Menko PMK: Indonesia bangun pendataan disabilitas yang akurat

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Indonesia Muhadjir Effendy mengatakan Pemerintah Indonesia sedang membangun pendataan disabilitas yang akurat untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah penyandang disabilitas.

"Pendataan disabilitas adalah merupakan kunci utama dalam mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak-haknya," katanya dalam sambutan pada Konferensi Nasional MOST UNESCO Indonesia yang diadakan dalam jaringan di Jakarta, Rabu.

Konferensi tersebut mengangkat tema "Penguatan Ekosistem Riset untuk Kebijakan Inklusif Guna Peningkatan Pemenuhan Hak Dan Peran Penyandang Disabilitas Dalam Pembangunan".

Ia mengemukakan pendataan disabilitas menjadi aspek yang sangat vital dalam perumusan serta implementasi kebijakan untuk mendorong pembangunan inklusif bagi penyandang disabilitas.

"Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas harus mendapatkan perhatian," katanya.

Ia mengatakan saat ini pendataan disabilitas masih terbatas dan bersifat sektoral berdasarkan pendaftaran program atau kependudukan dengan menggunakan instrumen pendataan oleh masing masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing masing.

Pemerintah melalui peraturan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 telah berkomitmen membangun kebijakan pendataan penyandang disabilitas melalui tiga hal, yakni pendataan nasional penyandang disabilitas, data terpilah penyandang disabilitas, dan penyelesaian administrasi kependudukan penyandang disabilitas.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kata dia, sinergi antara kementerian dan lembaga bersama masyarakat untuk membangun pendataan penyandang disabilitas yang akurat dan memuat karakteristik pokok dan rinci dari penyandang disabilitas.

Saat ini diperkirakan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 22.097.000 jiwa dengan jumlah disabilitas terbanyak pada usia lanjut, demikian Muhadjir Effendy.

Baca juga: Indonesia pastikan pembangunan inklusif bagi penyandang disabilitas

Baca juga: Menko PMK: Kepala daerah jangan stok vaksin COVID-19 untuk percepatan

Baca juga: Menko PMK dorong perusahaan beri kesempatan ke pekerja disabilitas

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel