Menkes: Kita akan Review Biaya Pendidikan Dokter, Sebaiknya Berapa?

Merdeka.com - Merdeka.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah akan mereview biaya pendidikan dokter di Indonesia. Ini disampaikannya dalam Video Conference Transformasi Kesehatan Fasyankes.

"Biaya pendidikan dokter akan kita lihat. Kita akan review sebaiknya itu berapa?" katanya, Jumat (27/5).

Setelah mereview, Budi mengaku akan meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memperbanyak beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)untuk dokter. Terutama untuk daerah-daerah dengan jumlah dokter yang sangat sedikit.

"Kalau bisa bukan hanya (beasiswa LPDP) dokter (umum) tapi dokter spesialis juga kita biayai," ucapnya.

Wajib Praktik di Daerah

Menurut Budi, peserta yang akan mendapatkan beasiswa LPDP dokter harus memenuhi syarat. Di antaranya harus bersedia praktik pada daerah yang belum memiliki dokter umum atau spesialis.

"Daerah-daerah yang memang kurang dokternya maupun dokter spesialisnya, kita akan berikan kebijakan-kebijakan afirmasi yang mempermudah."

"Semua lulusan SMA terbaik kalau mau jadi dokter di UI (Universitas Indonesia), di UGM (Universitas Gadjah Mada), kita terbuka. Nanti saya bicara dengan Menteri Pendidikan," ujarnya.

UU Mau Direvisi

Biaya pendidikan dokter di Indonesia menjadi sorotan belakangan ini setelah Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) mendorong revisi Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. PDSI berharap, revisi UU bisa menekan biaya sekolah kedokteran di Tanah Air. Sehingga tak lagi menyulitkan masyarakat Indonesia untuk menjangkau pendidikan dokter.

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) rupanya juga sudah menyoroti persoalan tersebut. Bahkan, IDI sudah mengirimkan surat kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim.

PB IDI menyampaikan bahwa biaya pendidikan kedokteran di Indonesia semakin tak terkendali, mahal, dan tidak terjangkau. PB IDI juga menanyakan apakah biaya pendidikan yang berlaku di Fakultas Kedokteran Indonesia sudah mendapat persetujuan Mendikbud Ristek sesuai aturan perundang-undangan.

"Ini (surat PB IDI) sama sekali tidak direspons oleh Mendikbud," kata Ketua Terpilih PB IDI, Slamet Budiarto kepada merdeka.com, Rabu (18/5).

Menurut lulusan Magister Fakultas Hukum Universitas Soegijapranata, Semarang ini, surat tersebut ditembuskan kepada Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Surat ini dilayangkan PB IDI pada 10 Februari 2022. Saat itu, PB IDI masih dipimpin Daeng M Faqih. [rnd]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel