Menguak Cara Kerja Twitter sebagai Detektif Online

Yunisa Herawati, DW Indonesia

Perusahaan media sosial Twitter baru-baru ini memberi pelabelan di cuitan yang dipublikasikan di platform media sosial mereka untuk memperingatkan pengguna tentang posting yang berisi informasi yang dianggap tidak benar atau tidak berdasar. Langkah itu disambut sebagian orang, sementara yang lain, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump, sangat marah. Apa yang berubah dari pendekatan Twitter?

Bulan Maret 2020, Twitter memutuskan bahwa mereka perlu menambahkan pesan peringatan ke tiap cuitan yang menampilkan gambar palsu atau telah diedit. Pada bulan Mei, mereka mengumumkan akan memperluas peringatan dan membuat label baru untuk tweet yang berisi informasi palsu tentang pandemi COVID-19.

Twitter lantas memberi label berdasarkan tiga kategori sebagai berikut:

1. informasi menyesatkan

2. klaim menimbulkan sengketa

3. klaim tidak dapat diverifikasi

Informasi yang menyesatkan adalah sebuah tweet yang terbukti palsu oleh para ahli di bidang yang didiskusikan. Sedangkan klaim yang disengketakan adalah cuitan yang kontennya diperdebatkan. Sementara label klaim tidak dapat diverifikasi diberikan bila kebenaran di dalam sebuah tweet tidak dapat diverifikasi.

Twitter kemudian menempatkan label peringatan tersebut di atas tweet yang diperiksa dan memberikan tautan ke laman yang telah disusun oleh Twitter atau ke "sumber eksternal terpercaya" untuk memberikan informasi tambahan. Pengguna juga perlu mengklik tautan "lihat" untuk melihat cuitan asli.

Tautan itu menyediakan informasi tambahan seputar topik yang diperbincangkan tetapi tidak secara eksplisit mengatakan apakah konten tweet itu benar atau salah seperti yang dilakukan beberapa organisasi pemeriksa fakta.

“Mungkin tidak adil jika mengatakan bahwa ini adalah label pengecekan fakta,” kata Baybars Orsek, Direktur Jaringan Pengecekan Fakta Internasional di US Poynter Institute. Jaringan Pengecekan Fakta Internasional mengadvokasi pemeriksa fakta di seluruh dunia dan menetapkan standar dalam kode prinsip pemeriksa fakta. Orsek mengatakan bahwa apa yang dilakukan Twitter lebih berupa label pemberi saran yang mendorong pengguna untuk mengecek informasi tambahan.

Siapa yang periksa tweet dan berikan informasi tambahan?

Twitter belum mengungkapkan secara pasti bagaimana proses mereka bekerja terkait pemberian label ini. Dalam sebuah posting di blog, Kepala Integritas situs Twitter dan Direktur Kebijakan Publik Global yaitu Yoel Roth dan Nick Pickles, masing-masing menuliskan bahwa Twitter tengah “memanfaatkan dan meningkatkan sistem internal untuk secara proaktif memantau konten yang terkait dengan COVID-19.” Namun sejauh ini tampaknya langkah ini masih berupa operasi internal.

"Bagi kami sangat jelas bahwa mereka tidak bekerja dengan pemeriksa fakta eksternal yang independen," kata Orsek. Tampaknya Twitter sendiri yang menyusun daftar dan sumber informasi tambahan yang diarahkan kepada para penggunanya.

Twitter juga telah memperluas peringatan ini mencakup topik lain. Pelabelan ini mencuri perhatian saat ditempatkan di salah satu cuitan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait potensi penipuan surat suara.

Sementara cuitan Trump lainnya tentang pengiriman Garda Nasional untuk menangani kerusuhan di Minneapolis telah diberi label yang mengatakan “melanggar aturan Twitter tentang menjunjung tinggi kekerasan.” Namun Twitter membiarkan cuitan itu dapat diakses dan mengatakan bahwa mereka melakukannya “demi kepentingan publik.”

Presiden Trump bukan satu-satu orang terkenal yang cuitannya diberi label oleh Twitter. Media The New York Times melaporkan bahwa salah cuitan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Zhao Lijian, juga ditandai dengan peringatan tentang COVID-19.

Orsek mengatakan akan bermanfaat bagi Twitter untuk bekerja dengan organisasi pengecekan fakta independen.

“Sebagai seorang praktisi pengecekan fakta, saya tertarik melihat Twitter dan semua platform lain menjangkau para pemeriksa fakta, dan bekerja bersama dengan mereka untuk tindakan semacam ini,” kata Orsek.

Akan sejauh mana langkah Twitter?

Ide Twitter untuk melakukan pelabelan di sejumlah cuitan ini dianggap masih dalam tahap uji coba.

“Saya pikir adalah adil untuk mengatakan bahwa mereka sedang mengeksplorasi opsi mereka dan melakukannya dengan cara meluncurkan fitur ini secara rapid,” kata Orsek. “Jika ini akan menjadi kebijakan global, perlu lebih banyak data dan input untuk membuat keputusan. Keputusan di AS dapat memiliki hasil yang berbeda di negara lain dengan aturan hukum yang berbeda.”

Presiden Trump sangat tidak senang dengan kebijakan baru ini dan telah menandatangani perintah eksekutif yang berusaha menghapus perlindungan pencemaran nama baik dari perusahaan media sosial. Jika perintah eksekutif ini tidak ditentang dan dicabut, ini berarti Twitter dapat dituntut atas posting pengguna konten, yang mungkin mendorong perusahaan itu untuk meningkatkan peringatan yang mereka poskan.

Layanan media sosial lainnya kemungkinan tidak akan melakukan gagasan pemberian label dalam waktu dekat. CEO Facebook Mark Zuckerberg mengkritik keputusan Twitter dan mengatakan kepada media Fox News bahwa platform media sosial "seharusnya tidak menjadi penentu kebenaran dari semua yang dikatakan orang secara online." Facebook memiliki media sosial lain seperti Instagram dan WhatsApp. (ae/yp)