Menparekraf-Pemprov Aceh kejar investasi UEA 1 miliar dolar

Budi Suyanto
·Bacaan 2 menit

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama Pemerintah Provinsi Aceh berkolaborasi mempersiapkan seluruh aspek guna menjaring investasi Uni Emirat Arab (UEA) senilai 500 juta dolar hingga 1 miliar dolar AS di Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil.

Menparekraf RI Sandiaga Uno, Sabtu, mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan rencana investasi dari UEA di Tanah Rencong itu. Sejumlah tahapan telah dibahas secara terperinci agar penandatanganan perjanjian investasi dapat dilakukan saat Presiden Jokowi meninjau World Expo Dubai di UEA pada Oktober 2021.

"Kami akan lakukan rapat lanjutan dengan kementerian dan lembaga terkait agar target tersebut terealisasi," kata Sandiaga Uno usai bertemu dengan Gubernur Aceh Nova Iriansyah di Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh.

Baca juga: Menparekraf: Aceh opsi berwisata bagi wisatawan nusantara

Sandiaga mengatakan tujuannya ke Aceh tidak hanya membahas tentang investasi UEA, tetapi juga untuk membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam bingkai protokol kesehatan.

Aceh diketahui memiliki banyak sekali potensi pariwisata yang sangat terbuka bagi wisatawan nusantara, katanya.

Menurut dia investasi itu kita gunakan untuk membangkitkan dan melakukan pemulihan ekonomi serta membuka peluang kerja bagi masyarakat.

"Dan mudah-mudahan kita bisa selesaikan pandemi ini agar kita bisa melanjutkan agenda pembangunan ke depan," katanya.

Baca juga: Menparekraf : Promosikan destinasi agar dikunjungi wisatawan nusantara

"Rencana kita sangat konkret, sangat real, bahwa yang ada di depan mata adalah Uni Emirat Arab dan tentunya ini holistik ya, bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun SDM," kata Sandiaga Uno.

Sementara itu, Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan Pemprov Aceh dalam posisi mendukung semua kebijakan pemerintah pusat, khususnya terhadap rencana investasi UEA ke bumi Serambi Mekkah itu.

"Kita menyesuaikan saja. Kebetulan hampir sebagian besar permintaan insentif dari negara UEA itu menjadi kewenangan pemerintah pusat," katanya.

Menurut dia semua kewenangan Pemerintah Aceh dalam rencana investasi itu sudah dilakukan dengan baik, mulai dari hibah lahan milik Pemprov Aceh ke pemerintah pusat, perizinan, dan semua hal yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.

"Yang menjadi kewenangan kita itu sudah kita lakukan persiapan dan sudah kita pastikan akan berjalan dengan baik," katanya.