Menlu RI Desak Uni Eropa Perlakukan Minyak Sawit Secara Adil

Agus Rahmat, Dinia Adrianjara
·Bacaan 1 menit

VIVA – Pemerintah Indonesia terus mendorong Uni Eropa untuk memberikan perlakuan non diskriminatif, terhadap minyak sawit Indonesia. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN dan Uni Eropa.

"Permintaan Indonesia kepada Uni Eropa untuk memperlakukan minyak kelapa sawit secara adil adalah permintaan yang sangat wajar," kata Menlu Retno dalam keterangan pers virtual, Kamis 3 Desember 2020.

Baca juga: Penerimaan Minim, Sri Mulyani: 451.062 Wajib Pajak Minta Insentif

Perlakuan non diskriminatif terhadap minyak sawit ini, diharapkan tidak hanya dilakukan terhadap Indonesia. Namun juga kepada para anggota Perhimpunan Negara Asia Tenggara lainnya secara objektif.

Terkait hal ini, pemerintah Indonesia menyambut baik rencana penyelenggaraan Joint Working Group (JWG) untuk membahas minyak nabati. Termasuk minyak sawit, yang akan digelar pada Januari 2021 mendatang.

JWG ini ditujukan sebagai forum untuk saling bertukar pandangan, terkait keberlanjutan dan proses sertifikasi minyak nabati. Juga membahas kerja sama produksi minyak sawit yang ramah lingkungan khususnya untuk petani.

"JWG ini harus membawa manfaat untuk semua pihak dan menjamin hak negara untuk pembangunan berkelanjutan, khususnya terkait pemberdayaan masyarakat dan smallholders. Minyak sawit dan minyak nabati lain sangat vital dalam pemenuhan target yang ditentukan dalam SDGs," ungkap Retno.

Di ASEAN, industri sawit menyediakan lapangan bagi 26 juta orang dengan nilai industri berkisar US$ 19 miliar. Sementara di Indonesia, industri sawit berhasil menekan angka kemiskinan hingga 10 juta orang dan memberikan devisa hingga US$ 23 miliar.

"Saya tegaskan Indonesia tidak akan mengorbankan kelestarian lingkungan hanya untuk mengejar pembangunan ekonomi. Saya juga tekankan bahwa rasa saling percaya terwujud dengan kemitraan yang mencakup kepentingan dua kawasan, dilandasi rasa hormat, kesetaraan dan tindakan non diskriminasi," papar Menlu Retno. (ren)