Menkeu Sri Mulyani Ungkap Wujud Jihad dalam Perekonomian

Dusep Malik, Arrijal Rachman
·Bacaan 1 menit

VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku menaruh harapan besar kepada pesantren maupun para santrinya di seluruh Indonesia untuk menggerakkan ekonomi dan keuangan syariah.

Baca Juga: Stimulus Fiskal AS Negatif, Rupiah Tertekan Penguatan Dolar

Dia menilai, hal itu dikarenakan pesantren dan santri memiliki peran strategis sebagai pusat penggerak motor perekonomian rakyat. Apalagi seperti di tengah kondisi pandemi COVID-19.

Hal itu dia sampaikan saat memberikan sambutan di acara bertajuk Akselerasi Ekonomi Kerakyatan berbasis Pesantren dan Komunitas dalam rangka Hari Santri Nasional 2020, Kamis, 22 Oktober 2020.

"Terus berkreasi di dalam cobaan COVID-19. Ini merupakan salah satu wujud jihad di dalam memberdayakan dan meningkatkan kapasitas perekonomian masyarakat," katanya.

Menurut Sri, pemerintah juga telah memberikan berbagai dukungan terhadap pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya untuk menggerakkan perekonomian di tengah pandemi.

Misalnya, melalui Program Pemulihan Ekonomi Pesantren dengan memberikan alokasi anggaran hingga Rp2,6 triliun. Tujuannya untuk menyiapkan pesantren bisa beradaptasi terhadap kebiasaan baru.

Selain itu, dia melanjutkan, pemerintah juga memberikan insentif untuk guru, ustaz dan pengasuh pondok pesantren melalui bantuan sosial dan bantuan pembangunan atau perbaikan sarana prasarana.

"Di 100 pesantren yang tersebar di 10 provinsi bantuan dari berbagai anggaran kementerian atau lembaga ini mencapai lebih dari Rp991 miliar. Pemerintah juga membantu akses pembiayaan untuk para santri," tuturnya.

Oleh sebab itu, Sri berharap dengan berbagai bantuan dan dukungan itu tercipta kolaborasi erat antara pesantren, santri dan seluruh masyarakat dalam menggerakkan kembali perekonomian Indonesia ke depan.

"Saya menaruh harapan besar kepada para santri dan pesantren di seluruh Indonesia untuk mampu menjalankan peran penting sebagai sentra atau penggerak bagi kegiatan ekonomi kerakyatan," ujarnya.