Menkeu: Realisasi anggaran DAU/DBH hanya 11,9 persen hingga semester I

·Bacaan 2 menit

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan penggunaan earmarking 8 persen anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp35,1 triliun baru terealisasi Rp4,2 triliun atau 11,9 persen hingga semester I 2021.

“Kita lihat delapan persen DBH/DAU ini memang mengalami kendala cukup serius. Kita bersama Kementerian Dalam Negeri mencoba mendampingi pemerintah daerah,"kata Menkeu Sri Mulyanidalam Raker bersama Banggar DPR RI di Jakarta, Senin.

Sri Mulyani menjelaskan realisasi earmarking DAU/DBH untuk COVID-19 yang masih rendah ini disebabkan oleh adanya kendala proses perubahan Perkada Penjabaran APBD dan permasalahan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ia menegaskan pemerintah akan terus melakukan koordinasi dengan daerah dalam rangka mempercepat eksekusi seperti melalui bimtek, sosialisasi, surat, rakor, dan sebagainya.

Sri Mulyani merinci realisasi itu meliputi anggaran penanganan COVID-19 secara umum oleh pemda seperti pengadaan obat suplemen vitamin, APD, dan makanan tambahan dengan alokasi Rp10,7 triliun terealisasi Rp1,7 triliun atau 15,5 persen.

Baca juga: Menkeu sebut pemda belum siap terima DAU bersifat dinamis

Untuk anggaran dukungan operasional vaksinasi yakni pelaksanaan oleh petugas kesehatan, pengamanan lokasi dan sebagainya dengan pagu Rp6,5 triliun terealisasi Rp0,4 triliun atau 5,8 persen.

Sri Mulyani menuturkan pemerintah mulai melibatkan TNI/Polri untuk mempercepat realisasi pendanaan dari earmarking DAU pada semester II-2021.

Selanjutnya untuk anggaran dukungan PPKM Kelurahan yakni bagi pos komando PPKM Kelurahan sesuai kebutuhan dengan alokasi Rp1,1 triliun terealisasi Rp0,1 triliun atau 8 persen.

Untuk insentif tenaga kesehatan daerah yang dibayarkan oleh daerah dengan verifikasi oleh Yankes daerah dengan alokasi Rp8,1 triliun baru terealisasi Rp0,9 triliun atau 11,1 persen.

Terakhir, untuk kesehatan lain yaitu dukungan sarana dan prasarana darurat, alat kesehatan, belanja bansos selain BLT, pengawasan penerapan prokes, dan lain-lain dengan alokasi Rp8,7 triliun terealisasi Rp1,2 triliun atau 13,4 persen.

Baca juga: Sri Mulyani: Realisasi anggaran Kemenkeu Rp24,79 triliun per Juni 2021

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel