Menkeu Ingin Perbaikan Sistem Perjalanan Dinas

  • Sebagian Besar Uang Suami Dikelola Istri, Tapi Manajemen Keuangan Paya …

    Sebagian Besar Uang Suami Dikelola Istri, Tapi Manajemen Keuangan Paya …

    TRIBUNnews.com
    Sebagian Besar Uang Suami Dikelola Istri, Tapi Manajemen Keuangan Paya …

    TRIBUNNEWS.COM - Sebagian besar uang gaji suami dikelola istri. Sialnya, mayoritas wanita tak punya pengetahuan pengelolaan keuangan yang bagus. …

  • Ekonom: Pemerintah Baru Perlu Naikkan Harga BBM

    Ekonom: Pemerintah Baru Perlu Naikkan Harga BBM

    Antara
    Ekonom: Pemerintah Baru Perlu Naikkan Harga BBM

    Yogyakarta (Antara)- Pemerintahan baru mendatang perlu menaikkan kembali harga bahan bakar minyak bersubsidi secara bertahap untuk mengurangi pembengkaan subsidi bahan bakar itu, kata ekonom Universitas Gadjah Mada Tony Prasetyantono. "Subsidi sulit dihilangkan sama sekali. Yang bisa dilakukan adalah secara bertahap dikurangi," kata Tony di Yogyakarta, Selasa. Ia merekomendasikan kenaikan harga subsidi bahan bakar minyak (BBM) dilakukan dengan menaikkan harga dengan kisaran Rp1.000-Rp1.500 …

  • Produksi Emas Tambang Martabe Melampaui Target

    Produksi Emas Tambang Martabe Melampaui Target

    TRIBUNnews.com
    Produksi Emas Tambang Martabe Melampaui Target

    TRIBUNNEWS.COM - Kegiatan penambangan dan pabrik pemrosesan berjalan baik sesuai rencana dan biaya bisa terus ditekan. …

TEMPO.CO , Jakarta:Menteri Keuangan Agus Martowardojo membenarkan rentannya penyelewengan biaya perjalanan dinas. Dalam hasil audit laporan keuangan negara semester I tahun 2012, Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan penyelewengan perjalanan dinas di Kementerian dan Lembaga, di pusat maupun daerah, mencapai Rp 77 miliar.

"Saya rasa kita sudah pernah bahas, hasil temuan BPK, bukan hanya perjalanan dinas, tetapi juga biaya lain perlu dibicarakan," kata Agus di pelataran parkir Istana Negara, Selasa, 2 Oktober 2012.

Untuk menghindari penyelewengan, setiap kementerian dan lembaga diminta membuat rencana aksi perbaikan sistem. Perbaikan sistem diharapkan bisa memperbaiki kemungkinan penyelewengan biaya perjalanan dinas tersebut.

"Nanti akhir Oktober akan ada pertemuan dengan kementerian lembaga utama, menanyakan kemajuan, sebelum akhir tahun 2012," kata Agus.

Perbaikan akan mencakup semua sistem yang memungkinkan adanya celah-celah, internal kontrol dan audit, dan BPK bisa menemukan adanya kemungkinan penyelewengan. "Bisa diminta pertanggungjawabannya. Ada pengawasan, koreksi," mantan Direktur Utama Mandiri ini melanjutkan.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mengumumkan 13.105 kasus penyimpangan dalam penyelenggaraan instansi pemerintah pusat dan daerah pada semester pertama tahun ini. Akibatnya, negara berpotensi merugi hingga Rp 12,48 triliun. (Baca: Pemborosan Bikin Negara Rugi Rp 12,48 Triliun)

ARYANI KRISTANTI

Berita Terpopuler

Ini Utang-utang BUMI  

Bumi Resources Paparkan Dugaan Penyimpangan Dana 

Hatta Upaya Jembatan Selat Sunda Tak Bebani APBN

Berau: Tak Ada Penyidikan Independen dari Bumi Plc 

Produksi Tambang Emas Martabe Berhenti Sementara

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...