Surat Pelepasan Hak atas Tanah (SPPHT) Sesuai Perpres 36 Tahun 2005

·Bacaan 7 menit
Surat Pelepasan Hak atas Tanah (SPPHT) Sesuai Perpres 36 Tahun 2005
Surat Pelepasan Hak atas Tanah (SPPHT) Sesuai Perpres 36 Tahun 2005

RumahCom – Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHT) mungkin terdengar asing bagi sebagian orang. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Perpres 36/2005, pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah.

Umumnya, Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dibuat lantaran kondisi orang/badan yang memerlukan tanah tidak memenuhi syarat sebagai pemegang lahan, serta tidak bisa dilakukan proses jual beli secara umum. Oleh karenanya, pemilik tanah bisa menyerahkan tanahnya dengan Surat Pelepasan Hak. Lebih lanjut membahas tentang Surat Pelepasan Hak, akan terangkum dalam topik sebagai berikut:

  1. Tujuan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHT)

  2. Cara dan Syarat membuat Surat Pelepasan Hak

  3. Contoh Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHT)

  4. Pihak-pihak Penting dalam Surat Pelepasan Hak

1. Tujuan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHT)

Pembuatan SPPHT sudah diatur dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2005. Sumber: Pixabay
Pembuatan SPPHT sudah diatur dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2005. Sumber: Pixabay

Pembuatan SPPHT sudah diatur dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2005. Sumber: Pixabay

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang dimaksud dengan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah.

Pihak yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah adalah perseorangan, badan hukum, lembaga, unit usaha yang mempunyai hak penguasaan atas tanah dan/atau bangunan serta tanaman yang ada di atas tanah.

Hak atas tanah sendiri merupakan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Pemegang Hak Atas Tanah adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria, termasuk bangunan, tanaman dan atau benda-benda lainnya yang terkait dengan tanah yang bersangkutan.

Untuk itu, tujuan dibuatnya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHT) adalah sebagai bukti otentik bahwa kedua belah pihak yakni pemilik tanah dan badan/lembaga yang memerlukan tanah sudah mencapai kesepakatan mufakat.

SPPHT juga bertujuan untuk membuktikan bahwa pemilik tanah bersedia melepas haknya sesuai hukum yang berlaku, sekaligus memperjelas status dan juga legalitas tanahnya . Mau punya rumah yang semua biaya pengurusan legalitas tanahnya gratis? Cek pilihan rumah di Tangerang dengan harga di bawah Rp700 jutaan di sini!

2. Cara dan Syarat membuat Surat Pelepasan Hak

Pembuatan SPPHT didasarkan pada syarat dan cara yang berlaku. Sumber: Pexels
Pembuatan SPPHT didasarkan pada syarat dan cara yang berlaku. Sumber: Pexels

Pembuatan SPPHT didasarkan pada syarat dan cara yang berlaku. Sumber: Pexels

Melepaskan hak atas tanah akan berlandaskan dasar musyawarah dan berujung pada pembahasan ganti rugi. Terkait landasan pelepasan hak atas dasar musyawarah, maka prosedurnya akan mengandung proses saling mendengar, saling memberi dan saling menerima pendapat. Serta keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan masalah, yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah atas dasar kesukarelaan dan kesetaraan antara pihak yang mempunyai tanah dengan pihak lain yang memerlukan tanah.

Sementara yang dimaksud dengan ganti kerugian adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau non fisik bagi pemilik tanah sebagai akibat pengadaan tanah, yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.

Sesuai Pasal 12 Perpres 36/2005, ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah terkait prosedur pembuatan Surat Pelepasan Hak diberikan untuk:

  • hak atas tanah

  • bangunan

  • tanaman

  • benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah

Sementara itu, menyangkut bentuk ganti rugi akibat terbitnya Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dapat berupa:

  • uang; dan/atau

  • tanah pengganti

  • dan/atau pemukiman kembali.

Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas:

  1. Nilai Jual Obyek Pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penetapan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia;

  2. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan;

  3. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian.

Dalam hal pemegang hak atas tanah tidak menghendaki bentuk ganti rugi sebagaimana dimaksud pada penjelasan di atas, maka dapat diberikan kompensasi berupa penyertaan modal (saham) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pajak Progresif: Aturan, Cara Menghitung, dan Tips Pajaknya
Pajak Progresif: Aturan, Cara Menghitung, dan Tips Pajaknya

Mengurus Sertifikat Tanah, Hukum, dan Pajak Properti

Pajak Progresif: Aturan, Cara Menghitung, dan Tips Pajaknya

Terkait syarat pembuatan Surat Pelepasan Hak, seperti dikutip SIPP Kemenpan RB adalah sebagai berikut:

  • Keputusan Penetapan Lokasi

  • Bukti kepemilikan Tanah

  • SPPT

  • Kartu Tanda Penduduk (KTP-EL) dan Kartu Keluarga

  • Keterangan Riwayat Tanah

  • Keterangan Kewarisan (Bila diperlukan)

  • Keterangan Pernyataan Tanah tidak dalam sengketa

  • Peta Bidang dari Pertanahan

  • Tanda Lunas BPHTB (SSB)

  • Kwitansi Pembayaran

Untuk cara pembuatan Surat Pelepasan Hak, kedua belah pihak yakni pemilik tanah yang akan melepaskan dan penerima lahan mengadakan musyawarah mufakat. Cantumkan seluruh hasil kesepakatan ke dalam surat, termasuk pasal-pasal yang berlaku. Musyawarah baiknya disaksikan langsung oleh notaris agar sah di mata hukum.

