Menteri ATR minta kantor pertanahan transformasi digital hadapi IKN

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto meminta kantor pertanahan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara bertransformasi digital dalam menghadapi dimulai pembangunan, kemudian beroperasinya Ibu Kota Negara RI.

"Saya juga memberikan penekanan bahwa segera melaksanakan transformasi digital untuk menjadi kantor pertanahan yang modern menghadapi IKN, karena IKN, tentunya permasalahan akan kompleks menjadi kota yang modern sehingga kantor pertanahan juga harus mengimbangi," kata Menteri Hadi Tjahjanto di Balikpapan, Rabu.

Menteri Hadi Tjahjanto memberikan pengarahan kepada kepala kanwil dan seluruh kepala kantor pertanahan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

"Memberikan pengarahan kepada kakanwil dan kakantah di Kalimantan Timur dan tentunya Kalimantan Utara, karena masih dijabat di wilayah Kalimantan Timur," kata dia.

Menteri Hadi berpesan kantor wilayah dan kantor pertanahan supaya terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Baca juga: Menteri ATR pastikan pengadaan tanah di IKN perhatikan masyarakat adat

Baca juga: Hadi Tjahjanto pastikan progres RDTR IKN berjalan sesuai rencana

"Saya tadi sudah mengecek, ternyata masyarakat merasa senang, karena ada perubahan untuk menyelesaikan sertifikat, tidak berbelit-belit. Dan hal ini supaya terus dikembangkan apalagi pelayanan untuk pelataran Sabtu dan Minggu," ujar dia.

Pelayanan di hari Sabtu dan Minggu memberikan kesempatan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan agraria dan permasalahan tanah mereka yang tidak sempat mengurus pada hari kerja.

"Kemudian yang kedua saya juga menekankan perintah bapak presiden terkait percepatan PTSL, dan syukur alhamdulillah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ini juga menjadi yang terbaik setelah Jakarta, karena sesuai dengan roadmap akhir 2024 untuk PTSL sudah terdaftar 100 persen," ucapnya.

Terakhir, Menteri Hadi juga mengingatkan kantor wilayah dan kantor pertanahan terus memantau membantu apabila ada permasalahan terkait dengan IKN.

"Yaitu masalah tata ruang dan pengadaan tanah, terus dipantau diselesaikan dengan baik, walaupun sampai saat ini tidak ada permasalahan terkait tata ruang maupun pengadaan tanah," ujarnya.