Menteri Bahlil Akui OSS untuk Perizinan Usaha Risiko Besar Masih Terkendala

Merdeka.com - Merdeka.com - Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia mengakui pengurusan izin melalui One Single Submission (OSS) berbasis risiko baru bisa melayani perizinan rendah risiko. Sedangkan untuk perizinan dengan risiko besar masih mengalami kendala.

"OSS buat NIB (Nomor Induk Berusaha) ini sudah baik, tapi ada yang belum baik. OSS kita ini belum sempurna untuk yang beresiko besar," kata Bahlil dalam acara Pemberian NIB Pelaku UMKM Perseorangan di Medan, Sumatera Utara, Kamis (21/7).

Bahlil menjelaskan pengurusan izin usaha beresiko besar terkendala input daya wilayah. Tercatat baru ada 130-an dari 514 kabupaten/kota yang melengkapi data wilayahnya.

"Ini karena ada bagian data tentang KKPR, semacam izin lokasi kabupaten/kota ini ada 500 lebih yang baru masuk baru sekitar 120-130," kata dia.

Inilah kata Bahlil yang membuat proses perizinan untuk usaha beresiko berat masih lambat. Sehingga pada bagian ini pengusaha masih harus melakukan dengan cara manual.

"Makanya kita buat tim kecil di Kementerian Investasi dan Kementerian Pertanahan ini semi manual," kata dia.

Sebagai informasi, KKPR merupakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR). KKPR ini dapat dituangkan dalam dua bentuk, yaitu KKKPR dan PKKPR.

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Sedangkan, Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (PKKPR) adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR selain RDTR. [idr]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel