Menkeu: Asosiasi Penilai ASEAN perlu berkontribusi pada kesejahteraan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Asosiasi Penilai ASEAN (ASEAN Valuers Association/AVA) sebagai manifestasi peran profesi penilai negara anggota ASEAN yang memegang nilai sejalan dengan ASEAN, perlu berkontribusi bagi kesejahteraan dan perdamaian dunia.

"Sinergi dan kebersamaan merupakan nilai yang dapat mendukung kerja sama yang saling menguntungkan. Dukungan dengan dasar saling menghargai, riset, kolaborasi, pendidikan, serta penguatan institusi untuk mendukung profesi penilai sebagai penggerak ekonomi negara harus menjadi bagian penting dalam kerja sama yang terjalin,” kata Sri Mulyani dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Kementerian Keuangan selaku pembina profesi penilai terus berupaya untuk mengakselerasi profesionalisme penilai agar menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan memegang presidensi ASEAN Valuers Association (AVA) Tahun 2021 - 2022 dan menyelenggarakan The 24th AVA Congress tahun 2022 sebagai forum untuk membangun sinergi dan komunikasi profesi penilai di kawasan ASEAN.

Menkeu menyampaikan harapannya agar praktik penilaian dapat berjalan lebih baik dan kredibel untuk mendukung pemulihan ekonomi dan mewujudkan masa depan yang berkelanjutan.

Sri Mulyani berpesan agar kongres AVA dapat membantu penilai menjadi lebih profesional melalui sinergi dan komunikasi yang positif sehingga anggota AVA dapat pulih lebih cepat.

Selanjutnya, penerapan environmental, social, and governance (ESG) dalam proses penilaian merupakan update penting pada praktik penilai profesional.

Para konsumen mengharapkan governance yang lebih baik serta keputusan yang secara sosial bertanggung jawab dan berkelanjutan dari perusahaan serta negara.

"Para penilai harus mempertimbangkan perspektif ESG, mengadopsinya, serta membantu bisnis dan pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan yang tepat berdasarkan evaluasi risiko yang memadai," katanya.

Melalui kongres ini, Menkeu berharap para anggota AVA dapat membangun proses yang transparan dan good corporate governance ketika terlibat dalam suatu proyek karena peran penilai akan sangat penting dalam mengevaluasi dan memitigasi risiko.

"Apabila governance tidak baik dan evaluasi risiko tidak tepat, maka dapat menimbulkan krisis keuangan," katanya.


Baca juga: Kemenkeu sebut perlu pembentukan UU Penilai
Baca juga: Universitas Lambung Mangkurat paparkan BLU ke tim penilai Kemenkeu
Baca juga: Menteri LHK sebut UU Cipta Kerja alihkan beban Komisi Penilai Amdal