa kerja, maka PNS tersebut akan dipensiunkan dan mendapatkan uang pensiun dengan rincian sebagai berikut:

Pensiunan Janda/Duda yang meninggal Golongan I : Rp 1.560.800 sampai dengan Rp 1.934.800

Pensiunan Janda/Duda yang meninggal Golongan II : Rp 1.560.800 sampai dengan Rp 2.746.500

Pensiunan Janda/Duda yang meninggal Golongan III : Rp 1.786.100 sampai dengan Rp 3.453.300

Pensiunan Janda/Duda yang meninggal Golongan IV : Rp 2.111.400 sampai dengan Rp 4.243.600. [idr]