Menko tekankan mitigasi risiko bencana demi pembangunan berkelanjutan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya mitigasi dan pengurangan risiko bencana dalam upaya mencapai ketangguhan bencana dan pembangunan yang berkelanjutan.

Hal tersebut salah satunya diwujudkan melalui pertemuan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7 bertema Fostering Collaboration towards Sustainable Resilience dengan Indonesia menjadi tuan rumah mulai 23-28 Mei 2022 di Bali.

“Indonesia memiliki kesempatan yang berharga dalam menciptakan dunia yang lebih baik melalui pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana (PRB),“ katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Mengenal teknologi mitigasi bencana karya Indonesia

Pertemuan GPDRR 2022 bertujuan meningkatkan PRB melalui komunikasi antarstakeholder untuk berbagi pengalaman dalam merumuskan panduan strategis pelaksanaan kerangka global PRB atau Sendai Framework for DRR 2015-2030.

Kemenko Perekonomian pun berperan sebagai leader dalam Thematic Session 10 bertema Building Resilience Through Recovery yang disiapkan terlebih dahulu melalui pelaksanaan Forum Konsultasi GPDRR pada 11-12 Mei 2022 di Jakarta.

Asisten Deputi Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi Muksin mengatakan ancaman bencana semakin meningkat dengan adanya perubahan iklim dan pandemi.

Oleh sebab itu, diperlukan menggugah awareness dan kolaborasi antarnegara dalam menghadapi ancaman bencana ke depan termasuk strategi menuangkan dokumen perencanaan dalam aksi nyata.

Baca juga: Kakorlantas lepas personel BKO ke Bali amankan agenda GPDRR 2022

Di Indonesia sendiri, bencana berdampak pada tiga kelompok besar yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.

Tak hanya itu, setiap kejadian bencana terutama bersifat katastrofi ternyata juga berdampak besar pada ketahanan fiskal dan pelayanan publik.

Meski demikian, Indonesia telah memiliki regulasi pembiayaan kebencanaan melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana.

“Skema pooling fund dapat menjadi salah satu capaian yang perlu diangkat dalam GPDRR sebagai salah satu upaya memulihkan kapasitas fiskal pemerintah,” kata Muksin.

Strategi lain adalah adanya sistem manajemen kelangsungan usaha bagi pelaku usaha serta trategi kebencanaan berbasis wilayah seperti program Desa Tangguh Bencana (Destana).

“Ini diharapkan dapat di scale up ke skala kota untuk mendukung program resilient city based on spatial plan,” ujarnya.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel