Menko Luhut Soroti Data Pasien Covid-19 di Jawa Timur yang Janggal

·Bacaan 1 menit

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti laporan Menteri Kesehatan terkait adanya data jumlah pasien covid-19 yang janggal untuk wilayah Jawa Timur.

Dalam Rapat Laporan Vaksinasi, Implementasi Pembatasan Mobilitas, Optimalisasi Fasilitas TNI untuk Isolasi dan Sembako secara virtual, Jumat (9/7/2021), Menko Luhut mengatakan agar pemerintah daerah memberikan data kasus Covid-19 sebenar-benarnya.

“Tidak ada yang perlu malu, berikan saja data sebagaimana adanya agar bisa kita perbaiki. Sehingga nanti Menteri Kesehatan dapat membuat perencanaan dengan lebih tepat,” tutur Menko Luhut dalam keterangannya, Jumat (9/7/2021).

Menko Luhut juga meminta kepada para menteri yang hadir untuk dapat merespon sesuai bidang dan tugas fungsi masing-masing terkait dengan laporan yang diberikan oleh para Panglima dan Kapolda masing-masing wilayah.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan akan mendukung arahan Luhut sesuai tupoksi Kementerian BUMN.

“Saya nanti akan vidcon dengan Pak Menteri Kesehatan terkait dengan hal tersebut, untuk bantuan beras nanti akan melalui Bulog. Kebetulan harga beras juga sedang turun Pak, jadi nanti dari daerah bisa beli berasnya, nanti kami bantu untuk proses pembeliannya,” terang Erick.

Bansos Beras

Warga tiba untuk menerima vaksin virus corona COVID-19 Sinovac di klinik vaksinasi massal darurat di lapangan sepak bola di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (6/7/2021). Indonesia tengah memerangi gelombang infeksi baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. (JUNI KRISWANTO/AFP)
Warga tiba untuk menerima vaksin virus corona COVID-19 Sinovac di klinik vaksinasi massal darurat di lapangan sepak bola di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (6/7/2021). Indonesia tengah memerangi gelombang infeksi baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. (JUNI KRISWANTO/AFP)

Setali tiga uang dengan Menteri Erick, Menteri Sosial, Tri Rismaharini mengatakan, bansos beras sesuai kesepakatan sebelumnya akan melalui Bulog.

Bagi petugas lapangan yang membutuhkan bantuan pangan dapat mengajukan, karena menurutnya para petugas di lapangan juga perlu diperhatikan kesehatannya.

"Kemudian berdasarkan rapat ini tadi, untuk penyalurannya akan melalui TNI/Polri. Untuk itu kami akan serahkan ke pos-pos TNI/Polri 1.500 paket untuk 100 kabupaten atau kota,” ujar Risma.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel