Menhan Prabowo Subianto Diusulkan Jadi Komandan PPKM

·Bacaan 2 menit

VIVA – Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, diusulkan untuk memimpin pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sebagai imbas penyebaran COVID-19 di Tanah Air.

Usulan itu disampaikan anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS). Ia menilai, perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan PPKM yang dimulai sejak 3 Juli 2021.

BHS mengusulkan agar Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai Koordinator PPKM karena serangan COVID-19 erat hubungannya dengan pertahanan negara.

"Mitigasi bencana ini penting karena menjadi dasar pemerintah membuat kebijakan. Di dalam mitigasi ada pemetaan masalah yang benar, termasuk cara mengatasi dan antisipasi yang disiapkan dari sisi infrastruktur dalam penanganan COVID-19 secara nasional," ujar BHS dalam keterangan tertulis diterima pada Jumat, 20 Agustus 2021.

Infrastruktur dimaksud bisa berupa rumah sakit dan peralatan kesehatan lainnya, seperti tabung oksigen dan obat-obatan yang dibutuhkan pasien COVID-19. Karena tidak ada mitigasi bencana yang matang, maka terlihatlah pemerintah kewalahan saat terjadi lonjakan kasus positif beberapa waktu lalu.

"Buktinya ketika terjadi lonjakan kasus COVID-19 tanggal 3 Juli lalu, penerapan PPKM Darurat itu kurang siap. Bahkan perangkat negara kurang siap dalam menganalisa lonjakan kasus COVID-19. Ini semua karena tidak adanya mitigasi bencana itu," ujar mantang anggota DPR RI tersebut.

Agar sejumlah kegagalan tidak terjadi lagi ke depan, alumnus Teknik Perkapalan ITS Surabaya itu mengusulkan agar Presiden Joko Widodo memperkuat tim koordinator penanganan PPKM maupun Satgas COVID-19. BHS mengusulkan sejumlah nama agar masuk menjadi Koordinator pelaksana PPKM. Di antaranya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

BHS beralasan, Menteri Pertahanan sudah semestinya diserahi tanggungjawab ini karena serangan COVID-19 berdampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia. Yang itu secara tidak langsung berpengaruh pada pertahanan negara.

"Negara ini diserang COVID-19. Yang paling rentan diserang SDM-nya. Padahal, SDM ini tidak boleh rapuh karena dihancurkan 'peperangan' melawan COVID-19. Negara ini harus kuat dengan SDM yang kuat pula," jelas BHS.

"SDM itu nomor satu, karena SDM aset terbesar dari pertahanan negara. Peralatan secanggih apapun, enggak bisa kalau tidak ada SDM-nya. Jadi, aset manusia nomor satu," tegas Ketua Dewan Penasehat DPD Partai Gerindra Provinsi Jatim itu.

Selain Prabowo, BHS mengusulkan tiga nama lain untuk memperkuat tim PPKM. Yaitu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena ia berhasil menurunkan angka kasus COVID-19 DKI Jakarta setelah penerapan PPKM Darurat pertama. Sementara di provinsi lain di Pulau Jawa justru naik. BHS juga mengusulkan dua mantan Menteri Kesehatan agar masuk di tim PPKM, yakni Terawan dan Siti Fadilah Supari.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel