Menteri BUMN-Menkop UKM akui nelayan esensial jaga kedaulatan pangan

Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Koperasi UKM Teten Masduki mengakui bahwa nelayan berperan penting terhadap masa depan Indonesia khususnya menjaga kedaulatan pangan sehingga pihaknya akan terus meningkatkan kondisi perekonomian kawasan masyarakat pesisir.

Erick Thohir dalam acara diskusi di Acara Musyawarah Nasional IV Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Tahun 2022 di Jakarta, Selasa, menyatakan bahwa nelayan adalah sama halnya dengan petani yang membutuhkan kepastian agar hasil produksi pangan mereka dapat memperoleh akses dan dibeli dengan tingkat harga yang memadai.

"Petani itu kan sama seperti nelayan perlu kepastian, yang mana barangnya (hasil tangkapan dari melaut perlu untuk) dibeli,” kata Erick Thohir.

Untuk itu, ujar dia, pihaknya juga telah memiliki program yang antara lain mendukung keluarga nelayan agar lebih sejahtera, seperti program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar yang diikuti oleh ibu-ibu nelayan.

"Kita sudah ada program PNM Mekaar, di mana ibu-ibu nelayan mendapat pinjaman dan pendamping," katanya.

Menteri BUMN mengemukakan bahwa program tersebut ke depannya juga bagi ibu-ibu nelayan dapat membantu kekuatan dalam ekonomi mereka sendiri.
Baca juga: KKP siap pertahankan cakupan produk perikanan Indonesia ke 171 negara

Menurut Erick Thohir, harus didorong lagi penyaluran PNM Mekaar harus perlu lebih didorong karena sekarang nilainya baru mencapai sekitar Rp1,6 triliun. padahal program itu totalnya memiliki alokasi anggaran sekitar Rp46 triliun.

Ia mengemukakan, Kementerian BUMN terus mendorong agar ada pendapatan ganda bagi nelayan dan keluarganya, seperti dengan memberdayakan kegiatan usaha istri-istri nelayan di rumah melalui PNM Mekaar tersebut.

Pembicara lainnya, Menteri Koperasi UKM Teten Masduki mengatakan sektor kelautan merupakan salah satu keunggulan di bidang ekonomi Indonesia, sehingga sangat disayangkan bila saat ini masih banyak keluarga nelayan yang termasuk kategori berpenghasilan rendah.

Menkop UKM mengajak nelayan untuk bergabung di dalam koperasi sehingga usaha ekonomi mereka memiliki badan hukumnya yang formal.

Teten menambahkan bahwa nelayan yang mengikuti koperasi dapat meminimalkan kecurangan saat menjual tangkapannya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dengan menyediakan TPI yang dikelola oleh koperasi.
Baca juga: Perikanan skala kecil topang ketahanan pangan Indonesia

Sebagaimana diwartakan, Pemerintah berkomitmen mengembangkan literasi keuangan dan keterampilan digital khususnya bagi petani, peternak, dan nelayan sebagai upaya transformasi ekonomi yang inklusif dan produktif dengan meningkatkan transfer of knowledge dan teknologi, serta pendampingan kemitraan.

"Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci dari reformasi struktural menuju ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Seminar Nasional Percepatan Inklusi Keuangan bagi Petani, Peternak, dan Nelayan seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis (7/7).

Menjadi salah satu pilar dalam strategi pertumbuhan dan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah terus gencar melakukan berbagai inisiatif program keuangan inklusif bagi semua kelompok masyarakat.

Salah satu kelompok sasaran prioritas keuangan inklusif sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yakni pelaku UMKM, petani, peternak, dan nelayan.

Baca juga: Mempopulerkan hidangan laut guna tingkatkan SDM negara kepulauan

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel