Menteri Bahlil Singgung Soal Bisnis Holywings, Bisa Buka Lagi?

Merdeka.com - Merdeka.com - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyinggung kembali soal nasib Holywings. Namun, dia belum memberikan keterangan lebih jauh mengenai kelanjutan usaha tersebut. Pihaknya belum mengantongi cukup informasi mengenai kelanjutan kasus tersebut, sehingga masih perlu pendalaman lebih lanjut ke depannya.

Diketahui, seluruh gerai Holywings terpaksa tutup imbas dari promosi minuman yang membawa nama Muhammad dan Maria. Bahlil beberapa bulan lalu juga berbicara soal nasib 3.000 karyawan Holywings.

"Holywings oh Holywings, kapan engkau berakhir? Saya mohon maaf menyangkut Holywings ini saya harus ngecek laporan tim di lapangan terkait dengan kerja sama dengan pemerintah DKI, karena ini kaitannya dan hubungannya dengan DKI," kata dia dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Investasi/BKPM, Senin (26/9).

Kendati begitu, dia mengamini kalau ada rencana dari usaha tempat hiburan itu untuk memperbaiki sejumlah kesalahan. "Konon cerita katanya mereka ada membuat satu rencana mau mengubah, saya belum bisa sampaikan secara detail, tim satgas dulu yang saya bentuk," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pihak manajemen Holywings telah mengakui berbagai kesalahannya. Seperti, mendirikan usaha tidak berbasis izin hingga melakukan promosi secara berlebihan.

"Mereka juga mengakui kesalahan, ada sebagian yang izinnya belum ada. Juga hasil dari kreativitas berlebihan kemudian mengganggu suasana kebatinan masyarakat," kata Bahlil Lahadalia di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Rabu (20/7).

Dia mengatakan kalau tiap cabang Holywings yang terkena imbas penutupan usaha merupakan dari manajemen yang berbeda. Artinya, kesalahan satu cabang tak bisa dikaitkan dengan cabang di daerah lain.

"Dan ingat loh, perusahaan ini 13 cabang yang ada di Jakarta. Antara cabang A dan B itu manajemen, PT-nya berbeda-beda," sebut dia.

Namun, dia meminta pihak Holywings tetap menghormati asas hukum yang berlaku, sembari pemerintah tetap mengusahakan untuk menyelesaikan perkara yang punya rantai ekonomi luas ini.

"Negara kita negara hukum. Tetapi di sisi lain harus ada solusi bijak untuk keberlangsungan bagi lapangan pekerjaan dan UMKM yang selama ini sudah melakukan kerjasama dengan baik," pungkasnya.

Reporter: Arief Rahman H.

Sumber: Liputan6.com [azz]