Menghitung Besaran Pendapatan Masyarakat Jika Indonesia Jadi Negara Maju

Merdeka.com - Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa Indonesia berpotensi menjadi negara maju pada 2030, seiring dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang diyakini tembus USD 3 triliun. Dengan Produk Domestik Bruto (PDB) USD 3 triliun, pendapatan per kapita (income per capita) masyarakat bisa tumbuh USD 10.000 per kapita.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan Pemerintah memiliki mimpi pada tahun 2045 Indonesia bisa menjadi negara yang pendapatan per perkapita tinggi. Saat ini, pendapatan per kapita Indonesia mencapai USD 4.000, dan ditargetkan bisa mencapai USD 10.000 di 2030.

Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto mengatakan, jika benar terealisasi, maka pendapatan masyarakat di 2030 tersebut bisa mencapai Rp150 juta per tahun.

"Tinggal dikonversi saja USD 10.000 dengan nilai tukar rupiah saat ini Rp15.000, maka hasilnya Rp150 juta. Ini berarti pendapatan per kapita masyarakat dalam satu tahun," ucap Eko kepada merdeka.com, Jumat (11/11).

Jika dihitung lagi, dalam kurun satu tahun pendapatan rata-rata penduduk Indonesia mencapai Rp150 juta, maka pendapatan setiap bulan yaitu Rp12,5 juta.

Perlu dipahami, pendapatan per kapita adalah ukuran pendapatan yang diperoleh per orang di suatu negara. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk.

Namun, apakah mimpi tersebut dapat tercapai di sisa waktu 8 tahun ini? Eko skeptis terhadap mimpi tersebut. Sebab, pendapatan per kapita terhadap suatu negara dihitung dengan membagi pendapatan nasional negara tersebut dengan penduduknya. Sementara tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia sangat tinggi dibandingkan negara-negara maju.

Terlebih lagi, jumlah penduduk yang tidak dibarengi dengan kualitas dan kapasitas. Bagi Eko semakin berat mimpi Indonesia mendapatkan pendapatan per kapita USD 10.000 pada 2030 semakin sulit terealisasi.

Pertimbangan Lain

Hal lain yang menjadi pertimbangan realistis adalah tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Merujuk perencanaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indonesia dapat keluar dari statis middle income trap jika pertumbuhan ekonomi minimal 5,7 persen.

"Minimal setiap tahun 5,7 persen untuk sampai 2040, dan jangan sampai ada satu tahun pun kurang dari itu," tuturnya.

Dia menambahkan, jika bicara realita pendapatan per kapita Indonesia di level USD 4.000 sudah berlangsung sejak lama. Bahkan semasa Joko Widodo menjabat sebagai Presiden hampir 8 tahun ini, kenaikan pendapatan per kapita tak kunjung signifikan.

"Secara realita USD 4.000 per tahun sudah cukup lama sebetulnya jadi agak sulit kalau bicara realita. Kecuali upaya akselerasi ekonomi nyata, bantalannya industri," katanya.

Sulit Tercapai

Selaras dengan Eko, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudistira mengatakan mimpi pendapatan per kapita USD 10.000 pada 2030 nyaris sulit terlaksana. Sebab, fundamental ekonomi Indonesia sangat rapuh. Hal itu ditandai dengan Indonesia masih sangat bergantung dengan naik turunnya harga komoditas.

"Sumber daya alam yang diandalkan seperti batubara, tahun 2030 sudah tidak ada harganya karena banyak negara beralih ke energi bersih. Kalau batubara tamat, anjlok semua pendapatan negara dan PDB (produk domestik bruto)," ucap Bhima kepada merdeka.com, Kamis (10/11).

Selain batu bara, Bhima menuturkan, pemerintah kerap menggemborkan sawit sebagai penopang ekonomi nasional. Nyatanya, Bhima menilai untuk mengendalikan harga sawit saja pemerintah tidak cukup mampu.

Dia khawatir, jika Indonesia terus menerus mengeksploitasi sumber daya alam yang ada, maka akan terkena kutukan Belanda (Dutch disease). "Kaya SDA tapi tidak mampu hasilkan pertumbuhan yang tinggi dalam jangka panjang," ujarnya.

Ketimpangan penegakan hukum juga turut menjadi alasan mengapa Bhima skeptis terhadap mimpi Indonesia sebagai negara naik kelas. Buruknya tata kelola penegakan hukum, menurut Bhima secara tidak langsung dapat berdampak terhadap suburnya tindakan koruptif.

Apabila pemerintah kerap memamerkan pertumbuhan ekonomi 5,7 persen pada kuartal III 2022, Bhima justru mengkritik sikap tersebut. Sebab, kondisi tersebut tersebut hanya dinikmati orang-orang kaya dari hasil komoditas. "Institusi kita sudah payah sekali dalam memerangi ketimpangan," tutupnya. [idr]