Menkeu Terbitkan Peraturan Cara Pembayaran PNBP Akuntan

  • Tak becus garap geotermal, Dahlan pecat bos PLN dan Pertamina?

    Tak becus garap geotermal, Dahlan pecat bos PLN dan Pertamina?

    Merdeka.com
    Tak becus garap geotermal, Dahlan pecat bos PLN dan Pertamina?

    MERDEKA.COM. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menyiapkan sanksi untuk Direktur Utama PLN Nur Pramudji dan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dalam masalah pemanfaatan panas bumi menjadi sumber energi listrik. Menurut Dahlan, energi panas bumi atau geotermal selama ini tidak dimanfaatkan karena ada ketidakcocokan harga antara PLN dan Pertamina. …

  • Pemuda Ini Dapatkan Milliaran Rupiah Dengan Membuat Jutaan Orang Terta …

    Pemuda Ini Dapatkan Milliaran Rupiah Dengan Membuat Jutaan Orang Terta …

    Studentpreneur
    Pemuda Ini Dapatkan Milliaran Rupiah Dengan Membuat Jutaan Orang Terta …

    Bayangkan betapa bahagianya kalau Anda berhasil membuat puluhan juta orang tertawa, namun juga mendapatkan uang sampai puluhan milliar rupiah? Ray Chan, anak muda dari Hong Kong berhasil mewujudkannya dengan menciptakan situs komedi populer 9GAG. Tanyalah pada anak muda yang berusia di bawah 30 tahun, kebanyakan dari mereka adalah pengunjung setia 9GAG. Bahkan, saking populernya di Indonesia, sampai ada situs-situs lokal yang berusaha menjadi 9GAG-nya Indonesia. Saat ini, 9GAG dikunjungi oleh …

  • Industri Kertas Indonesia Kalah dari Singapura  

    Industri Kertas Indonesia Kalah dari Singapura  

    Tempo
    Industri Kertas Indonesia Kalah dari Singapura  

    TEMPO.CO, Jakarta - Meskipun memiliki pasokan bahan baku kertas yang besar, Indonesia masih kalah dari Singapura dalam hal ekspor produk cetakan. Ketua Umum Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI) Jimmy Junianto mengatakan saat ini nilai ekspor barang cetakan Indonesia baru mencapai US$ 226 juta, hanya seperenam dari nilai ekspor produk cetakan Singapura yang sebesar US$ 1,5 miliar. …

Jakarta (Antara) - Menteri Keuangan menerbitkan peraturan tentang tata cara pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari auditor atau akuntan dalam rangka memberikan landasan hukum dalam kegiatan tersebut.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Yudi Pramadi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, menyebutkan PNBP dari auditor itu, meliputi akuntan publik, kantor akuntan publik (KAP), cabang KAP, KAP Asing (KAPA), dan organisasi audit asing (OAA).


Sementara PNBP yang dimaksud, meliputi biaya perizinan, biaya persetujuan, dan denda administratif.

Peraturan dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90/PMK.01/2013 tanggal 17 Juni 2013. PMK itu menjelaskan bahwa untuk memperoleh perizinan dan atau persetujuan bagi akuntan publik, KAP, Cabang KAP, KAPA, atau OAA dikenakan biaya yang merupakan PNBP.

Jenis dan tarif atas jenis PNBP mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Keuangan.

Biaya perizinan tersebut terdiri atas biaya izin akuntan publik, perpanjangan izin akuntan publik, izin usaha KAP, dan pendirian cabang KAP.

Biaya persetujuan terdiri atas biaya persetujuan pendaftaran KAPA atau OAA dan biaya persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAA bersama-sama dengan nama KAP.

Biaya-biaya itu dibayarkan melalui bank persepsi atau pos persepsi menggunakan surat setoran bukan pajak (SSBP). Segala biaya itu dibayarkan oleh wajib bayar sebelum mengajukan permohonan izin dan atau persetujuan.

Selain mengenai biaya, PMK itu juga mengatur mengenai denda administratif yang juga termasuk PNBP. Denda administratif merupakan salah satu sanksi administratif yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan administratif atas keterlambatan perpanjangan izin akuntan publik, penyampaian laporan kegiatan usaha KAP, penyampaian laporan keuangan KAP, dan penyampaian laporan pendidikan profesional berkelanjutan akuntan publik.

Atas keterlambatan itu, Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) atas nama Menteri Keuangan menetapkan sanksi administratif berupa denda administratif yang harus dibayarkan paling lambat satu bulan, terhitung sejak tanggal sanksi administratif ditetapkan.


Dalam hal penetapan sanksi administratif itu diterbitkan surat tagihan pertama atas PNBP yang terutang. Jika dalam jangka waktu satu bulan belum atau tidak dilunasi kemudian diterbitkan surat tagihan kedua, dan jika dalam jangka waktu satu bulan sejak terbit surat tagihan kedua belum atau tidak dilunasi maka terbit surat tagihan ketiga.

Jika sampai surat tagihan ketiga belum atau tidak dilunasi, Kepala PPAJP atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penyerahan tagihan atas PNBP yang terutang kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses lebih lanjut penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan.(tp)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...