Menkominfo Panggil WhatsApp dan Facebook Terkait Data Pribadi

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika/ Menkominfo, Johnny G Plate, membenarkan pihak Kemkominfo melakukan pemanggilan terhadap WhatsApp dan Facebook terkait data pribadi.

"Hari ini Kominfo memanggil pengelola WhatsApp dan Facebook Asia Pasific Region untuk memberikan penjelasan lengkap," kata Johnny dalam keterangannya kepada Liputan6.com, Senin (11/1/2021).

Johnny lebih lanjut mengatakan, setelah berbincang dengan pihak WhatsApp dan Facebook, pemerintah akan menetapkan kebijakan lanjutan mengenai hal ini.

Johnny mengatakan, masyarakat memiliki beberapa opsi pilihan platform media sosial yang bisa digunakan.

Ia berpesan, dalam memakai platform media sosial, masyarakat mesti lebih bijak memilih mana yang mampu memberikan Perlindungan Data Pribadi dan privasi yang optimal.

"Agar terhindar dari penggunaan data pribadi yang tidak dikehendaki baik berupa penyalahgunaan atau tidak sesuai aturan (misuse or unlawful)," tutur Johnny.

Payung Hukum Seputar Data Elektronik

Ilustrasi WhatsApp (iStockPhoto)
Ilustrasi WhatsApp (iStockPhoto)

Lebih lanjut, Johnny mengatakan, pemerintah memiliki payung hukum terkait tata kelola informasi elektronik, data elektronik, dan transaksi elektronik. Ketiga payung hukum tersebut adalah UU ITE dan PP 71/2019, serta Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020.

"Transaksi elektronik dan data elektronik akan diperkuat secara lebih detail dalam RUU PDP," tuturnya.

Sebelumnya, Johnny juga menyebut, pemerintah bersama Komisi I DPR sepakat untuk melakukan pembahasan RUU PDP.

Saat ini Kemkominfo telah menetapkan Panitia Kerja Pemerintah dan siap untuk melanjutkan pembahasan penyelesaian RUU menjadi UU PDP bersama Komisi I DPR RI.

Pembahasan RUU PDP Dilanjutkan

Menkominfo Johnny G. Plate saat ditemui di acara Gerakan Menuju 100 Smart City di Jakarta, Rabu (6/11/2019). (Liputan6.com/ Agustin Setyo Wardani)
Menkominfo Johnny G. Plate saat ditemui di acara Gerakan Menuju 100 Smart City di Jakarta, Rabu (6/11/2019). (Liputan6.com/ Agustin Setyo Wardani)

Namun mengingat kesibukan Komisi I DPR RI dan pembahasan yang dipengaruhi perkembangan Covid-19, Johnny berharap pembahasan RUU tersebut tetap dapat diselesaikan pada awal 2021 ini.

"Saat ini UU PDP menjadi sangat penting sebagai payung hukum utama perlindungan data pribadi masyarakat," tutur dia.

Di mana, salah satu prinsip penting dalam RUU PDP adalah penggunaan data pribadi yang harus dengan persetujuan masyarakat (consent).

Hal ini disebutkan Johnny, sejalan dengan regulasi berbagai negara, termasuk GDPR Uni Eropa maupun substansi RUU PDP Indonesia.

Untuk itulah, terkait dengan update kebijakan privasi WhatsApp yang mengintegrasikan data WhatsApp dengan Facebook, pemerintah melakukan pemanggilan terhadap WhatsApp dan Facebook.

(Tin/Ysl)