Tip Rumah

Dalam banyak kasus, urusan pembuatan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah diserahkan seluruhnya kepada notaris yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan bersama.

Setelah Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHT) telah disepakati, maka selanjutnya pihak yang akan melepaskan dan yang menerima segera menghadap Camat disertai Kepala Desa dan 2 (dua) orang saksi. Kemudian Camat akan menerbitkan dan menandatangani Surat Rekomendasi Pelepasan Hak Atas Tanah.

Baca juga: Jenis-jenis Tanah yang Harus Didaftarkan

3. Contoh Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHT)

Setelah mengetahui cara dan syarat membuatnya. Berikut ini adalah contoh Surat Pelepasan Hak Atas Tanah yang bisa menjadi referensi Anda.

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Umur :

Kewarganegaraan :

Pekerjaan :

Alamat :

Dalam surat pernyataan ini bertindak untuk dan atas nama ...................................... sebagai pemilik sebidang tanah dengan luas tanah ........ M2 ( .................... ) terletak di Desa ........................Kecamatan ....................... Kabupaten .......................... yang diperuntukkan sebagai lokasi pembangunan gedung....................... yang berbatasan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan ......................

- Sebelah Timur berbatasan dengan ......................

- Sebelah Selatan berbatasan dengan ....................

- Sebelah Barat berbatasan dengan ...........................

selanjutnya disebut PIHAK KESATU, yang melepaskan hak

Nama :

Umur :

Kewarganegaraan :

Pekerjaan :

Alamat :

Yang dalam hal ini bertindak atas nama ........................... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, yang menerima pelepasan ........................... dari PIHAK KESATU

Hal-hal sebagai berikut :

  1. PIHAK KESATU dengan ini melepaskan segala hak dan kepentingan atas nama tersebut, sehingga dengan demikian tanah dimaksud menjadi tanah yang dikuasai oleh tanah Negara dan bahwa pelepasan hak ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh suatu hak atas tanah yang akan didaftarkan atas nama.............................

  2. PIHAK KESATU menjamin kepada PIHAK KEDUA :

1) Hanya pihaknya yang berhak dan berwenang untuk melakukan pelepasan hak untuk tanah tersebut.

2) Tanah tersebut tidak terkena sitaan dan tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa.

3) Tanah tersebut tidak dijamin dengan cara apapun kepada orang lain atau pihak lain.

4) Tidak ada pihak lain yang ikut mempunyai status hak apapun juga atas tanah tersebut.

PIHAK KESATU menjamin kepada PIHAK KEDUA, baik sekarang maupun di kemudian hari bahwa PIHAK KEDUA tidak akan mendapatkan tuntutan atau apapun dari siapapun juga dari tanah tersebut dan PIHAK KESATU dengan ini membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan dan gugatan tersebut dan dengan demikian semua tuntutan dan gugatan adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.

Semua pajak, termasuk PBB dan lain -lain kewajiban yang berkenaan dengan tanah tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KESATU sampai hari dan tanggal dibuatnya pernyataanini. PIHAK KESATU menyerahkan surat-surat yang berhubungan dengan pemilikan tanah tersebut kepada PIHAK KEDUA dengan demikian surat-surat tersebut sudah tidak berlaku bagi kepentingan PIHAK KESATU.

Jakarta, 26 November 2021

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU

( .......................... ) ( .......................... )

Download [ Contoh Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah ]

4. Pihak-pihak Penting dalam Surat Pelepasan Hak

Penting untuk memahami siapa saja pihak-pihak penting yang ada dalam Surat Pelepasan Hak. Sumber: Medium
Penting untuk memahami siapa saja pihak-pihak penting yang ada dalam Surat Pelepasan Hak. Sumber: Medium

Penting untuk memahami siapa saja pihak-pihak penting yang ada dalam Surat Pelepasan Hak. Sumber: Medium

Berurusan dengan tanah sama artinya harus mematuhi dan memerhatikan seluruh hal terkait hukumnya. Dalam hal ini, tidak bisa sembarangan dan terburu-buru dalam pelaksanaannya agar tidak terjadi kesimpangsiuran maupun yang lebih berbahaya adalah gugatan di kemudian hari.

Untuk itu, selain harus mengetahui cara dan syarat pembuatan Surat Pelepasan Hak, Anda juga harus memahami siapa saja pihak-pihak penting yang ada dalam Surat Pelepasan Hak. Di bawah ini adalah daftar pihak yang ada dalam proses Surat Pelepasan Hak.

Pihak pertama

Pihak pertama yakni pemilik lahan yang akan melepaskan hak.

Pihak kedua

Pihak kedua antara lain, badan/lembaga/instansi sebagai penerima hak.

Notaris

Pihak notaris berperan sebagai saksi dan pengikat secara hukum.

Saksi lainnya

Saksi lainnya antara lain, RT, RW, dan Lurah setempat.

Tim pemeriksa lapangan

Tim pemeriksa lapangan berperan untuk mengecek keabsahan tanah yang tercantum dalam Surat Pelepasan Hak.

Camat

Camat sebagai pencatat bahwa hak atas tanah sudah berpindah tangan.

Penasaran bagaimana tips lengkap cara beli rumah lelang bank? Simak di video berikut!

Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah.

Temukan jawab seputar properti dari ahlinya
Temukan jawab seputar properti dari ahlinya

Tanya Rumah

Temukan jawab seputar properti dari ahlinya

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel