Menko Luhut: Pelaku Usaha CPO Wajib Terdaftar dalam Sistem Simirah

Merdeka.com - Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, seluruh pelaku usaha crude palm oil (CPO) wajib terdaftar dalam sistem teknologi digital, yaitu Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah).

"Perlu kami tekankan bahwa semua pelaku usaha CPO dan turunannya wajib terdaftar dalam sistem Simirah ini. Ke depannya, pemerintah mengharapkan bahwa simirah akan terus menjadi super app dan mengatasi pengelola minyak goreng dari hulu hingga hilir," kata Luhut saat konferensi pers Business Matching dalam rangka Percepatan Ekspor CPO dan Minyak Goreng di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (10/6).

Ia menyebutkan, dengan adanya program Simirah, pemerintah berharap agar jalur distribusi dapat berjalan dengan normal dan harga minyak goreng curah dapat terus menuju Rp 14 ribu per liter. Dari laporan masih ada, harga minyak goreng curah di sejumlah daerah masih di atas Rp 14 ribu.

"Sekarang sudah banyak daerah yang terus menurun dan memang tadi Bapak Kapolri baru menyampaikan masih ada harga di Rp16 ribu dan Rp17 ribu tapi sedikit dan sudah banyak sekarang Rp14 ribu dan Rp 15 ribu," imbuhnya.

Menurut Luhut, berbagai kebijakan yang telah dibuat pemerintah hari ini tentu tidak bisa menyenangkan semua pihak. Namun kebijakan hal itu untuk menyeimbangkan CPO dan minyak goreng sesuai target pemerintah.

"Berbagai kebijakan pemerintah yang telah dibuat hari ini pastinya tidak dapat menyenangkan semua pihak. Kami akan terus berusaha, mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan ini agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya," sebutnya.

Audit Perusahaan CPO

Selain itu, Luhut juga berpesan bahwa Pemerintah Indonesia segera menjalankan audit terutama bagi perusahaan yang tidak mendukung dan berperan dalam program Simirah.

"Jadi kita sudah mem-pinpoint beberapa perusahaan yang kelihatan main-main. Dan saya sudah minta dan sudah tanda tangan suratnya. Dan, saya sudah berikan kepada BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan BPKP sudah terima dan mereka sudah mulai bekerja dalam waktu dekat ini," katanya.

"Dan kita akan audit. Masak, ada perusahaan barangnya di sini kantornya di luar negeri dan dia tinggal di luar negeri. Saya pikir tidak adil juga. Kita harus hidup dengan keadilan juga," jelasnya.

Prioritaskan Kesejahteraan Petani

Ia juga menyatakan, pemerintah memberikan peringatan khusus bagi masyarakat luas untuk menjangkau minyak goreng. Presiden Jokowi juga berulang kali mengingatkan agar kesejahteraan petani menjadi prioritas utama.

"Saya ulangi, berulang kali Bapak Presiden memerintahkan kami untuk melihat harga itu. Jangan rakyat ini jadi korban dari pengusaha saja, itu akan menimbulkan ketidakstabilan," ujarnya.

"Jadi itu sangat penting, saya sampaikan kepada teman-teman pengusaha tadi, kita tidak akan merugikan pengusaha, tapi pengusaha juga jangan maunya untung sendiri. Bahwa memang ada yang dirugikan, pasti ada. Orang-orang yang bermain dulu sekarang tidak bisa bermain-main lagi," jelasnya.

Dalam program percepatan ekspor CPO dan minyak goreng yang baru saja disosialisasikan bersama seluruh produsen CPO dan lainnya, pemerintah mengambil kebijakan dengan cara menyeimbangkan berbagai target dari hulu ke hilir.

"Ini penting. Jadi jangan sampai di hulu ini tangkinya penuh sehingga harga tandan buah segar (TBS) turun, kemudian tersendat masuk ke hilir. Kami terus berkomitmen untuk terus menjaga agar keseimbangan ini memberikan manfaat utamanya bagi masyarakat dan juga pelaku usaha yang ada," ujarnya.

