Menhub berkomitmen bantu kelancaran distribusi komoditas perikanan

Ahmad Wijaya

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berkomitmen membantu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mengembangkan sektor kemaritiman Indonesia, termasuk guna melancarkan distribusi komoditas perikanan di berbagai daerah.

Budi Karya Sumadi dalam acara Rapat Koordinasi Nasional KKP Tahun 2019 di Jakarta, Rabu, menyatakan bahwa pihaknya menemukan pola pemetaan bahwa biasanya banyak komoditas perikanan yang terlebih dahulu dibawa ke Jakarta sebelum disebarkan ke daerah lain atau diekspor.

"Kami ingin ikan itu dapat dikumpulkan di satu tempat bisa itu di Kupang, Ambon, atau Tual," kata Menteri Perhubungan.

Baca juga: Menteri Edhy: KKP jangan jadi beban pelaku usaha perikanan

Hal itu, ujar dia, agar komoditas perikanan yang biasanya banyak berasal dari kawasan Indonesia Timur dapat langsung didistribusikan ke daerah lain atau ke luar negeri tanpa harus disimpan lama dan dibawa ke Jakarta dulu sehingga mengurangi tingkat kesegarannya.

Dengan didistribusikan secara lebih langsung dari lokasi penangkapan ikan hingga ke pengguna akhir atau konsumen, maka diharapkan kualitas ikan yang sampai ke tangan konsumen juga memiliki kualitas yang lebih baik dan lebih segar.

Kemenhub pada saat ini juga telah memiliki sebanyak 45 UPT (Unit Pelaksana Teknis) di Jawa dan 186 UPT di luar Jawa untuk membantu dalam hal melakukan pengukuran kapal ikan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo juga mengemukakan bahwa pihak Kementerian Perhubungan siap bersinergi terkait dengan penyederhanaan perizinan kapal tangkap ikan sebagaimana diarahkan oleh Presiden Joko Widodo.

Apalagi, Edhy Prabowo mengungkapkan bahwa Kepala Negara menginginkan proses perizinan terkait hal tersebut dapat selesai dalam jangka waktu satu jam saja.

Namun, Menteri Kelautan dan Perikanan RI dalam sejumlah kesempatan juga menyatakan bahwa salah satu yang menjadi persoalan terkait dengan permasalahan perizinan adalah kurangnya jumlah tenaga kerja yang memadai untuk mengurusi masalah perizinan.

Sebagaimana diwartakan, Indonesia dinilai membutuhkan sumber daya manusia (SDM) di bidang maritim, logistik, dan transportasi bertaraf internasional untuk menunjang kebutuhan industri kepelabuhanan, maritim, dan logistik di Tanah Air.

Direktur Utama PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PMLI), Amri Yusuf, di Jakarta, Selasa (26/11), mengatakan saat ini peningkatan kapasitas SDM di bidang maritim, logistik dan transportasi semakin menjadi tuntutan.

"Kapasitas kapal-kapal pelayaran semakin besar, dan volume barang yang diangkut juga terus meningkat. Oleh karena itu, kapasitas dan kapabilitas SDM di bidang maritim, logistik dan transportasi dituntut semakin cepat dan efisien," kata Amri Yusuf.

Amri mengatakan, PMLI akan terus membangun kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan kapasitas SDM di bidang maritim, logistik, dan transportasi. Peningkatan kapasitas SDM ini sejalan dengan visi Indonesia Maju, yang diusung pemerintah saat ini.

Baca juga: Menteri Edhy: Pengelolaan 32 waduk bakal diserahkan ke KKP