Menko Airlangga: Daya beli memang masih rendah

Risbiani Fardaniah
·Bacaan 2 menit

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan peningkatan daya beli masyarakat menjadi fokus pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.

"Daya beli memang masih rendah, kita melihat bahwa ini yang harus kita perhatikan," kata Menko Airlangga saat mengisi Seminar Nasional Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Jakarta, Senin.

Menko Airlangga menjelaskan upaya untuk memperbaiki daya beli masyarakat tersebut adalah dengan mendorong sisi permintaan melalui realisasi bantuan sosial seperti program subsidi gaji dan semi bansos seperti Kartu Pra Kerja.

Saat ini, lanjut Menko Airlangga, subsidi gaji atau upah dianggarkan sebesar Rp37,87 triliun dengan manfaat Rp2,4 juta per pekerja. Targetnya adalah 15,7 juta pekerja yang masih menerima gaji dan aktif membayarkan iuran kesehatan.

Baca juga: Pemerintah sebut daya beli masyarakat melemah karena pendapatan turun

"Untuk yang belum bekerja, pemerintah memberikan semi bansos melalui Kartu Pra Kerja," ujar Menko Airlangga.

Pemerintah juga mengeluarkan berbagai bantuan kepada pelaku usaha, misalnya kebijakan insentif perpajakan, subsidi bunga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penempatan dana pada bank, dan penjaminan kredit UMKM.

Tidak hanya itu, kata dia, kepada sektor yang sama pemerintah juga memberikan banpres produktif, pembiayaan investasi kepada korporasi, penjaminan kredit korporasi, dan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pemberian pinjaman BUMN.

Bantuan lainnya adalah Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang merupakan bantuan sebesar Rp2,4 juta per pelaku usaha yang diberikan kepada usaha ultra-mikro yang tidak sedang menerima kredit dari perbankan.

Baca juga: Pemerintah sebut program padat karya pulihkan daya beli pada 2021

Program tersebut telah menyasar 12 juta pelaku usaha mikro, dengan anggaran awal sebesar Rp22 triliun, dan kini mengalami perluasan menjadi Rp28 triliun.

Terkait realisasi penempatan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada Bank Himbara untuk tahap II telah mencapai Rp47,5 triliun dengan keseluruhan penyaluran kredit per 16 Oktober 2020 mencapai Rp166,39 triliun.

Sementara itu, penempatan Dana PEN kepada BPD untuk tahap I dan tahap II telah mencapai Rp14 triliun, dengan penyaluran kredit pada 16 Oktober 2020 sebesar Rp17,39 triliun.

Kemudian dari penempatan dana PEN kepada Bank Syariah sebesar Rp3 triliun, total penyaluran kredit pada 16 Oktober 2020 telah mencapai Rp1,7 triliun.

Baca juga: Menperin fokus tekan impor dan tingkatkan utilisasi industri baja

Dalam kesempatan ini, Menko Airlangga juga menyatakan bahwa pemerintah mendorong transformasi ekonomi usai COVID-19, salah satunya melalui utilisasi industri
dengan target di atas 60 persen.

Pembenahan itu akan fokus pada perbaikan rantai pasok, kegiatan hilirisasi, transformasi 4.0, akselerasi infrastruktur, transformasi UMKM melalui platform digital, pemanfaatan energi terbarukan, dan UU Cipta Kerja.

Secara keseluruhan, menurut Menko Airlangga, strategi pemulihan ekonomi akan didorong melalui sektor makanan dan minuman, tekstil, automotif, kimia, elektronik, farmasi, dan alat kesehatan.

"Ini juga didorong untuk melakukan subtitusi impor dan peningkatan hilirisasi, sehingga masyarakat atau petani mendapatkan nilai tukar yang lebih baik," kata Menko Airlangga.

Baca juga: Menperin paparkan strategi capai subtitusi impor 35 persen pada 2022

Baca juga: Kemenperin pacu substitusi impor bidik kemandirian industri nasional