Menkominfo ingatkan pemda perkuat pengawasan prokes

·Bacaan 2 menit

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengingatkan pemerintah daerah (pemda) untuk memperketat pengawasan penerapan protokol kesehatan dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

Menurut Menkominfo, dalam keterangannya Jumat, hal itu merupakan salah satu strategi antisipasi utama membendung penyebaran varian Omicron di daerah. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat strategi antisipasi lainnya yang telah disiapkan pemerintah.

Menkominfo menuturkan saat ini tren penggunaan PeduliLindungi secara mingguan mengalami penurunan ke level 74 persen di kabupaten/kota di Jawa dan Bali.

Baca juga: Pemerintah imbau pemda disiplin tegakkan prokes

Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat kembali penggunaan PeduliLindungi sebagai salah satu sarana utama pengawasan dan antisipasi penyebaran COVID-19 di daerah.

"Penggunaan aplikasi PeduliLindungi sangat penting sebagai bagian dari kedisiplinan yang menjadi kunci utama bagi kita dalam menangani pandemi COVID-19. Pemerintah daerah juga harus terus mengaktifkan Satgas COVID-19 di tingkat desa dan kecamatan untuk mendisiplinkan 3T," ujar Menkominfo.

Lebih lanjut, Menteri Johnny mengatakan bahwa upaya peningkatan kedisiplinan di daerah tersebut harus berjalan beriringan dengan berbagai langkah antisipasi yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk menghindari penyebaran varian Omicron secara luas.

Meski saat ini penyebaran varian Omicron di tanah air masih relatif rendah, menurutnya semua pihak harus tetap menjaga kewaspadaan dan kedisiplinan.

Baca juga: Menkominfo imbau masyarakat untuk segera vaksin dan lengkapi vaksin

"Pemerintah sigap menyiapkan tujuh langkah antisipasi untuk menekan penyebaran COVID-19 varian Omicron agar tidak meluas," tambahnya.

Adapun tujuh langkah antisipasi dimulai pemerintah dengan tetap menerapkan kebijakan level PPKM. Selanjutnya, pemerintah akan menerapkan ambang batas 10 kasus/juta penduduk/hari (setara 2.700 kasus per hari) untuk mengukur kapan pengetatan kegiatan masyarakat perlu dilakukan.

Ketiga, pemerintah akan memperketat pembatasan apabila kasus konfirmasi melebihi 500 dan 1.000 kasus per hari. Keempat, pengetatan itu akan dilakukan saat tingkat rawat inap dan kematian nasional atau provinsi mendekati level 2 yang ditentukan.

Adapun langkah antisipasi kelima adalah pemantauan mobilitas masyarakat akan dilakukan di tempat wisata yang mengalami peningkatan selama Natal dan Tahun Baru. Langkah ini akan diikuti dengan peningkatan cakupan vaksinasi terutama di daerah yang capaian dosis pertamanya masih di bawah 50 persen sebagai langkah keenam.

Baca juga: Menkominfo ingatkan jangan kendor terapkan prokes

Langkah terakhir, atau ketujuh, pemerintah juga akan mempertimbangkan peningkatan masa karantina menjadi 14 hari jika penyebaran Omicron meluas.

"Tujuh langkah antisipasi telah dibuat dengan harapan ketika kemungkinan terjadi lonjakan kasus, maka Indonesia akan siap menghadapinya," ujar Johnny.

Menkominfo meminta masyarakat tidak perlu panik, sebab menurut penelitian, lanjut Johnny, kemungkinan kasus Omicron ini lebih ringan dibandingkan Delta.

Namun, masyarakat harus tetap waspada dengan menjalankan protokol kesehatan dan tidak bepergian apabila tidak dalam keadaan mendesak.

"Masyarakat juga perlu diingatkan bahwa pandemi belum berakhir dan sedang ada penyebaran varian Omicron," tegas Menkominfo.

Baca juga: Menkominfo: Sektor informasi dan komunikasi tumbuh positif

Baca juga: Pemerintah ingatkan ada tren kenaikan COVID-19 di 10 provinsi

Baca juga: Vaksin donasi dari Prancis-Jerman sampai di Indonesia

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel