Menkeu Ingin Perbaikan Sistem Perjalanan Dinas

  • Warning! Bank Mandiri Akuisisi BTN, Kredit Pemilikan Rumah Terancam Pu …

    Warning! Bank Mandiri Akuisisi BTN, Kredit Pemilikan Rumah Terancam Pu …

    TRIBUNnews.com
    Warning! Bank Mandiri Akuisisi BTN, Kredit Pemilikan Rumah Terancam Pu …

    TRIBUNNEWS.COM - Serikat karyawan Bank BTN mengingatkan, Bank Mandiri miskin pengalaman dalam hal penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR). …

  • Utang Luar Negeri Membengkak, Apa Penyebabnya ?

    Utang Luar Negeri Membengkak, Apa Penyebabnya ?

    Tempo
    Utang Luar Negeri Membengkak, Apa Penyebabnya ?

    TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia menyatakan utang luar negeri Indonesia pada Februari 2014 mencapai US$ 272,1 miliar atau sekitar Rp 3.106,9 triliun. Nilai utang luar negeri Indonesia membengkak 7,4 persen dibanding Februari 2013 dan lebih besar ketimbang pertumbuhan pada Januari 2014 yang mencapai 7,2 persen. (Baca: Utang Luar Negeri RI Tembus Rp 3.106,9 Triliun). …

  • Akuisisi BTN Ancam Keberlangsungan KPR Bersubsidi

    Akuisisi BTN Ancam Keberlangsungan KPR Bersubsidi

    Antara
    Akuisisi BTN Ancam Keberlangsungan KPR Bersubsidi

    Jakarta (Antara) - Ketua Serikat Pekerja Bank BTN Satya Wijayantara mengkhawatirkan rencana akuisisi BTN akan mengancam keberlangsungan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi. "Selama ini bank yang peduli menyalurkan KPR melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) hanya BTN, sedangkan bank lain lebih suka menyalurkan KPR komersial," kata Satya usai orasi penolakan akuisisi BTN di Jakarta, Minggu. ... …

TEMPO.CO , Jakarta:Menteri Keuangan Agus Martowardojo membenarkan rentannya penyelewengan biaya perjalanan dinas. Dalam hasil audit laporan keuangan negara semester I tahun 2012, Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan penyelewengan perjalanan dinas di Kementerian dan Lembaga, di pusat maupun daerah, mencapai Rp 77 miliar.

"Saya rasa kita sudah pernah bahas, hasil temuan BPK, bukan hanya perjalanan dinas, tetapi juga biaya lain perlu dibicarakan," kata Agus di pelataran parkir Istana Negara, Selasa, 2 Oktober 2012.

Untuk menghindari penyelewengan, setiap kementerian dan lembaga diminta membuat rencana aksi perbaikan sistem. Perbaikan sistem diharapkan bisa memperbaiki kemungkinan penyelewengan biaya perjalanan dinas tersebut.

"Nanti akhir Oktober akan ada pertemuan dengan kementerian lembaga utama, menanyakan kemajuan, sebelum akhir tahun 2012," kata Agus.

Perbaikan akan mencakup semua sistem yang memungkinkan adanya celah-celah, internal kontrol dan audit, dan BPK bisa menemukan adanya kemungkinan penyelewengan. "Bisa diminta pertanggungjawabannya. Ada pengawasan, koreksi," mantan Direktur Utama Mandiri ini melanjutkan.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mengumumkan 13.105 kasus penyimpangan dalam penyelenggaraan instansi pemerintah pusat dan daerah pada semester pertama tahun ini. Akibatnya, negara berpotensi merugi hingga Rp 12,48 triliun. (Baca: Pemborosan Bikin Negara Rugi Rp 12,48 Triliun)

ARYANI KRISTANTI

Berita Terpopuler

Ini Utang-utang BUMI  

Bumi Resources Paparkan Dugaan Penyimpangan Dana 

Hatta Upaya Jembatan Selat Sunda Tak Bebani APBN

Berau: Tak Ada Penyidikan Independen dari Bumi Plc 

Produksi Tambang Emas Martabe Berhenti Sementara

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...