Luhut melihat bahwa masih terdapat ketidakseimbangan dari sisi hilir yang jauh lebih berat dari hulu. "Untuk itu, meski larangan ekspor telah dicabut oleh pemerintah namun harga tandan buah segar di petani masih cukup rendah yaitu sekitar Rp2.000. Kita mau parameternya di atas Rp2.500 dekat Rp3.200. Hal ini terjadi karena ekspor berjalan tidak seperti pemerintah yang inginkan," ujarnya.

"Untuk itu, pemerintah memutuskan untuk mengambil langkah strategis dan melakukan percepatan ekspor dengan menempuh berbagai kebijakan percepatan, di antaranya dengan menaikkan rasio pengali dalam masa transisi ini, yang mulanya tiga kali menjadi lima kali. Jadi, kita berharap dengan peningkatan dari tiga kali ke lima kali akan juga memberikan insentif ke mereka yang mengekspor," jelasnya.

Biaya Tambahan USD200 per Ton

Selain itu, pemerintah juga mengizinkan mekanisme pemindahan tangan hak ekspor yang berkontribusi dalam program Simirah dan dapat dipindahtangankan satu kali kepada perusahaan lainnya.

"Yang tidak kalah penting, pemerintah akan melakukan mekanisme program percepatan penyaluran ekspor. Di mana pemerintah akan memberikan kesempatan kepada eksportir CPO yang tidak tergabung dalam program Simirah untuk melakukan ekspor. Namun, dengan syarat membayar biaya tambahan sebesar USD200 per ton kepada pemerintah," ujarnya.

"Biaya ini, di luar pungutan ekspor dan biayanya yang berlaku. Jadi orang yang tidak ikut Simirah, kalau kau mau ikut ini kau harus bayar kepada pemerintah. Dengan mekanisme yang ada ini, pemerintah memiliki target minimal 1 juta ton CPO yang dapat diekspor dalam waktu dekat ini," ujarnya.

"Hal ini tentu mendorong percepatan tangki-tangki yang selama ini penuh dan harapan utamanya adalah ketika tangki-tangki ini penuh maka permintaan TBS naik. Kalau permintaan TBS naik kita berharap harganya juga naik. Itu saya kira mekanisme yang sangat wajar," ungkapnya.

Pengawasan Distribusi

Luhut juga menyampaikan bahwa pemerintah sepakat untuk persoalan pengawasan dan distribusi adalah masalah utama dari semua masalah yang ada. Untuk itu, penanganan hilir yang mengandalkan kombinasi sistem teknologi informasi atau IT untuk pengawasan ketat di lapangan penting dan harus dilaksanakan.

"Kita harus berterima kasih kepada satgas pangan, kepada Kapolri dan saya kira pengawasan yang dilakukan di lapangan ini jauh lebih bagus dari waktu yang lalu. Dan ini sangat membantu, saya kira membuat kita lebih paham terhadap semua masalah," ujarnya.

"Pemerintah saat ini telah mengintegrasikan sistem Simirah yang dikembangkan oleh Kemenperin bersama yang lain sebagai hub dan dari tata kelola sawit yang diintegrasikan dari hulu dengan hilir yang akan kami benahi ke depannya. Hal ini dilakukan untuk menjamin proses dari hulu hingga hilir nanti dapat berjalan dengan baik dan tentunya akan tepat sasaran," tambahnya.

Pengembangan Simirah seperti PeduliLindungi

Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi memerintahkan untuk betul-betul memperhatikan satu harga TBS dan harus bisa naik di atas Rp2.500 rupiah. Kemudian yang kedua, suplai domestik harus betul-betul dapat dilakukan.

Selain itu, proses perpindahan data atau migrasi dari program Simirah 1.0 menuju 2.0 sedang berjalan. Ke depan, Simirah akan dikembangkan seperti aplikasi PeduliLindungi.

"Yang merupakan aplikasi terbaik yang dikembangkan Pemerintah Indonesia. Ranking dan pengendalian pembelian minyak goreng pun akan menggunakan aplikasi PeduliLindungi melalui scan QR code dengan penyesuaian yang telah dilakukan. QR code, juga saya sudah dilaporkan tadi malam kita akan mulai segera ke depan ini," ujar Luhut. [yan]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel