Menhub: Masyarakat transportasi jadi mitra strategis pemerintah

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan organisasi profesi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menjadi mitra strategis pemerintah yang dapat memberikan masukan konstruktif, dalam upaya mencari solusi bersama mengatasi sejumlah permasalahan di sektor transportasi.

“MTI selama ini banyak memberikan kritik dan masukan yang konstruktif. Kami terbuka dan merespons masukan dari MTI untuk menindaklanjutinya,” kata Menhub saat menghadiri Kongres ke IX Masyarakat Transportasi Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta, Sabtu.

Baca juga: Menhub: Kereta Cepat Jakarta-Surabaya jadi rencana jangka panjang

Menhub menjelaskan, MTI telah memberikan masukan konstruktif pada program-program yang dijalankan Kemenhub dalam upaya mengatasi sejumlah permasalahan di sektor transportasi seperti pengaturan ojek online yang telah memberikan lapangan pekerjaan bagi sekitar 15 juta orang,.

Selain itu angkutan barang over dimension over load (ODOL) untuk mengurangi kerusakan jalan dan meningkatkan keselamatan, Buy The Service (BTS) untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan massal bus di perkotaan, Tol Laut untuk mengurangi disparitas biaya logistik, program pemulihan industri penerbangan untuk mengembalikan kemampuan di sisi supply di tengah meningkatnya permintaan jumlah perjalanan, dan program lainnya.

“MTI bisa menjadi mata kami untuk melihat permasalahan yang terjadi di lapangan. Kami juga terus mendorong MTI untuk memberikan masukan terkait konsep pembangunan transportasi masa depan di Ibu Kota Negara (IKN),” ujarnya.

Menhub meminta dukungan kepada MTI untuk turut memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya keberadaan infrastruktur transportasi bagi kemajuan negara.

Selain itu turut menjelaskan kepada masyarakat tentang upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam membangun infrastruktur transportasi nasional. Misalnya, dengan alokasi APBN yang terbatas, pemerintah telah melakukan upaya mencari pendanaan kreatif non APBN.

Pemerintah melakukan penjajakan dengan negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, dan sejumlah negara Eropa, Amerika, dan negara lainnya.

Selain itu, juga menjajaki kerja sama dengan lembaga internasional seperti, Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB, JICA, dan lain-lain.

"Saat ini dalam setahun, alokasi pendanaan pembangunan infrastruktur transportasi dari pendanaan kreatif non APBN lebih besar yaitu lebih dari Rp40 triliun dibanding alokasi dari APBN sekitar Rp30 triliun,” ujarnya.

Baca juga: Batam masuk dalam daftar kandidat pembangunan bus rapid transit

Menhub menyampaikan, upaya lain yang terus dilakukan pemerintah yaitu mengoptimalkan angkutan massal yang telah dibangun, agar manfaatnya semakin dapat dirasakan oleh masyarakat.

Seperti upaya mengoptimalkan angkutan massal LRT Sumsel yang saat ini okupansinya terus tumbuh sekitar 40 persen, dengan melakukan pembangunan angkutan feeder (angkot) dan relokasi jalur operasional angkutan massal lainnya yang jalurnya sejajar dengan LRT Sumsel.

“Bapak Presiden sangat concern dengan transportasi untuk mewujudkan konektivitas antardaerah, antarpulau, yang akan menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Kami siap bekerja sama dengan MTI yang keberadaannya sangat dibutuhkan bagi kemajuan transportasi kita,” katanya.

Ia berharap, dalam kongres ke IX MTI ini, terpilih Ketua dan pengurus MTI yang memiliki dedikasi dan kapasitas untuk turut memberikan pemikiran membangun sektor transportasi nasional yang berkelanjutan.