Menpora Tegaskan Pemerintah Tak akan Intervensi KLB PSSI

Merdeka.com - Merdeka.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali menyatakan tidak akan ikut mengintervensi terhadap keputusan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI. Semua keputusan diserahkan kepada Federasi PSSI.

"Pemerintah juga tidak akan ikut campur KLB PSSI dan semua hasil keputusan diserahkan sepenuhnya oleh federasi nasionalnya PSSI Fifa," kata Zainudin Amali usai membuka start lari 10 K di Universitas Semarang, Minggu (30/10).

Sedangkan terkait renovasi Gor Stadion Kanjuruhan Malang, dari pihak Kementerian PUPR tidak ada kendala. "Tidak ada kendala sudah jalan dan ditangani langsung," jelasnya.

KLB Dipercepat

PSSI akhirnya memutuskan untuk mempercepat pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB). Keputusan itu dibuat dalam rapat darurat Exco di Kantor PSSI, Jakarta, Jumat (28/10) malam.

"Tahapan Kongres Luar Biasa akan kami mulai dari berkirim surat pemberitahuan kepada FIFA berisi usulan kongres," kata Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan diunggah di akun Youtube PSSI TV, Sabtu (29/10).

Alasan PSSI mempercepat KLB, yang normalnya akan digelar pada November 2023, adalah demi mencegah perpecahan di kalangan anggota. Seharusnya, kata Iriawan, berdasarkan Statuta PSSI, KLB digelar jika ada permintaan tertulis dari 50 persen atau 2/3 dari jumlah total anggota PSSI. Lalu, KLB akan dilaksanakan tiga bulan setelah PSSI menerima permohonan tersebut.

Namun, saat ini, baru dua anggota PSSI yang mengajukan permintaan KLB yakni klub Persis Solo serta Persebaya Surabaya. Sebelumnya, Bos Persis Solo Kaesang Pangarep dan pemegang saham Persebaya Azrul Ananda memang menyatakan akan menyurati PSSI untuk mendesak KLB.

"Exco PSSI memutuskan mempercepat KLB pemilihan dengan memperhatikan surat yang dikirim oleh dua anggotanya. Exco PSSI tidak ingin terjadi perpecahan di antara para anggotanya dan karena Exco PSSI adalah mandataris yang dipilih oleh delegasi (voter) yang mewakili anggota PSSI," jelas Mochamad Iriawan seperti dilansir Antara.

PSSI pun berharap keputusan untuk mempercepat KLB dapat menjadi pertimbangan semua pemangku kepentingan agar membantu bergulirnya kembali Liga 1, 2 dan 3 musim kompetisi 2022-2023.

Desakan TGIPF Tragedi Kanjuruhan

Desakan kepada PSSI untuk segera menggelar KLB awalnya datang dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang dibentuk Pemerintah Indonesia menyusul terjadinya tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, yang menewaskan 135 orang dan melukai ratusan lainnya.

Dalam dokumen yang dikeluarkan TGIPF pada 14 Oktober 2022 itu, merekomendasikan jajaran Exco PSSI, termasuk Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya ratusan korban, baik meninggal maupun luka-luka, akibat peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan.

Untuk itu, tim yang diketuai Menkopolhukam Mahfud MD mengusulkan agar PSSI melaksanakan KLB agar dapat memilih anggota Komite Eksekutif (Exco) baru, termasuk di dalamnya ketua umum dan wakil ketua umum.

TGIPF meminta pemerintah agar Liga 1, 2 dan 3 Indonesia tidak diizinkan berlangsung selama belum ada perubahan signifikan tentang tata kelola kompetisi oleh PSSI. Namun, PSSI menolak rekomendasi TGIPF itu. Mereka tetap berpegang pada statuta. [tin]