Menkeu: UU LKM Permudah Masyarakat Peroleh Pinjaman

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan penetapan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM) akan mempermudah akses masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah untuk memperoleh pinjaman maupun pembiayaan mikro.

"Keberadaan LKM sebagai lembaga keuangan akan mendukung pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan jasa simpanan dan pembiayaan skala mikro," ujarnya dalam rapat paripurna di Jakarta, Selasa.

Menkeu menjelaskan UU yang baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat ini merupakan perbaikan dari sisi regulasi yang dapat memberikan payung hukum bagi LKM, yang telah berdiri maupun akan didirikan di masa mendatang.

Menurut dia, di Indonesia saat ini banyak terdapat LKM yang melakukan kegiatan dalam bidang usaha keuangan, yang dibutuhkan masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, pengusaha kecil dan mikro.

"LKM juga diharapkan dapat memperluas lapangan kerja dan berperan sebagai instrumen pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan atau berpenghasilan rendah," ujar Menkeu.

Bentuk badan hukum LKM menurut UU ini adalah koperasi dan perseroan terbatas dengan kepemilikan saham paling sedikit 60 persen milik pemerintah daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik Desa/Kelurahan.

Menkeu mengatakan untuk memberikan kepercayaan kepada para penyimpan, berdasarkan UU dapat dibentuk lembaga penjamin simpanan LKM yang didirikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan atau LKM sendiri.

"Dalam hal diperlukan, pemerintah dapat pula ikut mendirikan lembaga penjamin simpanan LKM bersama pemerintah daerah dan LKM," katanya.

UU ini juga mengatur ketentuan mengenai tukar menukar informasi antar LKM, penggabungan, peleburan dan pembubaran serta perlindungan kepada jasa pengguna LKM, pembinaan dan pengawasan yang diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Menurut Menkeu, pembinaan dan pengawasan tersebut didelegasikan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota atau pihak lain yang telah ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan dan UU akan berlaku dua tahun sejak diundangkan.

"Jangka waktu dua tahun dimaksudkan untuk menyiapkan infrastruktur seperti sumber daya manusia OJK selaku pembina dan pengawas LKM serta SDM pemerintah daerah selaku pihak yang menerima pendelegasian wewenang pembinaan dan pengawasan LKM," ujarnya.

Sedangkan, lanjut dia, LKM yang belum berbadan hukum tetap dapat beroperasi paling lama setahun sejak UU berlaku dan setelahnya wajib memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Menkeu mengharapkan semua pihak terkait seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UMKM serta Kementerian Keuangan dapat bekerja sama untuk melakukan sosialisasi.

"Dengan tumbuh dan berkembangnya LKM ini, maka diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, terutama masyarakat di pedesaan," katanya.(rr)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.