Menilik Sejarah Sengketa Natuna dan Ambisi China untuk Menguasai

Liputan6.com, Jakarta - Natuna, salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau kembali mencuri perhatian. Kali ini, Indonesia kembali bersengketa dengan China di Perairan Natuna.

Perseteruan itu dipicu berlayarnya Kapal Coast Guard China di Perairan Natuna pada 19 hingga 24 Desember 2019. Kapal tersebut memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tanpa izin.

China mengklaim Perairan Natuna masih wilayah mereka. Padahal, secara tegas, badan hukum laut internasional di bawah PBB, UNCLOS 1982 menyatakan Natuna merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Pemerintah Indonesia pun berang dan tak terima dengan klaim China. Pemerintahan Indonesia langsung bersikap tegas dengan memanggil Duta Besar China untuk Indonesia hingga menambah pasukan TNI untuk berjaga di Natuna.

Ketegasan sikap Indonesia juga disampaikan Presiden Joko Widodo. Orang nomor satu di Nusantara itu pun mendatangi langsung Natuna.

"Hari ini saya ingin memastikan dan memberitahukan bahwa Kepulauan Natuna adalah teritorial kita yang masuk dalam NKRI," kata Jokowi ketika bertemu dengan nelayan Natuna di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Natuna, Kepri, Rabu, 9 Januari 2020.

Jokowi menegaskan wilayah Natuna sejak lama masuk dalam teritorial Indonesia. Natuna masuk dalam salah satu dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.

"Apalagi yang harus dipertanyakan gak ada, dan namanya kedaulatan tidak ada tawar menawar untuk kedaulatan kita," tegas Jokowi.

Berikut sejarah sengketa Perairan Natuna hingga China ingin kuasai:

 

Dari Kesultanan Riau hingga ke PBB

Lagi, dua kapal maling ikan asal Vietnam disergap KRI Usman Harun saat mencuri ikan di perairan Natuna. (foto: Liputan6.com / ajang nurdin)

Natuna terdiri dari tujuh pulau dengan Ibu Kota di Ranai, Kepulauan Riau. Pada 1597, Kepulauan Natuna sebetulnya masuk dalam wilayah Kerajaan Pattani dan Kerajaan Johor di Malaysia.

Namun pada abad 19, Kesultanan Riau menjadi penguasa pulau yang berada di jalur strategis pelayaran internasional tersebut.

Setelah Indonesia merdeka, delegasi dari Riau ikut menyerahkan kedaulatan pada republik yang berpusat di Jawa. Pada 18 Mei 1956, Indonesia resmi mendaftarkan kepulauan itu sebagai wilayahnya ke PBB.

Sempat Jadi Rebutan MalaysiaBerdasarkan kajian dari akademisi Malaysia, Natuna secara sah seharusnya milik Negeri Jiran.

Namun, untuk menghindari konflik lebih panjang setelah era konfrontasi pada 1962-1966, maka Malaysia tidak menggugat status Natuna.

Lepas dari klaim sejarah tersebut, Indonesia sudah membangun berbagai infrastruktur di kepulauan seluas 3.420 kilometer persegi ini.

Etnis Melayu jadi penduduk mayoritas mencapai 85 persen, disusul Jawa 6,34 persen, lalu China 2,52 persen.

 

Didominasi Warga China

Perahu-perahu nelayan ditambatkan di pantai yang berfungsi sebagai dermaga nelayan. Mereka tak berani melaut karena ombak dan gelombang tinggi. (foto: Liputan6.com/ajang nurdin)

Jurnal The Diplomat pada 2 Oktober 2014 sudah meramalkan konflik terbuka antara China-Indonesia akan muncul cepat atau lambat.

Analis politik Victor Robert Lee mengatakan, Natuna pada awal abad 20 cukup banyak dihuni warga China. Namun, seiring waktu, terutama setelah dikuasai resmi oleh Indonesia, warga Melayu dan Jawa jadi dominan.

Victor mengaku punya bukti, ada permintaan resmi warga keturunan China di Natuna agar RRC menganeksasi pulau itu.

"Setelah konfrontasi Malaysia-Indonesia, disusul sentimen anti-Tionghoa di kawasan itu, jumlah warga keturunan China di Natuna turun dari kisaran 5.000-6.000 menjadi tinggal 1.000 orang," tulisnya.

Muncul selentingan, warga China yang masih bertahan menghubungi Presiden China Deng Xiaoping pada dekade 80-an.

"Ada permintaan kepada Deng agar China mendukung kemerdekaan wilayah Natuna yang dihuni mayoritas Tionghoa, atau paling tidak memasukkan kepulauan itu di wilayah administrasi China," kata Victor.

 

Kekayaan Natuna Jadi Rebutan

Kapal bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk nelayan di Kepulauan Natuna. (Gideon/Liputan6.com)

Salah satu penyebab sengketa China dengan Indonesia karena kekayaan Natuna. Daerah yang memiliki luas sekitar 141.901 Km2 ini disebut memiliki kekayaan alam melimpah.

Cadangan gas alam di kepulauan ini disebut sebagai yang terbesar di Asia Pasifik, bahkan dunia.

Hitungan pemerintah mengacu pada salah satu ladang gas alam yaitu Blok Natuna D-Alpha, di mana menyimpan cadangan gas dengan volume 222 triliun kaki kubik (TCT). Jika diambil, cadangan gas alam itu tidak akan habis untuk 30 tahun mendatang.

Sementara, potensi gas yang recoverable atau yang bisa diperkirakan di Kepulauan Natuna sebesar 46 tcf (triliun cubic feet) setara dengan 8,383 miliar barel minyak.

Total, jika digabung dengan minyak bumi, terdapat sekitar 500 juta barel cadangan energi hanya di blok tersebut. Maka wajar saat sejumlah ahli mengklaim wilayah ini memiliki cadangan energi terbesar di dunia.

Itu baru dari sisi volume, jika diuangkan, kekayaan gas Natuna bernilai mencapai Rp6.000 triliun. Angka ini didapat dari asumsi rata-rata minyak selama periode eksploitasi sebesar USD 75 per barel dan kurs Rp 10.000 per USD.

Nilai kekayaan ini sangat besar jika dibandingkan dengan pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini yang hanya sekitar Rp 1.700 triliun.

 

Reporter : Fellyanda Suci Agiesta

Sumber : Merdeka

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: