Menkominfo: Pusat Data Nasional perkuat efisiensi "e-governance"

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Johnny G Plate mengatakan Pusat Data Nasional (PDN) yang dibangun di Indonesia memiliki peran penting untuk memperkuat dan mengoptimalkan pemerintahan berbasis digital (e-governance) yang lebih efisien.

“Harapannya adalah efisiensi, tata kelola data yang lebih efisien. Memperkuat e-governance dan menghasilkan Satu Data Indonesia untuk pengambilan keputusan berbasis data,” kata Menteri Johnny di sela acara “Peletakan Batu Pertama Pembangunan Pusat Data Nasional” di kawasan GIIC, Cikarang, Jawa Barat, Rabu.

Lebih lanjut, Menkominfo mengatakan pembangunan PDN ini nantinya dapat berdampak pada efisiensi pengeluaran APBN terhadap pusat data dan server yang saat ini tersebar di seluruh Indonesia.

Menurut Johnny, kini dalam lingkup untuk pemerintah saja, saat ini ada 2.700 pusat data yang memakan biaya besar tiap tahunnya.

“Demikian halnya dengan aplikasi pemerintah. Aplikasi pemerintah ada 24 ribu lebih. Nanti, pada saat (pembangunan) PDN ini selesai, kita harapkan ini terkonsilidasi di sini. Pusat datanya terkonsilidasi di sini, mengatur aplikasi pemerintah juga di sini,” ujar dia.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate berfoto bersama para perwakilan instansi terkait dalam acara "Peletakan Batu Pertama Pembangunan Pusat Data Nasional" di kawasan GIIC, Cikarang, Jawa Barat, Rabu (9/11/2022). (ANTARA/Arnidhya Nur Zhafira)
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate berfoto bersama para perwakilan instansi terkait dalam acara "Peletakan Batu Pertama Pembangunan Pusat Data Nasional" di kawasan GIIC, Cikarang, Jawa Barat, Rabu (9/11/2022). (ANTARA/Arnidhya Nur Zhafira)


Meski salah satu tujuan dari PDN adalah untuk efisiensi dan integrasi, Johnny menilai terdapat beberapa aplikasi besar dan penting dari pemerintah yang harus dijaga, termasuk di dalamnya aplikasi Peduli Lindungi.

Namun, lanjut dia, perencanaan pusat data harus dipersiapkan dengan matang agar pengaplikasiannya dapat berlangsung optimal.

“Sehingga, aplikasinya lebih efisien dan memudahkan, dan layanan e-governance-nya jadi lebih baik untuk mendukung PAN-RB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi),” kata Johnny.

Sementara itu, Kementerian Kominfo bersama perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kedutaan Besar Prancis untuk Indonesia, dan pihak terkait lainnya telah melakukan seremoni peletakan batu pertama pembangunan PDN di GIIC Deltamas, Cikarang.

Menkominfo mengatakan, proyek ini dibiayai melalui bantuan Pemerintah Prancis sebesar 85 persen dan APBN rupiah murni sebesar 15 persen. Adapun total nilai kontrak senilai 164,6 juta euro.

Di sisi lain, Kementerian Kominfo berencana membangun empat PDN berstandar global Tier-IV yang terletak di wilayah Jabodetabek; Nongsa Digital Park Batam; Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Terakhir ada di Balikpapan, Kalimantan Timur guna mendukung pusat pemerintahan baru.

“Spesifikasi teknisnya hampir sama, jadi tinggal duplikasi teknis yang ada di sini untuk kemudian dibangun di tiga lokasi lainnya yang sudah disebutkan. Namun, itu semua sangat tergantung dengan ketersediaan dananya,” kata Menkominfo.

Baca juga: Kemenkominfo minta KPI lebih masif awasi siaran digital

Baca juga: Menkominfo pastikan siaran analog di daerah dimatikan secara bertahap

Baca juga: Menkominfo dan Thales bahas perkembangan SATRIA-1