Mengurai Urgensi Pasal Pembunuhan Berencana Dalam Kasus Penembakan Brigadir J

Merdeka.com - Merdeka.com - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan Bharada E sebagai tersangka pembunuhan terhadap Brigadir J, dalam kasus polisi tembak polisi di rumah dinas Kadiv Propam Nonaktif Irjen Pol Ferdy Sambo, Jakarta, Jumat (8/7) lalu.

Polisi menjerat Bharada E dengan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Penyidik menetapkan Bharada E sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 338 KUHP jo 55 dan 56 KUHP," kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi di Gedung Bareskrim Polri, Rabu (3/8).

Dalam Pasal 338 KUHP berbunyi "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun."

Sementara jo atau penyertaan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yakni dimaknai terdiri dari 'pembuat' yaitu orang yang memberikan perintah, 'penyuruh' yaitu orang yang bersama-sama melakukan, 'pembuat peserta' yaitu orang yang memberi perintah dengan sengaja, 'pembuat penganjur' dan 'pembantu'.

Merespons hal ini, kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak meminta polisi turut menyertakan pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana.

Pijakan Kamaruddin adalah penyidik harus melihat adanya rentetan dugaan ancaman yang diterima Brigadir J sebelum insiden berdarah baku tembak dengan Bharada E pada Jumat (8/7) lalu.

"Itu kan pasalnya harus masuk 340 (KUHP) diawali dengan ancaman pembunuhan lalu dibunuh kan. Jadi harus disertai dengan pasal 340 juncto 338 juncto 351 ayat 3 juncto 55 dan 56," kata Kamaruddin saat dikonfirmasi merdeka.com, Kamis (4/8).

Permintaan pemakaian pasal dugaan pembunuhan berencana, seharusnya dipakai sebagaimana dengan yang menjadi laporan awal pihaknya.

"Iya 338 itu sudah bagus satu pasalnya diadopsi, karena itu diawali untuk rentetan pengancaman lalu dibunuh maka masuk juga 340," sebutnya.

Di samping itu, Kamaruddin juga meminta kepada penyidik untuk segera mengungkap tersangka lainnya. Terkhusus tersangka yang diduga turut terlibat dalam mengancam Brigadir J dengan adanya pasal penyerta dugaan keterlibatan.

"Kedua yang lain juga harus segera tersangka juga, khususnya yang terkait mengancam dari bulan Juni sampai Juli dan itu terbukti dengan pasal 55 dan 56 itu yang penyertaan dan siapa yang membantu kan gitu," sebutnya.

Kamaruddin menceritakan, Brigadir J pernah bercerita kepada orang terkait ancaman pembunuhan. Hal ini berlangsunng di bulan Juni 2022.

"Bulan Juni 2022, dia curhat kepada orang yang dia percaya dia menangis sedih sekali, bahwa dia akan menghadapi kematian akibat diancam dan akan dibunuh," ujar Kamaruddin.

Sejak Juni sampai Juli, kata Kamaruddin, ancaman itu berlanjut hingga terakhir di tanggal 7 Juli 2022 Brigadir J kembali mendapatkan ancaman saat berdinas di Magelang ketika mengawal Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo.

"Masih diancam lagi pada momen berikutnya dan terakhir ancaman serius itu pada tanggal 7 juli 2022. ketika mereka di Magelang, diancam akan dihabisi apabila dia (Brigadir J) naik ke atas," kata Kamarudin.

Meski tidak memahami arti kalimat ancaman naik ke atas, namun Kamarudin memastikan jika kalimat yang terekam dalam dokumen elektronik itu telah diserahkan sebagai barang bukti kepada penyidik.

"Cuman naik ke atas ini belum mengerti apa yang dimaksud ini, tapi orang kepercayaan itu mengerti naik ke atas. Dan bukti ini telah saya serahkan kepada Jenderal yang ikut serta dari Jakarta untuk ditindaklanjuti," ucapnya.

Kamarudin menjelaskan ancaman ke Brigadir J datang dari sesama anggota tanpa menyebutkan secara jelas identitas pelaku.

"Yang mengancam itu siapa, yang mengancam itu di lingkungan dia bekerja. Ya itu anggota lah, dia anggota Warga Negara Indonesia, dan kedua dia anggota Polri, kan dia (brigadir J) bekerja di Polri," bebernya.

Menjawab belum diterapkannya Pasal 340 dalam kasus ini, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyampaikan bahwa pendalamn perkara tersebut masih dapat terus berkembang dalam penyidikan.

"Sudah diketahui sangkaan Pasal yang diterapkan adalah 338 juncto Pasal 55 dan 56 KUHP. Artinya bahwa kenapa tidak diterapkan 340, karena ini masih rangkaian proses pendalaman dari temuan-temuan selama pemeriksaan oleh Timsus yang dilakukan," tutur Agus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (4/8).

Sejauh ini, ada sebanyak 25 personel yang berasal dari Propam Polri, Bareskrim Polri, Polres Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya yang tengah menjalani proses pemeriksaan lantaran diduga menghambat penanganan kasus kematian Brigadir J.

"Nantinya apabila ada proses ditemukan pelanggaran pidana daripada perbuatan-perbuatan yang dilakukan, baik itu menghalangi proses penyidikan, menghilangkan barang bukti, menyembunyikan barang bukti sehingga menghambat proses penyidikan, nantinya akan setelah menjalani proses pemeriksaan kode etik, rekomendasi daripada Bapak Irwasum nanti akan dijadikan dasar apakah perlu kita lakukan peningkatan status mereka menjadi bagian daripada para pelaku," jelas dia.

"Di dalam Pasal 55 dan 56 adalah ada yang melakukan, menyuruh melakukan perbuatan pidana, ataupun karena kuasanya dia memberikan perintah untuk melakukan kejahatan, termasuk memberi kesempatan dan bantuan sehingga kejahatan itu bisa terjadi. Ini akan menjadi landasan kita dalam melakukan proses penyidikan yang kita lakukan," sambung Agus. [cob]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel