Menkes Minta KPK Kawal Pengadaan Vaksin Mandiri

Lis Yuliawati, Edwin Firdaus
·Bacaan 2 menit

VIVA – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin kembali menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, 11 Februari 2021. Budi mengaku datang untuk meminta pendampingan secara serius mengenai pengadaan dan pemberian vaksin COVID-19.

Budi mengatakan, hal ini dilakukan agar pejabat yang mendapatkan tanggung jawab pengadaan vaksin COVID-19 tidak bermasalah hukum ke depannya.

"Oleh karena itu kita membuka dialog secara dini dengan teman-teman di KPK untuk bisa mendapatkan pendampingan, karena saya bicara dengan Pak Ketua fungsinya KPK juga mencegah jangan sampai teman-teman di Kementerian lembaga yang memang mendapatkan tanggung jawab besar ini jalan ke depannya jangan salah," kata Budi di kantor KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Februari 2021.

Bukan hanya itu, Budi juga membahas program vaksinasi gotong royong atau vaksinasi mandiri pada pertemuan di KPK.

"Selain mengenai vaksinasi dan jumlah vaksinasi juga mereknya (vaksin) apa saja statusnya sampai mana kita juga membicarakan juga program vaksinasi gotong royong atau vaksinasi mandiri," kata Budi.

Hal senada disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri. Dia mengungkapkan siap memberikan pendampingan kepada Menkes terkait pengadaan vaksin gotong royong atau vaksin mandiri sesuai Perpres Nomor 99 Tahun 2020.

"Hari ini kami tadi rapat dengan Menteri Kesehatan kita bahas tentang vaksin gotong royong atau vaksin Mandiri, dimana dalam penentuan Perpres 99 Tahun 2020 dijelaskan bahwa vaksin itu ada dua, yaitu satu vaksin pemerintah, dua vaksin mandiri," kata Firli.

Firli menjelaskan mekanisme Perpres tersebut, terutama soal sumber anggaran, pengadaan sampai dengan distribusinya.

"Sesuai dengan amanat perpres, maka vaksin mandiri ini dilaksanakan oleh BUMN, tentu kita akan bahas bagaimana pelaksanaan vaksin dan vaksinasi itu sendiri darimana sumbernya, pengadaannya, pengaturannya, sampai dengan distribusi sehingga kita lakukan pengawalan, memastikan bahwa setiap rupiah digunakan untuk kepentingan rakyat," kata Firli.

Dalam paparannya, Budi menyebutkan progres vaksinasi nasional telah tembus 1 juta tenaga kerja kesehatan yang telah divaksinasi. Menurut dia, sudah 85 persen yang sudah dilayani dari target, dan ditargetkan rampung akhir Februari.

Program vaksinasi mempunyai target, yaitu memberikan vaksin ke 181,5 juta rakyat Indonesia yang usianya di atas 18 tahun.