Menkominfo Harap PDP Jadi Undang-Undang untuk Lindungi Data Pribadi Masyarakat

Merdeka.com - Merdeka.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate berharap agar Perlindungan Data Pribadi (PDP) dapat segera disahkan menjadi Undang-Undang. Karena, hal ini dapat menjaga data pribadi masyarakat.

"Saya harap setelah ini dapat dilakukan paripurna untuk pengesahan jadi UU. PDP penting, untuk jaga dan lindungi data pribadi masyarakat. Data termasuk data pribadi walaupun manfaat ekonomi tinggi, kita perlu lihat aspek lain," kata Plate kepada wartawan, Kamis (8/9).

"Berkaitan gsopolitik, kedaulat. Jadi tata kelola data penting. Di dalam dan keluar wilayah, dengan disahkan RUU PDP kuat, maka kita punya leverage memadai di pembahasan antar negara. Kedua tata kelola saya, diaspakati akan ditentukan pak presiden. Tata kelola dan lembaganya akan diatur PP," sambungnya.

Lalu, saat ditanyakan apakah akan menjadi kebocoran data. Itu menurutnya domain dari tim siber, namun dalam UU PDP itu telah diatur sanksi pidana terhadap para pelanggar.

"Kalau itu jadi domain Cyber Security, tapi bagi pelanggar unlawful maka di UU PDP diatur sanksi pidana maupun denda. Pidana hukuman badan atau sanksi denda macam-macam bentuknya. Saya ingatkan pengendali pemroses data agar security enkropsi yang memadai agar bisa tahan serangan cyber," ujarnya

"Karena bila terjadi pelanggaran penggunaan data pribadi, sanksi dendanya cukup tinggi terhadap koorporasi. Apalagi kalau dimanfaatkan untuk mengambil manfaat ekonomi. Maka manfaat ekonominya dihitung berapa banyak, itu termasuk sanksi," sambungnya.

Menurutnya, RUU PDPD itu mengatur agar tata kelola tersebut dapat dipahami jika dilanggar.

"Jadi RUU PDP atur agar tata kelola itu dipahami kalau dilanggar, maka ada sanksi pidana dan denda yang memberatkan pelanggar," tutupnya. [eko]