Menkeu: Pemulihan perekonomian perlu disertai reformasi struktural

·Bacaan 1 menit

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan akan melaksanakan reformasi struktural dengan memperbaiki fondasi perekonomian, baik dari sisi daya saing maupun inovasi, seiring dengan upaya pemulihan ekonomi dari dampak COVID-19.

“Dengan demikian kita tidak hanya sekadar pulih, tapi juga pulih lebih kuat dan baik,” kata Sri Mulyani dalam Pembukaan Kongres ISEI XXI secara daring di Jakarta, Selasa.

Saat ini, pemerintah berfokus memulihkan ekonomi dengan mendorong realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mengakselerasi permintaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19.

“Kita terus lakukan berbagai belanja yang bisa meningkatkan permintaan termasuk belanja modal agar investasi bisa muncul,” imbuh Menkeu.

Baca juga: Menkeu: Pemerintah-DPR sepakat naikkan batas bawah pertumbuhan ekonomi

Ia mengatakan pemerintah terus menyesuaikan anggaran dana PEN dengan kondisi COVID-19. Pada awal tahun, anggaran PEN dipatok di bawah Rp400 triliun yang meningkat menjadi Rp744,7 triliun karena penyebaran COVID-19 varian delta.

“Bidang kesehatan mengalami tambahan anggaran hingga Rp214 triliun meskipun hingga Agustus realisasinya baru 35,9 persen,” kata Sri Mulyani.

Di samping itu, dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4, pemerintah juga menambah dana bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat, menyalurkan subsidi listrik bagi pelanggan 450 dan 900 va, dan mensubsidi ubah pekerja yang terdampak.

Baca juga: Presiden Jokowi: Sinyal pemulihan ekonomi global sudah sangat terasa

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) juga dibantu baik melalui penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat), penjaminan kredit modal kerja, dan penempatan dana untuk UMKM di perbankan. Di samping itu, pemerintah juga menggunakan APBN untuk memberikan insentif pajak bagi perusahaan terdampak COVID-19.

Menkeu mengatakan, saat ini realisasi program PEN telah mencapai 43 persen dari yang dianggarkan atau sebesar Rp326 triliun.

Ke depan, untuk mengembalikan defisit APBN ke bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2023, pemerintah akan mengonsolidasikan fiskal secara bertahap dan berhati-hati.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel