Menko PMK harap cakupan booster ditingkatkan agar BOR terkendali

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PPMK) Muhadjir Effendy berharap cakupan dosis penguat (booster) dari vaksin COVID-19 dapat lebih ditingkatkan agar keterisian tempat tidur di rumah sakit (BOR) dapat terus terkendali.

“Penuhilah imbauan dari pemerintah. Terutama yang mau berpergian supaya booster, yang tidak berpergian bagus juga booster,” kata Muhadjir saat ditemui ANTARA usai Peluncuran Family Planning 2030 di Jakarta, Senin.

Menko PMK menekankan saat ini pandemi masih dapat dikatakan terkendali karena kondisi berada dalam batas toleransi.

Jumlah kematian dalam skala nasional masih dapat dikategorikan rendah dan gejala orang yang dirawat di rumah sakit kebanyakan bersifat ringan seperti flu yakni batuk, pilek dan demam. "Walaupun demikian, semua pihak diimbau untuk tidak lengah dan tidak larut dalam situasi yang terkendali," katanya.

Ia mengatakan, untuk mengukur tingkat keseriusan atau ancaman dari COVID-19, perlu melihat banyak parameter atau indikator pandemi, dua di antaranya yang harus dicermati adalah tingkat kefatalan dan tingkat mortalitas.

Baca juga: Kemenkes: Vaksin keempat masyarakat tunggu cakupan booster 50 persen
Baca juga: Kemenkes: COVID-19 tambah 3.696 kasus, terbanyak dari Jakarta

Di tingkat kefatalan, menurut Menko PMK, negara harus memperhatikan berapa persentase dari BOR rumah sakit dan jumlah orang yang harus diobati secara intensif. Pada tingkat mortalitas, indikator yang dilihat merupakan banyaknya jumlah orang yang meninggal atau gugur akibat COVID-19.

“Kalau itu belum (mengalami peningkatan yang signifikan), kita tidak bisa bilang bahwa itu keadaan bahaya. Jadi masih ringan-ringan saja, seperti flu. Sebetulnya kita tidak bisa bilang bahwa ini sudah dalam keadaan berbahaya, jadi pertimbangan dua itu,” kata dia.

Kemudian menanggapi penanganan COVID-19 di sekolah, dirinya mengatakan bahwa SKB lima menteri bersifat sebagai pedoman umum yang keputusan dan terjemahannya secara detil diserahkan pada pemerintah daerah.

“Saya punya dua anak sekolah di Jakarta. Satu sekolah buat kebijakan harus tidak ada kelas padahal yang kena tidak sampai 10 orang, tapi sekolah anak saya yang satu lagi kena, dianjurkan yang tidak masuk yang kena saja, sedangkan yang tidak kena tetap dianjurkan untuk belajar. Apakah itu salah? Tidak. Itu tergantung masing-masing bagaimana mendiskresi pedoman dari Kemendikbud maupun Kemenag,” ucap Menko PMK.

Supaya antibodi tetap terjaga dan meminimalisir penularan COVID-19, terutama bagi anak di dalam berkegiatan masyarakat, Muhadjir meminta kepada semua pihak yang belum mendapatkan booster untuk segera pergi ke fasilitas kesehatan terdekat guna mendapatkan jatah yang disediakan pemerintah.

Baca juga: Epidemiolog: Vaksinasi booster kedua nakes putus mata rantai penularan
Baca juga: Satgas: Per Senin, 56,1 juta warga telah peroleh vaksinasi booster

Sementara itu, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 melalui data yang dihimpun hingga Senin (1/8) pukul 12.00 WIB melaporkan bahwa penerima dosis booster sudah mencapai 56.124.804 orang setelah bertambah 16.900 orang.

Artinya, dosis booster dari vaksin COVID-19 sudah diberikan kepada 26,94 persen dari total warga yang menjadi sasaran vaksinasi COVID-19 yakni sebanyak 208.265.720 orang.

Kemudian penerima dosis kedua bertambah 4.803 orang, sehingga total penerima kini ada sebanyak 170.084.402 orang atau setara 81,67 persen.

Sedangkan penerima dosis pertama bertambah 6.960 orang. Dengan demikian, total akumulatif penerima sudah 202.485.668 orang atau setara 97,22 persen.

Baca juga: Kemendikbudristek terbitkan aturan terbaru terkait PTM
Baca juga: Bio Farma berupaya Indonesia punya vaksin sendiri di hari kemerdekaan

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel