Menkum HAM Yasonna Luncurkan Layanan Apostille, Permudah Administrasi Antarnegara

Merdeka.com - Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasona Laoly meluncurkan aplikasi Apostille di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (14/6). Layanan ini akan mempermudah warga negara anggota Konvensi Apostille untuk melegalisasi dokumen publik antarnegara.

Apostille merupakan penyederhanaan proses legalisasi dokumen publik asing dengan mengadopsi satu model legalisasi yang cepat dan akses terjangkau. Layanan ini mengadaptasi perkembangan global yang menjembatani kepentingan hukum perdata lintas negara.

"Ini, memperpendek birokrasi kita dalam pelayanan-pelayanan dokumen orang-orang yang membutuhkan legalisasi. Misalnya, tadi ada orang yang bersekolah ke luar negeri, ada ijazah yang tidak perlu pergi ke Kementerian Dikti," kata Yasona kepada wartawan.

"Dia tidak perlu pergi ke kedutaan lagi, tidak perlu ke lagi Kemendagri kalau dia butuh KK dan segala macam. Jadi, ini dipermudah semua dan cepat. Kita hanya daftar dan bisa diunduh secara online dan dikeluarkan cepat (sertifikat) apostille," imbuhnya.

Lima Kanwil Jadi Pilot Project

Sementara, sertifikat apostille saat ini baru dikeluarkan atau dilakukan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI. Tapi, masyarakat dapat mengajukan permohonan apostille di mana saja.

Ke depannya, kata Yasona, lima Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham di setiap daerah disiapkan menjadi pilot project.

"Sekarang di kita saja. Tapi untuk permohonannya bisa dari mana saja dan kapan saja. Karena dokumennya masih di kita. Nanti, harus disiapkan kanwil-kanwil kita (menjadi) pilot projects di lima daerah," ujarnya.

"Karena kertas itu (sertifikat apostille) tidak semuanya pakai hologram. Jangan nanti kita kasih menjadi alat pemalsuan, memang pakai QR Code tapi tetap kita harus jaga supaya nama kita baik. Saya kira ini mempercepat kemudahan bisnis kalau orang mau bisnis kalau dokumen-dokumen apa, bisa di sini," ujarnya.

Pangkas Birokrasi

Menteri Yasona juga menyebutkan, selama ini proses pengurusan berbagai dokumen lintas negara membutuhkan waktu sangat panjang karena harus berhubungan dengan berbagai instansi.

"Layanan ini hanya bisa terwujud dengan dukungan kementerian lembaga terkait dan prosesnya cukup panjang, tiga tahun. Dari awal inisiasi sampai dengan implementasi konvensi apostille untuk itu kepada kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kontribusi selama ini," ujarnya.

Ia juga menyatakan, pelayanan apostille sudah dilakukan sejak 4 Juni 2022 yang menandakan era baru dalam pelayanan legalisasi dokumen publik antarnegara. Lewat aplikasi itu, Indonesia bertransformasi dari legalisasi konvensional dengan proses birokrasi yang panjang menjadi hanya satu tahap atau satu pintu dengan penerbitan sertifikat apostille.

Animo Masyarakat Tinggi

Selain itu, apostille merupakan satu-satunya formalitas yang disyaratkan untuk mengesahkan keaslian tanda tangan, kewenangan yang dilaksanakan oleh penanda tangan, serta cap melalui penerbitan sertifikat apostille.

"Selama 10 hari sejak diberlakukannya layanan apostille, permohonan apostille tercatat mencapai 2.918 permohonan. Angka tersebut lebih tinggi dari permohonan legalisasi konvensional pada tahun 2021 yang mencapai rata-rata 1.913 permohonan dalam kurun waktu 10 hari," ujarnya.

Menurutnya, hal itu mencerminkan animo tinggi masyarakat dalam menyambut kemudahan yang ditawarkan oleh layanan apostille. Kemudahan satu langkah penerbitan sertifikat apostille yang dapat langsung digunakan di 121 negara pihak konvensi apostille.

"Dan dapat mendukung lalu lintas dokumen publik antar negara menjadi lebih cepat dan efisien untuk menjawab kebutuhan masyarakat internasional yang interconnected dalam era globalisasi," ujarnya.

Selain itu, dalam layanan apostille ada 66 jenis dokumen yang mencakup antara lain dokumen notaris, dokumen dari penerjemah tersumpah, dokumen kependudukan, sertifikat pendidikan dan kompetensi, serta salinan penetapan dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Ini, merupakan jumlah yang signifikan sebagai tahap awal layanan apostille. Kemenkumham akan terus melakukan evaluasi terhadap layanan apostille sehingga ke depannya jumlah jenis dokumen dapat terus bertambah dengan tujuan akhir seluruh dokumen publik dapat menjadi objek layanan apostille," ujarnya. [yan]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel