Menhub beri kesempatan BUMD gandeng swasta garap Pelabuhan Malarko

Kelik Dewanto
·Bacaan 2 menit

Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah memberi kesempatan BUMD menggandeng investor swasta untuk menggarap kelanjutan pembangunan pelabuhan peti kemas Malarko di Kabupaten Karimun, Kepri.

"Soal pelabuhan Malarko, nantinya akan dikerjasamakan pengelolaannya dengan BUMD dan swasta," ujar Menhub kepada wartawan ketika meninjau Pelabuhan Malarko, Kabupaten Karimun, Kepri, Sabtu.

Menurut dia, biaya pembangunan Pelabuhan Malarko adalah pembagian (sharing) antara pemerintah pusat dan daerah dengan keterlibatan swasta. Pelabuhan diharapkan rampung pada akhir 2021.

Pelabuhan Malarko akan dijadikan pelabuhan samudra atau pelabuhan yang dapat disinggahi kapal-kapal besar, yang memiliki fasilitas lengkap bongkar muat barang untuk ekspor dan impor dan dilengkapi gudang.

"Pelabuhan akan kembali dibangun termasuk rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus dan kawasan ship to ship yaitu lokasi perairan yang ditetapkan dan berfungsi sebagai pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan alih muat antarkapal," ungkap Menhub.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad yang mendampingi Menhub mengatakan Pelabuhan Malarko berada di bagian tenggara Pulau Karimun yang secara keseluruhan merupakan bagian dari wilayah pelabuhan dan perdagangan bebas BBK (Batam-Bintan-Karimun).

Pelabuhan Malarko berada pada jalur perdagangan internasional dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia.

"Pada kawasan BBK ini berlaku pembebasan pajak dan bea cukai dalam rangka menggenjot pertumbuhan ekonomi dan investasi di Karimun dan sekitarnya," jelas Ansar.

Menurut dia, throughput peti kemas per tahun Pelabuhan Malarko diperkirkan sebesar 400 ribu TEUs.

Saat ini, Pelabuhan Malarko sudah membangun cause way 800×6 m2, dermaga 110x10 m2, dan fasilitas lainnya.

"Diperkirakan total investasi proyek pembangunan Pelabuhan Malarko sebesar Rp200 miliar," ungkapnya.

Pembangunan Pelabuhan Malarko sebenarnya telah dimulai sejak 2008, namun dalam empat tahun pengerjaannya, proyek yang menyerap dana APBN ini harus terhenti karena tersandung persoalan hukum pada 2012 lalu.

Pemerintah pusat telah menggelontorkan dana tahap awal sebesar Rp27,105 miliar, kemudian pada tahap dua pemerintah pusat kembali mendanai kontrak paket supervisi sebesar Rp476,4 juta.

Kemudian, pada April 2010 kembali dilakukan lelang paket pengadaan jasa konsultansi supervisi lanjutan terhadap fasilitas pelabuhan laut Malarko dengan pagu anggaran Rp450 juta. Pada tahun yang sama kembali mengumumkan pengadaan jasa borongan dengan pagu Rp19,5 miliar.

Selanjutnya, pada Maret 2011 kembali dilakukan lelang pengadaan barang dan jasa kategori umum dengan sistem pascakualifikasi jasa konstruksi bidang sipil subbidang dermaga dan perawatan dengan pagu sebesar Rp33 miliar, kemudian pekerjaan supervisi lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan laut Malarko dengan pagu Rp716 juta.

Pada 2012, aktivitas pengerjaan kembali dilakukan dengan anggaran sebesar Rp860 juta. Pada tahun yang sama, tahap pembangunan trastle dengan pemerintah pusat kembali mengucurkan dana sebesar Rp49 miliar.

Baca juga: Menhub sepakat tingkatkan kapasitas bandara dan pelabuhan di Karimun
Baca juga: Kemenhub siapkan kapal antar PMI ke daerah
Baca juga: Menhub targetkan Pelabuhan Malarko di Karimun selesai akhir 2021