Menko Airlangga Perintahkan Forkopimda Papua Turunkan Angka Positif Covid-19 dalam 2 Minggu

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite PC-PEN menjelaskan, jumlah Kasus Aktif di Provinsi Papua per 3 Sept 2021 masih mencapai 12.378 kasus, atau masih meningkat 6,80 persen dibandingkan per 9 Agustus lalu.

"Kondisi ini menjadikan provinsi ini memiliki jumlah kasus aktif terbesar kedua di luar Jawa Bali di bawah Provinsi Sumatera Utara yang sebanyak 19.422 kasus," jelas Menko Airlangga dalam keterangan tertulis, Minggu (5/9/2021).

Hal tersebut diungkapkan pada saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kepala Daerah, Ketua DPRP, Forkopimda, dan Kepala OPD Provinsi Papua, serta para Bupati/ Walikota bersama Forkompimda Kabupaten/ Kota se-Provinsi Papua yang dilaksanakan secara hybrid, di Jayapura pada Sabtu 4 September 2021.

Ia melanjutkan, meski demikian, secara umum di tingkat nasional terjadi penurunan Kasus Aktif di daerah luar Jawa Bali, yaitu di wilayah Sumatera (-48,41 persen), Nusa Tenggara (-71,20 persen), Kalimantan (-60,25 persen), Maluku-Papua-Papua Barat (-29,26 persen).

Khusus Provinsi Papua, per 3 September 2021, jumlah kasus aktif kumulatif dari tahun lalu adalah 32.568 kasus (share nasional 0,79 persen), sedangkan kasus aktif seminggu terakhir adalah 12.378 kasus (38 persen). Kalau untuk persentase kumulatif dari awal pandemi sampai 3 September 2021, tingkat kesembuhan 19.832 kasus (60,9 persen), dan tingkat kematian 358 kasus (1,10 persen).

Menko Perekonomian mengingatkan kembali kepada Forkopimda Provinsi Papua (Pangdam, Kapolda, Kajati) untuk terus bekerja sama lebih erat lagi guna mendorong penurunan jumlah kasus aktif, apalagi penyelenggaraan PON XX sudah tinggal beberapa hari lagi. Pasalnya, walaupun terjadi perbaikan level asesmen di Kab. Dogiyai dan Keerom, namun terjadi kenaikan level di Kab. Lanny Jaya (dari level 1 ke 3).

“Sesuai arahan Bapak Presiden, saya harus meng-update kondisi terakhir penanganan Covid-19 dan kesiapan PON di Papua, baik dari sisi dukungan Pemerintah Pusat, Provinsi, sampai ke Kabupaten dan Kota, terutama 5 kabupaten dan kota yang terkait langsung dengan penyelenggaraan PON," jelas dia.

Untuk diketahui, lima kabupaten dan kota yang terlibat dalam penyelenggaraan PON adalah Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Mimika, Kab. Merauke, dan Kab. Keerom sebagai penyangga.

"Saya titip ke jajaran Forkopimda, supaya tingkat kasus ini bisa diturunkan dalam 1-2 minggu ke depan,” jelas Menko Airlangga.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Kondisi Ekonomi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin Rakor bersama Kepala Daerah, Ketua DPRP, Forkompimda, dan Kepala OPD Provinsi Papua, di Jayapura-Sabtu (4/9/2021). (Sumber ekon.go.id)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin Rakor bersama Kepala Daerah, Ketua DPRP, Forkompimda, dan Kepala OPD Provinsi Papua, di Jayapura-Sabtu (4/9/2021). (Sumber ekon.go.id)

Beranjak ke kondisi perekonomian Provinsi Papua, berdasarkan data BPS laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua pada Kuartal II-2021 yakni 13,14 persen (YoY). Sektor yang tumbuh positif dan cukup tinggi pertumbuhannya adalah sektor Pertambangan dan Penggalian (34,44 persen); disusul sektor Transportasi dan Pergudangan (14,82 persen); serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (6,71persen).

Pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut harus terus dijaga, karena itu Pemerintah Pusat menggencarkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Papua. Sejak Januari sampai dengan 2 September 2021, penyaluran KUR di provinsi ini telah mencapai Rp 1,40 triliun, dan diberikan kepada 31.097 orang debitur.

Porsi penyaluran KUR di Provinsi Papua selama 2021, jika dilihat per sektor, jumlah terbesar disalurkan untuk Sektor Perdagangan (52,14 persen), disusul Sektor Jasa-jasa (23,56 persen), dan Sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan (16,78persen).

“Tiga sektor ini harus terus didorong, penerima KUR-nya sudah jauh lebih tinggi dari yang lalu,” imbuhnya.

Kemudian, realisasi total belanja earmarked DAU/DBH (agregat se-provinsi) Papua sebesar 14,69 persen, dan untuk realisasi anggaran Insentif Nakes sebesar 16,70 persen serta dukungan vaksinasi sebesar 8,62 persen.

“Hal ini perlu menjadi perhatian masing-masing Pemda. Kami berharap dalam 4 bulan tersisa di tahun 2021 ini, anggaran bisa terserap lebih tinggi,” pungkasnya.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel