Menjawab Masalah Ketahanan Pangan dengan Food Estate

  • Lima Ribu Hektare Sawah Hilang untuk Jalan Tol

    Lima Ribu Hektare Sawah Hilang untuk Jalan Tol

    Tempo
    Lima Ribu Hektare Sawah Hilang untuk Jalan Tol

    TEMPO.CO, Surakarta - Pembangunan jalan tol yang menghubungkan dua kota terbesar di Indonesia, Jakarta dan Surabaya, berdampak menyusutnya lahan pertanian. …

  • Orang Indonesia Rentan Menjadi Miskin

    Orang Indonesia Rentan Menjadi Miskin

    TRIBUNnews.com
    Orang Indonesia Rentan Menjadi Miskin

    TRIBUNNEWS.COM - Sekitar 75 persen dari penduduk Indonesia memenuhi kehidupannya dengan uang kurang dari 4 dollar AS per hari. …

  • Potensi hasil laut senilai Rp 360 triliun raib

    Potensi hasil laut senilai Rp 360 triliun raib

    Merdeka.com
    Potensi hasil laut senilai Rp 360 triliun raib

    MERDEKA.COM. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menilai, sejak Presiden SBY mengeluarkan Instruksi Presiden No.15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan, armada perikanan nasional justru bertumpuk di perairan kepulauan. …

VISTA – Pemerintah mencoba menjawab masalah ketahanan pangan dan impor makanan dengan megaproyek Food Estate. Dalam konsep yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian, Food Estate yang dimaksud adalah kegiatan usaha budi daya tanaman skala luas. Pengelolaannya dilakukan dengan konsep industri yang berbasis ilmu pengetahuan, modal, serta organisasi dan manajemen modern.

Harapannya, Indonesia akan mengalami kemandirian pangan, mengingat terlalu banyaknya devisa keluar untuk belanja pangan akibat tidak seimbangnya pasokan dibanding kebutuhan yang tinggi.

Untuk kepentingan tersebut, Kementerian Kehutanan menyediakan 800 ribu hektare lahan yang tersebar di Merauke, Maluku, Kalimantan. Jumlah itu belum termasuk kewajiban pemilik izin hak pengusahaan hutan dan hutan tanaman industri yang memberikan 5 persen dari luas arealnya untuk pertanian tanaman pangan.

Rencananya, di lahan-lahan tersebut, pemerintah akan mengembangkan komoditas padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, sorgum, buah-buahan, sayur-sayuran, sagu, kelapa sawit, tebu serta ternak sapi atau ayam.

Mengingat besarnya skala proyek ini, tentu bukan hanya Kementerian Pertanian yang terlibat. Kementerian Kehutanan bertugas menyiapkan lahan, Kementerian BUMN itu bertugas menyiapkan BUMN yang cocok mengelolanya, Kementerian Pekerjaan Umum membenahi infrastruktur seperti cetak sawah baru, waduk, dan irigasi. Sedangkan Kementerian Pertanian, selain mengkoordinisasi, juga bertanggung jawab terhadap teknologi pertaniannya.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Achmad Suryana pun yakin, target swasembada pangan khususnya surplus 10 juta ton beras tercapai melalui proyek tersebut. Dengan kelebihan produksi itu, tentu Indonesia diharapkan tidak perlu impor beras lagi.

Namun bagi Tejo Wahyu Jatmiko, Koordinator Nasional Aliansi untuk Desa Sejahtera – LSM di bidang pangan, tidak ada hubungannya antara rencana membangun food estate sebagai jawaban ketahanan pangan. Contoh kecil yang dia sebut, tidak adanya kewajiban investor dalam proyek ini untuk menyisihkan hasil tanamnya bagi kebutuhan dalam negeri. Sehingga tak tertutup kemungkinan hasil makanan yang diproduksi dalam pertanian dan peternakan skala besar ini malah dijual lagi ke luar negeri.

Ini tertuang jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman. Regulasi tidak mengatur investor harus memasarkan hasil produksinya di dalam negeri, kecuali terjadi bencana alam luar biasa yang menyebabkan kodisi pangan di Indonesia kekurangan (terancam).

"Investor cenderung mengambil keuntungan. Kalau di luar negeri harga komoditas sedang tinggi, investor tentu akan mengekspor,” katanya. Sementara kalaupun penjualan bahan pangan dilakukan di dalam negeri, harganya juga tak akan murah.

