Mengukur integritas penyelenggara pemilu

MERDEKA.COM, Beberapa hari terakhir, media Jakarta maupun daerah, melaporkan banyaknya keanehan dalam proses verifikasi faktual partai politik peserta pemilu. Mulai dari tidak ada kantor partai, tidak ada pengurus, sampai tidak ada anggota.

Kalau pun ada kantor partai, kantor itu sudah digunakan keperluan lain. Ada orang mengaku pernah diangkat jadi pengurus, tetapi kini tidak peduli lagi. Banyak orang tercatat sebagai anggota, tetapi mereka sungguh tidak tahu kalau dirinya tercatat sebagai anggota partai tertentu, karena tidak pernah ditawari, juga tidak pernah mendaftar.

Itulah pengalaman KPU kabupaten/kota di berbagai daerah yang sedang melakukan verifikasi faktual terhadap 18 partai politik. Ke-18 partai tersebut awalnya dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi, sehingga tidak perlu diverifikasi faktual.

Ya, sebetulnya hal-hal aneh itu sudah bisa diprediksi: jika verifikasi administrasi saja tidak memenuhi, lalu apa yang harus diverifikasi faktual?

Tetapi itulah perintah DKPP kepada KPU, yakni melakukan verifikasi faktual terhadap 18 partai politik yang tadinya dinyatakan tidak lolos dalam verifikasi administrasi. Perintah DKPP itu dijalankan dengan takzim oleh KPU, sehingga KPU kabupaten/kota harus pontang panting untuk memastikan sesuatu yang secara administrasi sebetulnya pasti tidak lolos.

Kembali ke perdebatan awal, perintah DKPP agar KPU melakukan verifikasi faktual terhadap 18 partai politik yang sudah dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi, memang tidak banyak kejanggalan.

Pertama, DKPP memutuskan sesuatu yang bukan wewenangnya; kedua, jika verifikasi administrasi tidak lolos tentu tidak ada yang perlu diverifikasi faktual; ketiga, proses verifikasi sudah melewati waktu yang dijadwalkan.

Oleh karena itu, banyak pihak minta agar KPU tidak menjalankan perintah DKPP. Tidak hanya para akademisi dan pemantau, tetapi juga Komisi II DPR. Bahkan banyak anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota yang mempertanyakan perintah verifikasi faktual terhadap 18 partai tersebut.

Tetapi mengapa KPU tetap mengikuti perintah DKPP?

Awalnya, tidak ada jawaban jelas dari KPU. Samar-samar kita dengar, KPU tidak ingin menambah kisruh pemilu, KPU harus menjalankan perintah lembaga penyelenggara pemilu, dan lain-lain dan lain-lain. Tapi kita tahu, KPU provinsi dan kabupaten/kota mendapat perintah memverifikasi 18 partai yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi.

Jawaban jelas baru kita dapatkan akhir pekan lalu. “Jika kami tidak menjalankan perintah DKPP, maka kami akan disidang kode etik lagi,” kata Ketua KPU, Husni Kamil Manik.

Maksudnya, ketua dan anggota KPU tidak mau lagi dilaporkan dan duduk sebagai terperiksa pelanggar kode etik. KPU tidak mau disidang DKPP lagi; KPU tidak mau di-DKPP-kan lagi.

Sesungguhnya bukan sidangnya yang ditakutkan, tetapi sanksi yang akan dijatuhkan DKPP kepada ketua dan anggota KPU: DKPP akan memecat mereka, sebagaimana DKPP dengan enteng telah memecat beberapa anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota.

Jika KPU tidak menjalankan perintah DKPP, hampir bisa dipastikan, DKPP akan memecat KPU, karena DKPP merasa dilecehkan oleh KPU. Padahal lembaga baru pimpinan Prof Jimly Assiddiqie tengah membangun kewibawaan. Mereka tak hanya memposisikan diri sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara, tetapi juga lembaga yang ditakuti penyelenggara.

Jadi, klop sudah. DKPP ingin jadi lembaga yang ditakuti penyelenggara pemilu; KPU takut dipecat DKPP. Sampai di sini kita tahu, sejatinya orang-orang macam apa yang duduk di DKPP dan KPU itu.

Sumber: Merdeka.com
Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.