Menko Luhut: Masih ada 13,6 juta orang di Jawa-Bali belum divaksin

·Bacaan 2 menit

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan masih ada 13,6 juta orang di Jawa dan Bali yang belum divaksin COVID-19, sehingga pemerintah terus mendorong percepatan vaksinasi, terutama di wilayah dengan tingkat vaksinasi dosis pertama yang masih rendah.

"Masih ada 13,6 juta orang di Jawa-Bali atau 9 persen yang belum terlindungi. Ini angka tidak kecil. Hal ini mengharuskan pemerintah untuk terus mendorong percepatan vaksinasi terutama di kabupaten/kota yang dosis satunya masih di bawah 50 persen," kata Menko Luhut dalam keterangan pers terkait evaluasi PPKM yang ditayangkan secara daring di Jakarta, Senin.

Menko Luhut yang juga Koordinator PPKM Jawa-Bali itu menjelaskan capaian vaksinasi di wilayah Jawa-Bali terus meningkat. Begitu pula capaian vaksinasi anak yang telah mencapai 36 persen.

Kendati demikian pemerintah masih belum puas dan akan terus mendorong agar capaian vaksinasi anak terus meningkat.

Menko Luhut menekankan daerah dengan capaian vaksinasi dosis satu umum dan lansia yang masih di bawah 50 persen akan jadi daerah prioritas untuk dilakukan pengawasan dan percepatan vaksinasi.

Sejumlah wilayah yang dimaksud menko Luhut di antaranya Pamekasan, Sumenep, dan Bangkalan, di Jawa Timur.

Baca juga: Menko Luhut minta masyarakat tahan diri untuk tidak ke luar negeri

"Berita baiknya, saat ini hanya dua kabupaten/kota di Jawa-Bali dengan kondisi (vaksinasi) dosis satu di bawah 50 persen," katanya.

Menko Luhut yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) itu menegaskan bahwa sistem kesehatan Indonesia cukup siap menghadapi varian Omicron.

Namun ia menekankan langkah preventif merupakan kunci utama agar bisa terhindar dari gelombang varian Omicron.

"Kita harus kompak. Tidak perlulah cari kekurangan di sana sini, tapi kita harus saling mengingatkan dengan baik," kata Menko Luhut.

Pencegahan Omicron, lanjut dia, tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri, tapi juga perlu melibatkan peran serta masyarakat mulai dari penegakan protokol kesehatan hingga penggunaan PeduliLindungi dengan baik.

Pemerintah juga meminta seluruh daerah menyiapkan sedini mungkin fasilitas rumah sakit dan isolasi terpusat untuk memitigasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Selain itu peningkatan testing tracing juga terus jadi prioritas pemerintah untuk mencegah kasus melonjak kembali.

Baca juga: Pemerintah akan pisahkan data COVID lokal dengan kasus impor


Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel