Menkumham Beberkan Keuntungan Visa Second Home bagi Diaspora dan Ekonomi RI

Merdeka.com - Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly menjelaskan soal keuntungan visa second home yang baru diresmikan Kementerian Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI di Bali. Menurut dia, visa second home bukan hanya menguntungkan Bali tapi seluruh warga Indonesia. Termasuk warga diaspora atau orang Indonesia yang tinggal di luar negeri.

"Second home visa adalah visa bagi diaspora Indonesia yang sudah pensiun. Saya bertemu dengan diaspora Indonesia bekas warga negara Indonesia yang kemudian bekerja di Amerika menjadi warga negara Amerika yang ingin pulang," kata dia saat Konferensi pers saat acara Sinergi dan Kolaborasi Untuk Optimalisasi Ekosistem Kekayaan Intelektual, di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Senin (31/10).

Bila warga diaspora yang pensiun dan menjadi warga Indonesia tidak bisa mendapatkan sosial security, maka dengan visa second home bisa menjadi solusi. Mereka bisa datang ke Indonesia dan membeli rumah apartemen dan bisa tinggal di Indonesia selama 5 atau 10 tahun.

"Kalau dia menjadi warga negara Indonesia, maka pensiunnya sosial securitynya kan tidak bisa. Maka, dia akan datang kemari membeli rumah di sini khususnya apartemen dan dapat tinggal di sini, kita beri visa 5 tahun sampai 10 tahun," ujarnya.

Dia membantah kritik bila penerapan visa second home di Indonesia akan diserbu oleh warga China dan lain-lainnya.

"Ada kritik mengatakan, wah kita akan diserbu nanti oleh China dan lain-lain. Malaysia sudah lebih dulu dari kita namanya silver hair visa, enggak diserbu kok. Kita punya Bali, kita punya daerah-daerah lain karena mereka harus menginvestasi di sini," katanya.

Selain itu, pihaknya mengeklaim visa second home akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja di Indonesia.

"Kemarin ada beberapa dokter-dokter ahli warga negara Indonesia yang sudah pensiun dari Amerika dan beli rumah di sini, tentu (beli) apartemen, tentu dia perlu supir, dia perlu pembantu. Itu akan menambah pekerjaan, di samping yang lain uangnya masuk di sini. Itu akan sangat menolong pertumbuhan ekonomi kita dan jumlah lapangan kerja," katanya.

Ditanya apakah ini akan berdampak kepada para pengusaha travel agent, pihaknya mengatakan sudah ada visa online dan bisa membayar di luar negeri. Kemenkumham juga sudah bekerjasama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkue).

"Kita kan sudah punya online visa. Dan kami sudah bekerjasama dengan Kementerian Keuangan bisa pembayaran PNBP itu dari luar negeri, pakai kredit card yang dulunya sulit," ujarnya.

Menjelang KTT G20, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI, resmi meluncurkan kebijakan visa rumah kedua atau second home visa, pada Selasa (25/10).

Kebijakan tersebut tercantum dalam Surat Edaran (SE) Nomor IMI-0740.GR.01.01, tahun 2022 tentang pemberian visa dan izin tinggal terbatas rumah kedua yang diterbitkan pada Selasa (25/10).

“Menjelang pelaksanaan KTT G20, hari ini kami secara resmi meluncurkan second home visa. Tujuannya, adalah untuk menarik wisatawan mancanegara datang ke Bali dan berbagai destinasi lainnya,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Widodo Ekatjahjana pada acara peluncuran second home visa di Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. [ray]