Menkeu ingin Indonesia segera jadi anggota penuh FATF di 2023

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani ingin Indonesia bisa segera menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF) atau Satuan Tugas Aksi Keuangan pada tahun 2023.

Saat ini Indonesia telah masuk dalam tahap penilaian atau Mutual Evaluation Review (MER) sejak 18 Juli 2022 hingga 4 Agustus 2022 sebagai syarat agar Indonesia bisa menjadi anggota penuh FATF. Penilaian tersebut akan diumumkan hasilnya pada Februari 2023.

"Dengan menjadi anggota penuh, Indonesia bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi FATF dan dunia," ucap Sri Mulyani dalam Konferensi Integrity and Compliance Task Force B20 yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan pada tahun 2018, Indonesia telah melalui MER yang dilakukan oleh Asia/Pacific Group (APG) dimana Indonesia dinilai sangat memadai terhadap standar internasional Anti-Money Laundering (AML) dan Counter Terrorism Financing (CTF).

Baca juga: Banggar DPR dan pemerintah sepakati RUU APBN 2023 ke paripurna

Pemerintah Indonesia juga telah menerima tanggapan dari APG mengenai program kepatuhan pajak sukarela Indonesia baru-baru ini, dimana APG menyimpulkan bahwa program kepatuhan sukarela Indonesia tersebut tidak mencapai persyaratan kebijakan Counter-Terrorism Committee (CTC) APG.

Meski demikian, prinsip dasar FATF tetap dipatuhi oleh Indonesia untuk menunjukkan komitmen yang terus kuat dan konsisten dalam menegakkan standar FATF.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, kata Sri Mulyani, juga telah memperbaharui perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Agung, termasuk kepabeanan, untuk memperkuat koordinasi kasus anti pencucian uang dan pendanaan kontra terorisme.

"Penjahat sekarang menggunakan banyak tempat untuk mencuci uang sehingga dikenal sebagai kejahatan terorganisir atau kejahatan sindikasi," ucap dia.

Baca juga: Menkeu: Belanja subsidi capai Rp139,8 triliun per Agustus 2022

Menurut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut, beberapa prioritas strategis FATF sangat sejalan dengan prioritas Indonesia, seperti meningkatkan transparansi pemilik manfaat (beneficial ownership transparency), meningkatkan efektivitas pemulihan aset kriminal, dan memanfaatkan transformasi digital.

Adapun transformasi digital juga merupakan salah satu agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia. Selain itu, 11 yurisdiksi di Asia juga telah mengesahkan Deklarasi Bali atau Deklarasi Asia Initiative pada Juli 2022 guna meningkatkan penggunaan transparansi pajak untuk mobilisasi sumber daya domestik yang berkelanjutan di kawasan.

Asia Initiative akan membantu mengatasi penghindaran dan penghindaran pajak, korupsi, dan aliran keuangan gelap, yang pada akhirnya meningkatkan mobilisasi sumber daya domestik untuk menghasilkan pendapatan yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan negara.