Menkeu Terbitkan Peraturan Cara Pembayaran PNBP Akuntan

  • Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    Tempo
    Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menyayangkan penolakan Istana atas akuisisi Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Bank Mandiri. "Sayang sekali sebenarnya. Momentum yang sangat baik tidak bisa kita manfaatkan," kata Dahlan kepada wartawan melalui pesan pendek pada Rabu, 23 April 2014. …

  • Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    Merdeka.com
    Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    MERDEKA.COM. Kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Sekretaris Kabinet (Setkab) Dipo Alam meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan menunda rencana privatisasi PT. Bank Tabungan Negara (BBTN). …

  • Dahlan beberkan kekecewaannya saat SBY tak restui BTN diakuisisi

    Dahlan beberkan kekecewaannya saat SBY tak restui BTN diakuisisi

    Merdeka.com
    Dahlan beberkan kekecewaannya saat SBY tak restui BTN diakuisisi

    MERDEKA.COM. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar rencana akuisisi lebih dari 60 persen saham pemerintah di Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Bank Mandiri ditunda. Soalnya, wacana itu dinilai sudah meresahkan masyarakat. …

Jakarta (Antara) - Menteri Keuangan menerbitkan peraturan tentang tata cara pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari auditor atau akuntan dalam rangka memberikan landasan hukum dalam kegiatan tersebut.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Yudi Pramadi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, menyebutkan PNBP dari auditor itu, meliputi akuntan publik, kantor akuntan publik (KAP), cabang KAP, KAP Asing (KAPA), dan organisasi audit asing (OAA).


Sementara PNBP yang dimaksud, meliputi biaya perizinan, biaya persetujuan, dan denda administratif.

Peraturan dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90/PMK.01/2013 tanggal 17 Juni 2013. PMK itu menjelaskan bahwa untuk memperoleh perizinan dan atau persetujuan bagi akuntan publik, KAP, Cabang KAP, KAPA, atau OAA dikenakan biaya yang merupakan PNBP.

Jenis dan tarif atas jenis PNBP mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Keuangan.

Biaya perizinan tersebut terdiri atas biaya izin akuntan publik, perpanjangan izin akuntan publik, izin usaha KAP, dan pendirian cabang KAP.

Biaya persetujuan terdiri atas biaya persetujuan pendaftaran KAPA atau OAA dan biaya persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAA bersama-sama dengan nama KAP.

Biaya-biaya itu dibayarkan melalui bank persepsi atau pos persepsi menggunakan surat setoran bukan pajak (SSBP). Segala biaya itu dibayarkan oleh wajib bayar sebelum mengajukan permohonan izin dan atau persetujuan.

Selain mengenai biaya, PMK itu juga mengatur mengenai denda administratif yang juga termasuk PNBP. Denda administratif merupakan salah satu sanksi administratif yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan administratif atas keterlambatan perpanjangan izin akuntan publik, penyampaian laporan kegiatan usaha KAP, penyampaian laporan keuangan KAP, dan penyampaian laporan pendidikan profesional berkelanjutan akuntan publik.

Atas keterlambatan itu, Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) atas nama Menteri Keuangan menetapkan sanksi administratif berupa denda administratif yang harus dibayarkan paling lambat satu bulan, terhitung sejak tanggal sanksi administratif ditetapkan.


Dalam hal penetapan sanksi administratif itu diterbitkan surat tagihan pertama atas PNBP yang terutang. Jika dalam jangka waktu satu bulan belum atau tidak dilunasi kemudian diterbitkan surat tagihan kedua, dan jika dalam jangka waktu satu bulan sejak terbit surat tagihan kedua belum atau tidak dilunasi maka terbit surat tagihan ketiga.

Jika sampai surat tagihan ketiga belum atau tidak dilunasi, Kepala PPAJP atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penyerahan tagihan atas PNBP yang terutang kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses lebih lanjut penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan.(tp)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...