Menhub Bersama 20 Instansi Bahas Mudik Lebaran 2021, Apa Hasilnya?

·Bacaan 4 menit

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, telah berkoordinasi dengan para pemangku kebijakan untuk persiapan mudik Lebaran 2021.

Ia telah menggelar pertemuan dengan 20 pemangku kepentingan termasuk Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, dan Pertamina.

Menurur Budi, Kemenhub telah mendapatkan mandat untuk mengkoordimasikan kegiatan lalu lintas termasuk mudik Lebaran melalui diskusi.

"Diskusi ini sendiri akan berkembang katakan nanti sekarang saya sudah minta Kapolri untuk mengkoordinasikan bagaimana teknik lapangan itu dilakukan," ungkap Budi di sela-sela kunjungannya di Depo Lokomotif Cipinang, Jakarta Timur pada Sabtu (20/3/2021).

Mengenai koordinasi dengan pihak kepolisian, katanya, Kemenhub akan berkirim surat terkait kerja sama tersebut.

"Karena memang keseharian daripada mudik itu menjadi domain dari kepolisian," sambungnya.

Berkaitan dengan kebijakan mudik Lebaran, Kemenhub juga sudah menyampaikan kepada Gugus Tugas untuk mengkoordinasikan segala kebijakan berkaitan dengan mudik.

Pertemuan dengan para pemangku kepentingan ini direncanakan digelar dalam dua sesi. Sesi pertama sudah digelar membahas soal kebijakam terkait mudik Lebaran 2021. Sesi kedua terkait operasional yang dipimpin oleh Polri.

"Saya selama ini mendapatkan dukungan yang bagus dari BNPB dan Kepolisian, dan Insya Allah ini berjalan baik dan koordinasinya sesuai arahan presiden agar Gugus Tugas mengkoordinasikan segala keputusan berkaitan dengan mudik dan kepolisian mengkoordinasikan berkaitan dengan di lapangan," jelas Budi.

Bocoran Ketua Satgas Covid-19 Soal Mudik Lebaran 2021

Sejumlah kendaraan roda empat melewati Gerbang Tol Cikampek, Jawa Barat, Kamis (29/6). Pada H+4 Lebaran terlihat volume arus balik pemudik tak mengalami peningkatan hingga siang ini. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Sejumlah kendaraan roda empat melewati Gerbang Tol Cikampek, Jawa Barat, Kamis (29/6). Pada H+4 Lebaran terlihat volume arus balik pemudik tak mengalami peningkatan hingga siang ini. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, Doni Monardo angkat bicara soal kebijakan mudik Lebaran 2021. Menurut dia kebijakan tersebut segera dikeluarkan pemerintah melalui rapat tingkat menteri yang akan dipimpin oleh Menko Perekonomian.

"Kita bersabar dalam waktu tidak lama, Pak Menko akan pimpin rapat sehingga keputusan itu (mudik Lebaran) akan menjadi dasar kita bersama," kata Doni dikutip dari Antara, Jumat (19/3/2021).

Dia memaparkan, kebijakan menetapkan libur panjang kerap dibarengi dengan peningkatan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia.

"Dari pengalaman sebelumnya, setelah libur panjang dibarengi kasus COVID-19 yang meningkat," katanya pada jumpa pers yang digelar Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) secara daring, dikutip dari Antara, Jumat (19/3/2021).

Saat menanggapi pertanyaan wartawan seputar kebijakan pemerintah terkait libur atau cuti bersama pada mudik Lebaran 1442 Hijriyah/2021 Masehi, ia mengatakan pada libur Imlek beberapa waktu lalu, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membatasi aktivitas kelompok masyarakat bepergian ke luar kota.

Satgas COVID-19 melakukan pembatasan tersebut kepada aparatur sipil negara (ASN) atau PNS, pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga anggota TNI-Polri dilarang ke luar kota.

"Demikian juga pada pekan lalu ada libur cukup panjang, yakni Isra Mi'raj dan Nyepi. Itu pun ASN, pegawai BUMN, TNI-Polri tidak boleh ke luar kota. Itu semua dipatuhi. Setelah semua taat keputusan pemerintah, semua mengikuti," katanya.

Terhadap karyawan swasta, kata dia, Satgas COVID-19 berkoordinasi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta kementerian terkait untuk memberikan imbauan serupa.

"Sifatnya adalah mengimbau agar pemimpin perusahaan mengingatkan karyawannya agar bersabar dulu. Kita tidak tahu kapan COVID-19 ini selesai," katanya.

Ia menambahkan bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit saat ini sedang mengalami kecenderungan penurunan pemanfaatan.

"BOR di rumah sakit rata-rata di bawah 50 persen. Hanya beberapa provinsi saja di angka 70 persen. Jakarta yang semula BOR-nya tinggi, sekarang rendah, isolasi di bawah 60 persen. ICU di bawah 63 dan 64 persen," ujarnya.

Menhub Tak Larang Mudik Lebaran 2021, Maskapai Bakal Kebanjiran Penumpang

Menhub Budi Karya saat meninjau pengamanan dan angkutan lebaran 2019 di Stasiun Gambir, Jakarta, Minggu (26/5/2019). Menhub meminta seluruh petugas dan relawan yang bertugas selama musim mudik Lebaran 2019 untuk bekerja lebih baik dari tahun sebelumnya. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Menhub Budi Karya saat meninjau pengamanan dan angkutan lebaran 2019 di Stasiun Gambir, Jakarta, Minggu (26/5/2019). Menhub meminta seluruh petugas dan relawan yang bertugas selama musim mudik Lebaran 2019 untuk bekerja lebih baik dari tahun sebelumnya. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra memprediksi adanya kenaikan volume penumpang pesawat saat mudik Lebaran 2021 mendatang. Okupansi penumpang menuju destinasi wisata seperti Bali yang lesu selama pandemi Covid-19 pun diperkiraan akan terjadi peningkatan.

Proyeksi ini muncul pasca pemerintah memberikan izin kegiatan mudik saat Hari Raya Idul Fitri 1442 H pada 13-14 Mei 2021 nanti.

Irfan mengatakan, jumlah angkutan penumpang pesawat cenderung bergerak naik saat mudik lebaran untuk rute kota-kota besar di Indonesia. Tak hanya itu, okupansi pesawat menuju tempat wisata pun kerap ramai saat mudik Lebaran.

"Biasanya sih kota-kota besar, tapi juga bercampur dengan liburan," ujar Irfan kepada Liputan6.com, Selasa (16/3/2021).

Dia pun buka kemungkinan jika volume penumpang menuju Bali akan turut meningkat saat libur Idul Fitri 2021 nanti. Namun, Irfan belum menghitung hingga berapa besar kenaikan yang akan terjadi.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan, pemerintah tidak melarang mudik Lebaran tahun ini meski pandemi Covid-19 di Tanah Air belum usai.

Kendati begitu, pemerintah disebutnya akan menyiapkan pelaksanaan mudik yang lebih ketat dan memfokuskan pelacakan (tracing) terhadap masyarakat yang hendak berpergian.

"Untuk Mudik 2021, pada prinsipnya pemerintah melalui Kemenhub tidak melarang. Kami akan berkoordinasi dengan Gugus Tugas (Covid-19) bahwa mekanisme mudik itu kita atur bersama dengan pengetatan dan tracing terhadap mereka yang mudik," tuturnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: