Menko Luhut: Jangan Sampai Orang Tak Bisa Makan karena PPKM Darurat

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menekankan agar aparat penegak hukum melakukan patroli masyarakat di daerah pinggiran selama PPKM darurat berlangsung.

Hal tersebut disampaikan pada Rapat Laporan Vaksinasi, Implementasi Pembatasan Mobilitas, Optimalisasi Fasilitas TNI untuk Isolasi dan Sembako yang diselenggarakan secara virtual, Jumat (9/7/2021).

“Saya minta Kapolda dan Pangdam banyak lakukan patroli di daerah pinggiran. Vaksinasi nanti bisa langsung ke sana saja, di kawasan pinggiran itu,” ujar Luhut.

Menurutnya pada bulan Juli 2021 ini akan ada penambahan 46 juta vaksin. Penambahan tersebut dapat diarahkan ke daerah pinggiran atau kumuh yang tidak memiliki akses kepada fasilitas kesehatan.

“Saya mau yang daerah pinggiran atau slum area, kita jemput bola buat vaksin. Pemberian vaksin di daerah marjinal tersebut perlu dijalankan bersamaan juga dengan pemberian bantuan beras yang saat ini telah disiapkan," tegasnya.

Luhut juga memberikan arahan kepada TNI/Polri untuk mencari lokasi marjinal di tiap daerah dan memastikan ketersediaan makanan (beras) agar penyaluran bantuan sosial diterima secara tepat sasaran.

“Sekali lagi micro targeted. Vaksin, obat, kemudian bansos yang berupa beras untuk mereka yang berada di kawasan pinggiran harus dapat terlaksana, jangan sampai mereka tidak bisa makan,” ujarnya.

“Terakhir sekali lagi saya minta dipastikan, jangan sampai ada rakyat yang tidak bisa makan. Saya minta kalian lakukan patroli, cek dimana ada warga yang tidak bisa makan, segera datangi, bantu,” pungkas Luhut.

PPKM Darurat, Menko PMK: Bansos Tunai Sudah Disalurkan Secara Bertahap

Petugas menata bansos berupa bahan pangan untuk didistribusikan kepada warga terpapar COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri di rumah di Gedung Wanita, Kota Bogor, Jumat (9/7/2021). Setiap harinya, bonsos dibagikan kepada warga melalui keluarahan. (merdeka.com/Arie Basuki)
Petugas menata bansos berupa bahan pangan untuk didistribusikan kepada warga terpapar COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri di rumah di Gedung Wanita, Kota Bogor, Jumat (9/7/2021). Setiap harinya, bonsos dibagikan kepada warga melalui keluarahan. (merdeka.com/Arie Basuki)

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bantuan sosial (bansos) tunai saat ini sudah mulai disalurkan kepada penerima manfaat. Total ada 10 juta kelurga penerima manfaat, termasuk keluarga-keluarga miskin baru yang terdampak pandemi Covid-19.

"Sekarang ini secara bertahap sudah tersalurkan. Artinya sudah dikirim ke rekening-rekening untuk yang lewat Bank Himbara. Sedangkan yang untuk PT. POS juga sudah mulai ada pengantaran uang langsung kepada keluarga penerima manfaat," jelas Muhadjir dikutip dari siaran persnya, Rabu (7/7/2021).

Dia meyakini penyaluran bansos pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat akan berjalan lebih baik dibandingkan saat PSBB ketat awal pandemi. Hal itu dikarenakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sudah terverifikasi lebih baik sejak masa penyaluran bansos tahun lalu.

"Insya Allah data yang sekarang ini jauh lebih rapih lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada data tahun lalu," katanya.

Muhadjir mengakui banyak kasus data yang tumpang tindih penerima manfaat yang salah sasaran serta mendapat bantuan ganda saat penyaluran bansos tahun lalu. Pasalnya, penyaluran bansos saat itu dilakukan melalui data yang dihimpun melalui RT, RW dan musyawarah desa tanpa verifikasi tingkat kabupaten kota.

"Nah untuk sekarang ini semua sudah kita rapikan, kita sempurnakan dan sekarang tinggal pengendalian di lapangan," ujar dia.

Untuk itu, dia menekankan pentingnya pengendalian dalam penyaluran bansos tunai agar dana yang disalurkan pemerintah tidak hanya terendap di rekening penerima. Sebab, pemerintah ingin dana bansos tunai bisa dibelanjakan untuk menghidupkan roda perekonomian.

"Pertama yaitu dana yang dikirim melalui Bank Himbara tidak boleh hanya dikirim. Harus dipastikan terdeliver. Artinya si penerima itu sudah tahu di rekeningnya ada uang dan dia segera mengambil, dia belanjakan secara benar, secara betul sesuai dengan misi dari bantuan sosial oleh pemerintah," tuturnya.

Kontrol Bansos Tunai

Selain itu, Muhadjir juga menekankan partisipasi masyarakat dari pihak RT dan RW agar ikut serta dalam mengontrol penyaluran bansos tunai. Hal itu perlu dilakukan agar tak ada penyelewengan yang dilakukan.

Misalnya, dengan memampang nama-nama penerima bansos di balai kantor desa agar transparan dan setiap orang bisa tahu siapa saja yang sudah menerima bantuan. Dengan begitu, masyarakat pun dapat mengetahui apabila ada tindakan penyelewengan dana bansos tunai.

"Saya kira kontrol paling jitu itu justru adalah kontrol sosial dari warga masyarakat itu sendiri. Dengan begitu maka Insya Allah pembagian distribusi dalam rangka mengatasi PPKM Darurat dari aspek perlindungan terhadap mereka yang paling tidak beruntung itu bisa berjalan dengan baik," ucap Muhadjir.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerapkan kebijakan PPKM darurat mulai 3-20 Juli 2021 di Jawa dan Bali untuk menekan angka kasus Covid-19 yang belakangan terus melonjak. Jokowi memerintahkan agar penyaluran bansos dipercepat guna mendukung perekonomian masyarakat di tengah masa PPKM Darurat.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel