Mengungkap Fenomena Kejahatan Pembusuran di Makassar

Merdeka.com - Merdeka.com - Pakar Kriminolog Universitas Negeri Makassar, Heri Nasir mengatakan aksi pembusuran menjadi teror yang menghantui masyarakat tidak berdosa. Dia menyebut sejumlah titik di Kota Makassar yang perlu diwaspadai oleh warga, khususnya pengendara motor saat malam hari.

"Memang ada titik-titil rawan yang sering kita temukan dan memang perlu diwaspadai," kata dia.

Sejumlah titik yang rawan aksi pembusuran yakni seperti daerah perbatasan dengan kabupaten tetangga. Contohnya wilayah Kecamatan Biringkanaya, Tamalate dan Manggala.

"Saya kira memang kita harapkan bahwa patroli, terutama pada malam hari itu harus senantiasa dilakukan pihak kepolisian. Saya kira ini merupakan upaya melakukan pencegahan terjadinya tindak kriminal termasuk masalah pembusuran," lanjutnya.

Heri menyebut polisi seharusnya sudah membuat pemetaan wilayah rawan atau perlu waspada aksi pembusuran. Selain patroli, kata Heri, kasus pembusuran juga harus disikapi semua pihak, bukan hanya aparat penegak hukum.

"Seperti misalnya masalah korban. Bahwa terkadang kejahatan itu terjadi itu karena korban juga tidak memberikan suatu antisipasi, misalnya melalukan perjalanan pada malam hari di mana sangat rawan. Jadi masyarakat juga harus mengantisipasi ini, karena kadang kejadian itu muncul tidak terencana, tetapi begitu pelaku melihat ada kesempatan dia melakukan tindak kriminal itu," tuturnya.

Heri mengaku terjadi pergeseran penggunaan busur dalam tindak kriminal di Kota Makassar. Jika sebelumnya, busur digunakan pelaku tawuran atau perang kelompok, tetapi dalam beberapa tahun terakhir menjadi senjata bagi pelaku kriminal kejahatan.

Penggunaan busur dipilih pelaku kriminal jalanan, kata Heri, karena dianggap praktis. Dengan menggunakan busur, pelaku bisa melakukan tindak kekerasan dari jarak jauh.

"Jadi paling tidak untuk mengidentifikasi pelakunya agak sulit, karena itukan bisa dilontarkan dari jauh. Sementara kalau parang atau dengan badik harus berhadapan," ulas Heri.

"Melontarkan busur bisa secara serampangan dan dari jarak jauh. Di situ efektifnya. Artinya dengan dia terlalu mudah untuk meloloskan diri, karena dia melontarkan itu dari jarak jauh," imbuhnya.

Heri mengaku mendukung pernyataan tegas Kapolda Sulsel Irjen Nana Sudjana terkait pengenaan pasal bagi pelaku pembusuran. Dia menjelaskan pelaku pembusuran bisa dikenakan Undang Undang Darurat Nomor 10 tahun 1951.

"Meskipun itu hanya mengatur tentang senpi dan bahan peledak, tetapi sebenarnya di pasal berikutnya juga diatur pasal penusuk, senjata penikam dan pemukul. Jadi, iya (busur) masuk juga ini," sebutnya.

Heri mengaku tidak sepakat dengan program Pemkot Makassar membentuk Batalyon 120 untuk menekan angka kriminalitas menggunakan busur. Baginya justru kehadiran Batalyon 120 akan memgaburkan sumber busur.

"Sehingga seolah-olah menjadikan anak-anak itu sebagai pion untuk melakukan penelusuran memproduksi dan dari mana sumbernya (busur). Namanya anak di bawah umur, itukan perlu pendampingan terus menerus, tidak bisa dilepas begitu saja, karena dia sangat labil kejiwaannya," tegasnya.

Dia khawatir pelaku pembusuran merasa ugal-ugalan karena merasa ada yang melindungi. Apalagi, Batalyon 120 diberikan ruang untuk melakukan penyitaan meski bukan otoritasnya.

"Itu yang sejak awal membuat saya tidak setuju," kata dia.

Tidak hanya itu, kebijakan restoratif justice maupun batiniah yang diterapkan Kapolrestabes Makassar juga dianggap kurang efektif. Dia menyebut pendekatan restoratif justice cenderung memanjakan pelaku tindak kejahatan.

"Sekarang kan banyak yang aneh-aneh, keluar dari Lapas anak justru jangankan merasa jerah, tetapi merasa bangga. Dan itu dijadikan alat untuk menakuti orang. Itulah makanya perlu disikapi," ucapnya.

Heri menyarankan kepada kepolisian dan pemerintah lebih mengedepankan bagaimana mencari sumber produksi busur. Ia beralasan, bagi seseorang yang menyimpan busur bisa dikenakan UU Darurat.

"Kan dalam UU itu ditegaskan barang siapa yg menyimpan dan sebagainya, bukan hanya yg menggunakan ttp yg menyimpan dan sebagainya bisa dikenakan UU Darurat," tegasnya. [cob]