Tejo menegaskan, pemerintah harus menyadari bahwa investor selalu mencari keuntungan. “Padahal urusan pangan ini kan masalah hidup mati, jangan dilimpahkan ke swasta. Kalau swasta mau dilibatkan harus disertai aturan yang mengikat kewajibannya,” tegasnya.

Selain itu, proyek pertanian yang seharusnya menguatkan petani ini malah tidak memberi jaminan tersebut. Dalam konsep food estate yang dikeluarkan Litbang Kementerian Pertanian itu, petani akan sulit menguasai lahan produksi. Alasannya adalah modal mereka yang lemah. Karena proyek ini berskala besar, maka pemerintah membutuhkan pemilik alat produksi, yaitu lahan hutan salah satunya, baik dari swasta maupun perusahaan plat merah. Sementara petani, pekebun, dan peternak kecil tentu tak bisa melawan kekuatan modal dan besarnya lahan perusahaan-perusahaan pemegang HPH, misalnya.

Menurut Tejo, jika pemerintah benar-benar berniat membangun kedaulatan pangan ataupun kemandirian pangan dengan cara swasembada, food estate tidak bisa menjadi pilihan pertama. Yang utama harus dilakukan adalah membangun pertanian dan ketahanan pangan dengan memberdayakan petani, nelayan, pekebun, dan peternak kecil. “Sebab jumlah (mereka) sangat luar biasa,” katanya.

Jika pemilik modal – seperti dalam konsep food estate - yang menjadi pilihan, maka mereka harus dikunci dengan peraturan yang mendukung kedaulatan pangan.

Bagi pemerintah sendiri, sebenarnya kebijakan ini masih belum jelas benar, terutama dari segi ketersediaan lahan yang menjadi tugas Kementerian Kehutanan. Meski begitu, menurut Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan, program ini akan jalan terus.

Dalam hitungan Rusman, dengan lahan 100 ribu hektare lahan yang bermasalah di Kalimantan Timur, itu seyogianya cukup signifikan untuk peningkatan produksi beras. Luas lahan itu jika dikalikan dengan tingkat produktivitas tanaman padi 4 ton per hektare, maka bisa menghasilkan 400 ribu ton gabah kering giling (GKG) atau setara beras 224 ribu ton.

Namun Tejo tetap bersiteguh bahwa yang menggarap harus petani, dan bukan perusahaan pangan, sehingga bisa memberikan dampak peningkatan kesejahteraan. Kalaupun ada investasi, dia menyarankan sifatnya investasi sarana publik. “Misalkan investasi untuk membangun sistem irigasi menjadi lebih baik,” tandasnya.

Dengan alasan-alasan yang disampaikan, dia menyarankan pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan food estate yang dinilai hanya menguntungkan pemilik modal. Bahkan food estate juga berpotensi mendatangkan konflik terbuka, karena akan terjadi benturan soal kepemilikan tanah.

Pemerintah, katanya, selalu mengklaim sebelum ada sertifikat, maka tanah itu disebut lahan negara, sementara masyarakat mengenal apa yang disebut lahan adat. Di Merauke, proyek pertama rencana food estate, sudah terjadi konflik seperti benturan dengan lahan adat.

“Lapangan terbang di Sorong meski sudah dioperasikan, masih ada klaim atas kepemilikan tanah karena memang tidak diselesaikan secara baik oleh pemerintah. Maka food estate meninggalkan pekerjaan rumah penyelesaian tumpang tindih lahan,” jelasnya.

Opsi terbaik mengatasi masalah ketahanan pangan, menurutnya, pemerintah harus mengubah pola pikir dan kebijakan. “Jangan jadikan pangan nomor lima. Pangan adalah hal mendasar, sama pentingnya dengan kesehatan dan pendidikan. Investasi publik juga harus diperhatikan,” ungkapnya.

Salah satu indikator yang ditunjuk Tejo adalah anggaran pertanian yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013. Di situ, nilainya hanya Rp 19 triliun, kalah jauh dengan anggaran Kementerian Agama yang mencapai Rp 37 triliun. “Bagaimana pertanian mau maju dengan keberpihakan seperti itu?” tegasnya.(Marmi Panti Hidayah/Ariman)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...