Mengurangi Kemiskinan pada Sektor Pariwisata

·Bacaan 4 menit

<p>VIVA – Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh Negara di dunia, sehingga diupayakan solusi alternatif untuk menanggulangi kemiskinan. SDGs menempatkan masalah kemiskinan nomor 1 untuk ditanggulangi.

Indonesia merupakan negara kepulauan dan terdiri dari wilayah perairan dan daratan memiliki lebih dari 17.000 pulau, iklim tropis beraneka ragam flora dan fauna, pantai dan pegunungan terbentang di seluruh wilayah Indonesia. Semua bisa menjadi daya tarik untuk para wisatawan mancanegara.

Apabila sektor pariwisata dimanfaatkan dengan maksimal maka dapat mengurangi tingkat kemiskinan khususnya masyarakat di sekitar daerah pariwisata. pandemi Covid-19 memberikan tantangan lebih kepada masyarakat dan pemerintah dalam menghidupkan kembali sektor pariwisata supaya dapat menyerap pengangguran, meningkatkan pendapatan dan bisa mengurangi kemiskinan.

Kemiskinan terdiri dari beberapa aspek yaitu pendapatan yang rendah, tingkat kekayaan yang rendah, lingkungan yang buruk, sedikit atau tanpa Pendidikan, dan kerentanan. Persentase kemiskinan pada masa pandemi Covid-19 mengalami peningkatan, data Badan Pusat Statistik secara nasional menunjukan peningkatan sebanyak 9,78% periode September 2019-Maret 2020.

Salah satu faktor yang menjadi penyebab meningkatnya tingkat kemiskinan tersebut yaitu menurunnya tingkat kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang mengakibatkan industri parawisata menjadi terganggu, sehingga berdampak pada pengurangan pendapatan masyarakat (Statistik, 2020).

Penurunan pengunjung wisman terjadi sebanyak 49,17% pada bulan januari 2020 dibandingkan dengan januari 2019, berkurangnya wisman membuat para pelaku usaha menutup usaha karena tidak ada pemasukan sehingga terpaksa memulangkan para pekerja kemudian terjadi peningkatan kemiskinan.

Berikut ini ada beberapa opsi kebijakan yang dapati digunakan untuk mengurangi kemiskinan di sektor parawisata pada masa pandemi Covid-19.

A. Penegakan Protokol Kesehatan

Menurut Dwner & kim (2003) kondisi pariwisata dipengaruhi oleh banyak faktor sehingga dapat mengalami perubahan yang tidak disengaja beberapa faktor tersebut yaitu kualitas sanitasi, wabah penyakit dan layanan medis yang tidak memadai.

Hal tersebut didukung oleh pendapat Cruz & Lopez (2016) keamanan adalah salah satu aspek terpenting dalam pengembangan pariwisata. Pendapat tersebut sangat relevan dengan kondisi saat ini karena tingkat penyebaran Covid-19 yang cepat membuat wisatawan takut untuk pergi ke destinasi wisata.

Pemerintah harus menerapkan aturan seperti jaga jarak, rajin cuci tangan dan memakai masker, bisa juga dengan memberikan sertifikat standar kesehatan untuk para pelaku usaha kemudian mempromosikan daerah pariwisata yang aman dari Covid-19. (Vera et al., 2020).

B. Promosi Parawisata

Ada tiga model promosi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mempromosikan industri pariwisata, yaitu DOT (destination, Origin, Timeline) ini dilakukan dengan cara memberikan informasi tentang daerah wisata Indonesia dan event besar yang diselenggarakan pada kawasan pariwisata supaya pengunjung dapat mengetahui dan tertarik.

Model kedua yaitu BAS (Branding, Advertising, Selling), Branding dapat dilakukan dengan memperkenalkan program unggulan pemerintah seperti Pesona Indonesia. Advertising bisa dilakukan pada TV komersial, event marketing, dan Kerjasama website, Selling dapat dilakukan dengan menjual barang khas daerah dan Kawasan MICE.

Model ketiga yaitu POSE (Paid media, Social Media, Endorser) paid media yaitu melakukan promosi melalui media berbayar, Own media yaitu menggunakan media pemerintah seperti website Menpar, endorser dengan menjadikan artis sebagai brand ambassador. Sehingga banyak pengunjung yang akan datang. Pemerintah dapat menggunakan keuntungan pariwisata untuk membantu masyarakat miskin dengan bantuan dana usaha (Sabon et al., 2018).

C. Pembangunan sarana dan prasarana

Menarik Investasi untuk mempercepat pembangunan sarana dan prasarana daerah pariwisata. Pemerintah perlu melakukan konservasi alam, membuat event besar, memperbaiki jalan, dan menghidupkan budaya tradisional untuk menarik minat wisatawan, ini bisa dilakukan dengan koordinasi antara Kemenpar dan Pemda.

Memberikan perhatian lebih kepada sektor pariwisata dengan menambahkan anggaran dan peraturan yang mendukung, untuk masa pandemi bisa dilakukan dengan keringanan pajak kepada para pelaku usaha. pemerintah harus menampung saran dari berbagai pihak untuk mengambil kebijakan yang tepat. kemudian harus dilakukan penelitian tren wisatawan supaya dapat menyediakan apa yang diinginkan pengunjung.

D. Pelatihan Kerja

Pelatihan kerja dilakukan untuk beradaptasi dengan keadaan baru, bisa dilakukan dengan meningkatkan pelayanan Kesehatan dan Keamanan. meningkatkan kemampuan public speaking oleh para pekerja supaya bisa berinteraksi dengan lancar dengan para wisatawan, rakyat miskin harus bisa meningkatkan keahlian supaya tidak kalah saing dengan para pekerja kelas menengah.

Pelatihan dapat dilakukan pada balai lapangan kerja. Kemudian kerjasama dengan lembaga atau organisasi lingkungan sekitar pariwisata yang tempatnya jauh dari kota seperti pemerintah desa untuk meningkatkan kreatifitas masyarakat dalam memaksimalkan potensi sektor parawisata. Selain itu pemerintah juga harus mempertahankan lapangan kerja, dan membuat peraturan yang lebih memprioritaskan pariwisata.

Mitigasi Risiko

Manajemen risiko yang digunakan adalah ISO 31000, Penerapan manajemen risiko ini banyak dilakukan oleh Lembaga pemerintah Indonesia, salah satunya yaitu Kementerian keuangan. Sehingga dapat juga dilakukan oleh kementerian pariwisata. terdiri dari beberapa tahap yaitu 1. Komunikasi dan konsultasi, 2. menetapkan konteks, 3. penilaian risiko, 4. penindakan risiko, 5. pengawasan dan peninjauan, 6. pencatatan proses manajemen risiko (Maizi Ahmad, 2019). Tahapan ini harus terus dilakukan secara bertahap dan terus menerus untuk mengurangi risiko dalam pelaksanaan kebijakan.

Kesimpulan yang dapat diambil yaitu sektor pariwisata penting untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia pada masa pandemi Covid-19, oleh karena itu pemerintah harus melakukan Langkah-langkah yang bisa menghidupkan Kembali sektor parawisata, seperti rekomendasi yang sudah diberikan yaitu penegakan protokol Kesehatan, promosi parawisata, pembangunan sarana dan prasaran, dan melakukan pelatihan kerja.

Untuk menanggulangi risiko dari program yang sudah dijalankan maka perlu dilakukan mitigasi risiko, manajemen risiko yang banyak digunakan oleh pemerintahan ataupun swasta yaitu ISO 31000.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel